Ekonomi Buruk di Zaman Sulit

Ekonomi Buruk di Zaman Sulit: Realitas yang Tersembunyi di Balik Angka Statistik

Wartanaya.com – Ekonomi Buruk di Zaman Sulit bukan sekadar narasi yang terdengar di setiap percakapan pagi. Pagi hari pukul sembilan, slip gaji sudah masuk rekening. Namun ketika jam dua siang tiba, uang itu telah berpindah ke berbagai tujuan. Sewa kamar menjadi prioritas pertama, disusul cicilan kendaraan bermotor. Listrik, paket data, beras, minyak goreng, biaya sekolah anak, kiriman untuk orang tua, serta utang kecil di warung tetangga menunggu giliran untuk dibayar.

Sisa uang bukan kebebasan, melainkan daftar pantangan. Sakit itu mahal. Pulang kampung berarti pengeluaran tambahan. Membeli barang tidak penting harus ditunda. Harapan agar akhir bulan terasa tenang sering kali harus ditekan.

Data yang Tidak Selalu Bercerita Sama

Di layar televisi, narasi ekonomi yang berkembang terdengar optimis. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen pada tahun 2025, melampaui angka 5,03 persen di tahun sebelumnya. Kemiskinan juga menunjukkan penurunan, dengan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen atau setara dengan 23,85 juta penduduk.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 berada di posisi 4,76 persen. Rata-rata upah buruh saat itu mencapai Rp3,09 juta. Angka-angka ini memang bernilai strategis karena negara membutuhkan fondasi data untuk mengambil keputusan yang rasional, bukan sekadar berdasarkan perasaan. Namun, tabel statistik yang membaik tidak serta-merta membuat kehidupan dapur warga terasa lebih stabil.

Dalam keseharian, ekonomi berbicara dengan bahasa yang berbeda. Kenaikan harga beras yang kecil saja sudah cukup mengubah menu keluarga. Penurunan jumlah order ojek online sedikit saja berarti tambahan jam kerja. Penutupan satu pabrik bisa memicu kota kecil untuk menghitung ulang keberlangsungan hidupnya.

Sritex dan Dampak Nyata

Ketika Sritex resmi menutup operasinya pada 2025, berbagai laporan menyebutkan lebih dari sepuluh ribu karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja. Bagi catatan statistik, angka ini hanyalah data ketenagakerjaan. Namun bagi keluarga para pekerja, dampaknya terasa nyata: cicilan yang tertunda, seragam sekolah yang belum terbeli, obat-obatan orang tua yang harus ditabung, serta kecemasan saat membuka mata di pagi hari.

Ekonomi yang buruk sering kali datang dengan narasi yang tegas. Ia menyukai kalimat-kalimat pendek yang mudah diingat. Jika seseorang miskin, berarti ia kurang berusaha. Jika harga naik, rakyat harus lebih hemat. Jika industri ingin berkembang, buruh jangan banyak menuntut. Jika investasi masuk, kesejahteraan akan mengikuti. Jika bantuan tunai diberikan, orang miskin akan lebih sejahtera.

Kalimat-kalimat semacam itu mudah menyebar karena memberikan ilusi kepastian. Mereka rapi untuk pidato politik, cocok untuk poster kampanye, dan mudah dipotong menjadi konten video pendek. Namun kehidupan ekonomi warga tidak pernah se-rapi narasi tersebut.

Mengembalikan Dimensi Manusia dalam Ekonomi

Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo, dalam karya mereka “Good Economics for Hard Times” (PublicAffairs, 2019), menegaskan bahwa masalah ekonomi besar tidak bisa diselesaikan hanya dengan slogan. Ekonomi yang baik dimulai dari fakta-fakta yang mengganggu, menguji asumsi dengan data, memperbaiki kesalahan, dan tetap rendah hati menghadapi kenyataan (Banerjee & Duflo, 2019, hlm. 9, 13).

Indonesia sering bergerak ke arah yang berlawanan. Kita mudah terpesona pada formula sederhana. Hilirisasi diyakini akan membuka lapangan kerja. Digitalisasi dianggap sebagai penyelamat usaha kecil. Pelatihan dianggap jawaban atas pengangguran. Bantuan sosial dipercaya meredakan kemiskinan. Investasi diyakini mengangkat semua lapisan masyarakat. Sebagian klaim itu benar, sebagian memang diperlukan. Namun formula berubah menjadi cacat saat ia menolak mengakui siapa yang tertinggal di belakang.

Banerjee dan Duflo mengkritik kecenderungan ekonom untuk menyempitkan kesejahteraan hanya pada pendapatan dan konsumsi. Manusia membutuhkan lebih dari itu: penghormatan, ikatan keluarga, persahabatan, martabat, kesenangan, dan hubungan sosial. Percakapan ekonomi yang sehat harus mengakui hasrat manusia untuk dihormati dan terhubung dengan sesama (Banerjee & Duflo, 2019, hlm. 13-14).

Konsep ini terdengar sederhana, namun sering kali hilang dari perumusan kebijakan. Guru honorer tidak hanya membutuhkan gaji yang layak, tetapi juga pengakuan bahwa pekerjaannya memiliki nilai. Buruh pabrik tidak hanya membutuhkan upah, tetapi juga kepastian bahwa masa depannya tidak terputus hanya lewat pesan singkat. Petani tidak hanya membutuhkan pupuk, tetapi juga harga panen yang tidak membuatnya kalah sebelum musim berakhir. Pengemudi ojek online tidak hanya membutuhkan order, tetapi juga regulasi yang membuat mereka tidak sendirian melawan algoritma.

Kemiskinan tidak pernah hadir hanya sebagai angka statistik. Ia hadir dalam bentuk ketidakpastian, dalam bentuk rasa malu yang tersembunyi, dan dalam bentuk harapan yang terus diperjuangkan setiap hari.