IESR: RI Perlu Tiru Skema Pengadaan Massal India untuk Tekan Harga Bus Listrik

IESR: Indonesia Tiru Skala Massal India Turunkan Harga Bus Listrik

Wartanaya.com – IESR – Biaya investasi awal yang tinggi masih menjadi hambatan signifikan bagi pengembangan transportasi berkelanjutan di Indonesia. Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) melihat peluang besar untuk meniru strategi India dalam pengadaan massal guna menekan harga bus listrik secara drastis. Pendekatan ini dinilai krusial untuk mempercepat transisi energi di sektor transportasi darat.

Menurut Fabby Tumiwa, CEO IESR, keberhasilan India dalam menurunkan biaya kendaraan listrik tidak lepas dari konsistensi kebijakan pemerintah. Negara tersebut menerapkan pembelian dalam jumlah besar yang memberikan kepastian pasar bagi produsen. Hal ini memungkinkan industri lokal untuk berinvestasi dalam pembangunan pabrik dan rantai pasok yang lebih efisien.

Skema Pengadaan Massal dan Target Nasional

Fabby menjelaskan bahwa pengadaannya harus dilakukan secara konsisten dan dalam jumlah besar. Ia mencontohkan bahwa pembelian 1.000 bus sekaligus akan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan dibandingkan pembelian bertahap dalam jumlah kecil. Strategi ini menciptakan sinergi antara permintaan pemerintah dan kapasitas produksi industri.

“Jadi pengadaannya jangan 10 bus, 5 bus. Kalau pengadaannya langsung pemerintah 1.000 bus, tapi (industri) bangun pabriknya di Indonesia, itu baru nyambung,” kata Fabby dalam diskusi Transportasi Publik dan Transisi Energi di Jakarta, Rabu (4/8).

Metode pengadaan massal ini memungkinkan India memanfaatkan target nasional sebagai pendorong permintaan pasar yang stabil. Ketika produsen memiliki kepastian akan adanya pasar yang konsisten, mereka berani membangun kapasitas pabrik dan mengembangkan rantai pasok yang lebih efisien. Hal ini pada akhirnya menurunkan harga per unit kendaraan listrik secara signifikan.

“Kalau satu pabrikan bisa memproyeksi pasarnya karena dia yakin pasti ada, dan membangun kapasitas pabrik, rantai pasok, dan lain-lain, itu harga per unitnya pasti murah,” kata Fabby.

Dana Elektrifikasi dan Insentif Pemerintah

IESR juga merekomendasikan pembentukan National Bus Electrification Fund sebagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi. Dana ini bertujuan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi awal pengadaan bus listrik. Sumber pendanaan dapat berasal dari pengalihan subsidi energi fosil yang semakin tidak efisien.

“Misalnya kita punya target nasional 10 ribu bus sampai 2030, bisa dihitung berapa penghematan subsidinya, itu yang ditarik menjadi dana,” ujarnya.

Sementara itu, Handhi Setiawan Adiputra, Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun berbagai skema insentif komprehensif. Tujuannya adalah mendorong operator bus konvensional beralih ke kendaraan listrik secara masif. Insentif ini mencakup berbagai aspek mulai dari pembelian hingga operasional.

“Kami sedang membuat roadmap, kami bisa memberikan insentif kepada pemilik ICE (internal combustion engine) untuk mereka berganti ke bus listrik,” ucap Handhi.

Handhi menekankan perlunya lembaga khusus yang mampu mengelola program dan insentif tersebut secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga mendorong operator seperti Perum DAMRI untuk memperluas fungsinya. Perusahaan ini tidak hanya berperan sebagai operator, tetapi juga penyedia armada melalui skema pembiayaan atau leasing bagi pemerintah daerah.

Penguatan Industri Dalam Negeri

Pengembangan bus listrik diharapkan dapat memperkuat industri lokal secara signifikan. Handhi menyoroti praktik India yang membeli chassis atau kerangka dasar kendaraan secara lokal. Program ini dijalankan oleh Kementerian Energi bersama Kementerian Perindustrian, sehingga menghidupkan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Di India itu mereka beli chassis (kerangka dasar kendaraan). Kebetulan yang mengerjakan programnya itu Kementerian Energi bersama Kementerian Perindustrian. Ini menghidupi industri lokal juga,” ujar Handhi.

Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah untuk menerapkan gagasan serupa dengan menyesuaikannya pada kondisi domestik. Handhi menyatakan bahwa proses peniruan model India sudah dimulai dengan mempertimbangkan karakteristik lokal. Hal ini termasuk pengembangan standar teknis dan regulasi yang sesuai dengan kemampuan industri dalam negeri.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Bus Listrik Indonesia

Berapa target pengadaan bus listrik Indonesia hingga 2030? Indonesia menargetkan pengadaan 10.000 bus listrik hingga tahun 2030 melalui berbagai skema pembiayaan dan insentif pemerintah.

Apa perbedaan utama antara skema India dan Indonesia? India fokus pada pembelian chassis lokal sementara Indonesia sedang mengembangkan model yang lebih komprehensif termasuk dana elektrifikasi nasional.

Bagaimana peran Perum DAMRI dalam pengembangan bus listrik? Perum DAMRI tidak hanya sebagai operator tetapi juga penyedia armada melalui skema pembiayaan atau leasing bagi pemerintah daerah.

Apa sumber pendanaan National Bus Electrification Fund? Dana ini bersumber dari pengalihan subsidi energi fosil yang semakin tidak efisien dan dialokasikan untuk mendukung transisi energi.

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id