PLTU Mangkrak di Riau Diusulkan Jadi Pembangkit Hibrida, Hasilkan Listrik Murah

PLTU Mangkrak di Riau Diusulkan Jadi Pembangkit Hibrida Hemat Biaya

Wartanaya.com – PLTU Mangkrak di Riau Diusulkan untuk dikonversi menjadi pembangkit hibrida yang mampu menghasilkan listrik dengan harga lebih terjangkau. Inisiatif ini diajukan oleh Lembaga Walhi Riau bersama CERAH sebagai solusi atas proyek PLTU Koto Ringin yang terbengkalai sejak 2009. Hasil kajian menunjukkan bahwa konversi menjadi pembangkit hibrida lebih menguntungkan secara finansial dibandingkan membangun ulang atau membiarkan proyek tersebut mangkrak.

Proyek yang Terhenti Sejak 2009

Pembangunan PLTU Koto Ringin di Kabupaten Siak dimulai pada tahun 2007 dengan kapasitas 3×2 megawatt. Konstruksi mengalami penundaan pada 2009 ketika progres fisik hanya mencapai 72,68 persen. Selama hampir dua dekade, proyek ini tidak berjalan optimal dan sebagian peralatan utama seperti boiler, turbin, generator, pompa, serta tangki air telah berkarat dan tidak lagi layak pakai.

Meskipun terlihat tidak produktif, potensi ekonomi masih bisa digali melalui konversi menjadi pembangkit hibrida. Konsep ini menggabungkan tiga komponen utama: pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang didukung battery energy storage (BESS), serta pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM).

Analisis Teknis dan Ekonomi Mendukung Usulan

Dwiki Mahendra, Policy Strategist dari CERAH, menyatakan bahwa inisiatif ini mendukung target pemerintah dalam meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Salah satu sasaran nasional adalah pengembangan PLTS mencapai 100 gigawatt.

Indonesia membutuhkan berbagai strategi yang mampu menekan biaya investasi sekaligus meningkatkan daya tarik proyek bagi investor. Alih fungsi PLTU non-produktif jadi opsinya.

Data Global Horizontal Irradiation menunjukkan bahwa Kabupaten Siak memiliki potensi energi surya antara 1.580 hingga 1.657 kWh per meter persegi per tahun. Angka ini memungkinkan pembangunan PLTS berkapasitas 19,5 MW dengan capacity factor berkisar 18 hingga 18,9 persen.

Dengan penambahan BESS sebesar 45 MW dan PLTM 2 MW, pembangkit hibrida diproyeksikan menghasilkan listrik dengan harga Rp 1.135 hingga Rp 1.326 per kilowatt hour. Angka ini lebih rendah dibandingkan tarif jika PLTU tetap dipertahankan (Rp 1.529–1.628 per kWh) maupun menggunakan sistem co-firing (Rp 1.704–1.902 per kWh).

Dwiki menambahkan bahwa tingkat pengembalian investasi mencapai 10,2 persen. Periode pengembangan modal juga lebih cepat, yaitu 9,3 tahun, dibandingkan opsi mempertahankan PLTU konvensional.

Manfaat Lingkungan dan Pengurangan Emisi

Skema hibrida tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, mekanisme ini membuka peluang pendapatan tambahan melalui perdagangan karbon.

Ahlul Fadli, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, menjelaskan bahwa proyek dengan nilai investasi Rp 143,67 miliar sudah tidak memenuhi syarat sebagai aset tetap. Fasilitas ini tidak dapat digunakan dan tidak lagi memberikan manfaat ekonomi. Jika dibiarkan, kerugian akan semakin besar akibat selisih antara investasi awal dan nilai aset yang tersisa.

Dari pantauan kami tahun lalu, sebagian peralatan utama seperti boiler, turbin, generator, pompa, dan tangki air telah berkarat dan tidak lagi layak pakai.

Sebaliknya, melanjutkan proyek ini memerlukan biaya hampir setara dengan pembangunan pembangkit baru. Revitalisasi PLTU Koto Ringin diperkirakan membutuhkan Rp 198 miliar hingga Rp 222,75 miliar, atau 80-90 persen dari biaya PLTU baru. Jika ditambahkan teknologi co-firing biomassa 5-20 persen, totalnya mencapai Rp 241 miliar hingga Rp 312 miliar.

Ahlul menekankan bahwa melanjutkan proyek PLTU bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mendorong transisi energi. Penggunaan co-firing juga dinilai tidak substansial mengurangi ketergantungan pada batu bara. Justru, metode ini memicu deforestasi untuk memenuhi kebutuhan biomassa sawit.

Langkah Selanjutnya bagi Pemerintah Daerah

Kedua lembaga telah menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah setempat. Tantangan berikutnya adalah menyiapkan kelembagaan pengelolaan energi terbarukan. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih: berbasis komunitas melalui BUMDes Energi, atau skala kawasan industri melibatkan BUMD.

Dengan mekanisme distribusi manfaat bagi masyarakat sekitar melalui prioritas tenaga kerja lokal dan program peningkatan kapasitas.

PLN tetap akan berperan sebagai offtaker jika pembelian listrik belum berjalan optimal. Dengan pendekatan ini, masyarakat lokal diharapkan mendapatkan manfaat langsung dari proyek revitalisasi PLTU Koto Ringin.