Babak Baru Program MBG: Menempatkan Sekolah sebagai Mitra Strategis

MBG: Sekolah Bertransformasi Menjadi Mitra Kunci dalam Program Gizi Nasional

Wartanaya.com – Transformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung luar biasa cepat. Kurang dari dua tahun berlalu, dan kita menyaksikan lonjakan drastis penerima manfaat—dari angka awal sekitar 570 ribu jiwa melonjak menembus angka 58 juta orang. Di sisi lain, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga mengalami pertumbuhan signifikan, dari 190 unit menjadi lebih dari 19.000 unit layanan.

Capaian ini mencerminkan tekad kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas nutrisi anak-anak Indonesia. Program ini kini berdiri sebagai salah satu inisiatif sosial terbesar yang pernah diimplementasikan oleh negara kita.

Tantangan di Balik Ekspansi Cakupan

Saat cakupan MBG terus meluas, tantangan utamanya bergeser. Bukan lagi sekadar memperluas jangkauan layanan, melainkan memastikan program mampu merespons keragaman Indonesia secara efektif. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam dan sistem pangan yang berbeda-beda. Semua ini menuntut pendekatan yang lentur namun tetap berorientasi pada tujuan yang sama.

Penguatan MBG dalam konteks ini tidak selalu berarti menciptakan satu model tunggal yang semakin besar. Justru, pengembangan berbagai modalitas penyelenggaraan yang saling melengkapi menjadi kunci keberhasilan.

Modalitas yang Saling Melengkapi

Pola konsumsi masyarakat Papua jelas berbeda dengan masyarakat Aceh. Ketersediaan bahan pangan, kapasitas pemasok lokal, infrastruktur distribusi, hingga kemampuan pemerintah daerah semuanya berkembang dalam kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada standar gizi nasional, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal.

Standar nasional tetap menjadi jaminan penting untuk mutu, keamanan pangan, dan pemerataan layanan. Namun, cara mencapainya tidak harus selalu identik. Sebagaimana layanan publik lainnya, keberhasilan lebih ditentukan oleh kemampuan memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah.

Setiap modalitas memiliki keunggulannya sendiri. Di wilayah perkotaan dengan jumlah penerima manfaat besar, SPPG memungkinkan pemerintah memperoleh economies of scale melalui pengadaan bahan pangan dalam jumlah besar, penggunaan fasilitas produksi bersama, dan efisiensi biaya operasional per porsi. Model ini sangat cocok untuk kawasan padat penduduk dengan rantai pasok yang relatif baik.

Sebaliknya, daerah dengan karakteristik berbeda juga memiliki peluang. Di wilayah yang memiliki kapasitas sekolah memadai, jaringan pemasok lokal kuat, serta dukungan masyarakat tinggi, pendekatan yang lebih dekat dengan sekolah dapat memberikan nilai tambah yang tidak selalu dapat dicapai melalui model terpusat.

Pertanyaannya kemudian bukan memilih antara SPPG atau dapur sekolah, melainkan menentukan pada kondisi seperti apa masing-masing modalitas memberikan hasil yang paling baik.

Dapur Sekolah sebagai Pelengkap Strategis

Dalam konteks tersebut, modalitas dapur sekolah layak dipertimbangkan sebagai pelengkap bagi sistem yang telah berjalan. Bukan untuk menggantikan SPPG, tetapi untuk memperkaya pilihan penyelenggaraan sesuai kebutuhan daerah.

Keunggulan pertama terletak pada kedekatan sekolah dengan penerima manfaat. Guru dan sekolah berinteraksi setiap hari dengan siswa sehingga lebih cepat mengetahui apakah makanan diterima dengan baik, menu apa yang kurang diminati, maupun kebutuhan gizi tertentu yang memerlukan perhatian.

Survei Monitoring dan Evaluasi MBG 2025 Badan Pusat Statistik, misalnya, menemukan sekitar 30% siswa tidak menghabiskan makanan yang diberikan, terutama karena menu belum sepenuhnya sesuai dengan preferensi mereka.

Informasi seperti ini akan lebih mudah diterjemahkan menjadi perbaikan apabila umpan balik dapat diperoleh secara cepat dari sekolah.

Kedua, sekolah memiliki hubungan yang erat dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Kedekatan tersebut memungkinkan komunikasi yang lebih intensif mengenai kualitas makanan, kebutuhan peserta didik, maupun kendala yang muncul selama pelaksanaan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi lokasi distribusi makanan, tetapi juga ruang pembelajaran bagi penyempurnaan program.

Ketiga, modalitas dapur sekolah membuka peluang untuk memperkuat sistem pangan lokal. Data Susenas menunjukkan rumah tangga miskin dan rentan masih mengalokasikan lebih dari 60% pengeluarannya untuk makanan. Ketika bahan pangan diperoleh dari petani, nelayan, koperasi, atau UMKM setempat, manfaat MBG tidak berhenti pada peningkatan gizi anak, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi lokal dan memperpendek rantai pasok pangan.

Lebih jauh, sekolah dapat berkembang menjadi pusat edukasi pangan. Pendidikan gizi, pengurangan sisa makanan, pemanfaatan kebun sekolah, hingga pengenalan pangan lokal dapat menjadi bagian integral dari program ini, menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.