Dana Asing Mulai Masuk Lagi ke SBN dan SRBI, Capai Rp 195 Triliun per Juni 2026

Dana Asing Mulai Masuk Lagi ke SBN dan SRBI, Capai Rp 195 Triliun

Wartanaya.com – Dana Asing Mulai Masuk Lagi ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara signifikan sepanjang semester pertama tahun 2026. Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia, total modal asing yang masuk mencapai Rp 195 triliun atau setara dengan lebih dari US$ 10 miliar. Peningkatan ini merupakan indikator positif bagi pasar keuangan domestik dan tidak terlepas dari kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter nasional. Langkah strategis dalam menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin sejak akhir bulan Mei menjadi katalis utama yang menarik minat investor asing.

Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia, Destry Damayanti, memberikan penjelasan mendalam mengenai mekanisme penyesuaian harga aset domestik. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam sambutan secara daring saat bertemu dengan para redaktur media massa di Parapat, Sumatra Utara, pada Jumat (31/7). Menurut Destry, kenaikan suku bunga yang dilakukan secara bertahap telah menciptakan daya tarik baru bagi investor global yang mencari imbal hasil lebih tinggi di Indonesia.

Alhamdulillah kami menaikkan 100 basis poin (bps) sejak RDG Mei, Juni. Dalam satu bulan naik 100 bps maka yang terjadi adalah penyesuaian atau repricing aset-aset domestik kita SBN dan SRBI.

Rangkaian kenaikan suku bunga dimulai dari keputusan pada 20 Mei 2026 sebesar 50 bps. Langkah ini kemudian diikuti oleh penambahan 25 bps pada 9 Juni 2026 dan kembali 25 bps pada 18 Juni 2026. Destry menekankan bahwa aliran dana asing yang masif ini memiliki peran vital dalam memperkuat cadangan devisa nasional sekaligus menambah likuiditas di pasar keuangan domestik. Ia juga optimis kondisi ini akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah di tengah volatilitas pasar global.

Stabilitas Nilai Tukar dan Inflasi di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juli, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tantangan jangka pendek dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mengendalikan inflasi. Destry menyebutkan bahwa kondisi global saat ini masih dipenuhi oleh ketidakpastian yang sangat tinggi, sehingga kebijakan yang diambil harus bersifat hati-hati namun tetap responsif.

Konflik yang berlangsung di Timur Tengah menjadi salah satu faktor penyebab gejolak di pasar energi dan pasar keuangan dunia. Selain itu, BI juga terus mencermati perkembangan kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau The Fed. Meskipun Federal Open Market Committee (FOMC) dalam pertemuan terakhir memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga acuannya, pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh menunjukkan adanya penekanan pada situasi ekonomi yang masih mengalami tekanan. Hal ini berdampak langsung pada keputusan BI untuk mempertahankan posisi saat ini.

Global akan menghadapi situasi higher for longer baik suku bunga maupun T Bonds (obligasi pemerintah). Tekanan di energy market akan berdampak pada negara-negara di dunia termasuk Indonesia, kebijakan BI juga akan terdampak.

Karena itu, BI berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Destry juga menyoroti inflasi pangan yang sudah berada di atas level 5%. Untuk mengendalikannya, BI bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). GPIPS merupakan transformasi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah menunjukkan hasil nyata dalam berbagai daerah di Indonesia.

Realisasi Program GPIPS Melampaui Target

Implementasi GPIPS telah menunjukkan hasil yang positif di berbagai daerah. Hingga Juli 2026, realisasi program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) mencapai 242 program atau 137,50% dari target nasional. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga melampaui target dengan realisasi 267 nota kesepahaman atau 176,82% dari target. Angka-angka ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah berjalan dengan efektif.

Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencapai 785 program atau 303,09% dari target. Adapun Gerakan Pasar Murah (GPM) terlaksana sebanyak 10.669 kegiatan atau 67,22% dari target tahunan dan akan terus diakselerasi hingga akhir tahun. Dengan kombinasi antara kebijakan moneter yang tepat dan program pengendalian inflasi yang komprehensif, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.