Pertaruhan Anggaran di Balik Pembentukan Universitas Republik Indonesia
Bayangkan sebuah keluarga yang dompetnya mulai menipis akibat harus menanggung biaya rumah sakit dan pendidikan anak yang terus melonjak. Tiba-tiba, sang
Biaya Besar di Balik Lahirnya Universitas Republik Indonesia
Wartanaya.com – Bayangkan sebuah keluarga yang dompetnya mulai menipis akibat harus menanggung biaya rumah sakit dan pendidikan anak yang terus melonjak. Tiba-tiba, sang kepala keluarga malah memutuskan membangun rumah kedua. Situasi inilah yang sedang kita saksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini.
Pelantikan Pimpinan URI dan Rencana 10 Kampus
Pada 22 Juli 2026, Presiden Prabowo telah melantik Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Kepala Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK). Prof. Yos Sunitiyoso mendampinginya sebagai Wakil Gubernur. Pelantikan ini didasarkan pada Keppres Nomor 80/P Tahun 2026.
Bukan hanya satu kampus yang akan dibangun. Rencana pemerintah mencakup 10 kampus URI di berbagai wilayah, dengan kampus utama berlokasi di Cikasungka, Bogor Utara.
Posisi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2026
Total anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2026 mencapai Rp769,08 triliun. Namun, sebagian besar dana tidak mengalir ke universitas negeri, beasiswa, atau peningkatan sekolah yang sudah ada. Sebaliknya, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap porsi terbesar.
BGN mendapat alokasi Rp223,55 triliun dari pos anggaran pendidikan setara sekitar 29% dari total anggaran pendidikan nasional, sebagaimana tercantum resmi dalam Lampiran VI Perpres 118/2025.
Awalnya, pagu BGN diajukan hingga Rp335 triliun. Presiden Prabowo kemudian memangkasnya menjadi Rp268 triliun pada Mei 2026 dengan alasan efisiensi. Ditambah alokasi Rp16 triliun untuk operasional 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, terlihat jelas bahwa ruang fiskal saat ini menopang dua program berskala besar secara bersamaan.
Akuntabilitas dan Isu Korupsi MBG
Kondisi ini diperberat oleh persoalan akuntabilitas. Publik baru-baru ini mengetahui bahwa mantan Kepala BGN beserta dua wakilnya ditahan Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG. Kasus-kasus tersebut mencakup pengadaan sepeda motor listrik senilai Rp1,2 triliun, tablet Rp508,4 miliar, dan kaos kaki senilai Rp6,9 miliar.
Persoalannya bukan hanya besarnya alokasi anggaran, tetapi juga lemahnya pengawasan atas penggunaannya.
URI Butuh Pendanaan Besar dengan Skema yang Belum Jelas
Di tengah kondisi ini, hadir institusi baru bernama URI yang jelas membutuhkan pendanaan besar: pembangunan gedung, rekrutmen tenaga pengajar, penyusunan kurikulum, dan pembentukan struktur birokrasi baru untuk 10 kampus sekaligus.
Salah satu hal yang patut menjadi perhatian adalah ketidakjelasan skema pendanaan URI. Saat ditanya mengenai hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti sumber anggarannya dan akan “mengecek lebih lanjut”. Meski patut diduga sebagian dananya berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Bahkan terkait apakah URI dibiayai dari APBN, jawabannya masih “nanti kita lihat lagi”.
Senada dengan itu, Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto turut mengonfirmasi bahwa pihaknya masih menyusun rincian kebutuhan anggaran. Rincian baru akan rampungkan untuk akhir 2026 serta tahun anggaran berikutnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tata kelola kebijakan: institusi ini telah memiliki pemimpin yang dilantik langsung oleh presiden dan rencana pembangunan 10 kampus. Namun kejelasan anggarannya sendiri masih dalam tahap penyusunan.
Teori Institutional Isomorphism dan Legitimasi Kelembagaan
Dalam kajian sosiologi organisasi dan administrasi publik, fenomena semacam ini dapat dijelaskan melalui teori institutional isomorphism (DiMaggio & Powell, 1983). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi, termasuk lembaga negara, kerap menciptakan struktur baru bukan semata karena kebutuhan fungsional. Melainkan untuk mengejar legitimasi dan prestise kelembagaan dengan meniru model yang dianggap prestisius dari negara lain.
Pola ini tampak relevan dalam kasus URI. Gubernur URI sendiri secara terbuka menyampaikan bahwa model kelembagaan URI mengadopsi konsep École Nationale d’Administration (ENA) Prancis, yang kini bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP).
Yang perlu dicermati, Indonesia sebenarnya sudah memiliki sejumlah institusi dengan fungsi serupa: IPDN untuk kaderisasi pemerintahan, Unhan untuk pertahanan, Lemhannas untuk ketahanan nasional, dan LAN untuk pelatihan ASN.
Alih-alih memperkuat lembaga-lembaga yang sudah berjalan, pemerintah membentuk struktur baru — sementara LAN sendiri justru diintegrasikan ke dalam struktur BPPK/URI bersama Sekolah Unggulan Garuda dan pengelolaan perguruan tinggi.
Struktur barunya menempatkan BPPK membawahi tiga badan sekaligus: Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.
