Perlinsos Digital Buktikan Akurasi Hasilkan Penghematan Anggaran Triliunan

Digitalisasi Perlinsos di Banyuwangi: Bukti Nyata Efisiensi Anggaran

Wartanaya.com – Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) berhasil membuktikan bahwa transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial mampu menciptakan penyaluran bantuan yang lebih akurat, cepat, dan transparan. Uji coba yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi menjadi contoh nyata bagaimana teknologi mengubah cara kerja program sosial pemerintah.

Hasil Penghematan Mencapai Rp260 Triliun

Salah satu dampak paling signifikan dari digitalisasi ini adalah potensi penghematan belanja negara yang sangat besar. Berdasarkan temuan yang ada, efisiensi yang dihasilkan berkisar antara Rp170 triliun hingga Rp260 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran tidak lagi terbuang sia-sia, melainkan tersalurkan secara lebih efektif kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perubahan mendasar terjadi pada proses pendaftaran yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari. Kini, seluruh prosedur dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit. Selain itu, biaya layanan yang dulunya mencapai Rp150.000 kini menjadi gratis sepenuhnya bagi masyarakat. Proses verifikasi juga beralih ke sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan teknologi verifikasi wajah, sehingga risiko salah sasaran dapat ditekan secara maksimal.

Partisipasi Luas dari Seluruh Indonesia

Uji coba perdana yang dilaksanakan pada September 2025 melibatkan 359.079 kepala keluarga atau setara dengan 55,6 persen populasi Banyuwangi. Program ini didukung oleh 4.087 agen lapangan serta lebih dari 9.000 warga yang aktif mengajukan sanggah. Pada tahap awal, fokus digitalisasi diberikan kepada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Keberhasilan di Banyuwangi kemudian mendorong perluasan implementasi ke 43 kabupaten dan kota. Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, tercatat 1,8 juta warga telah terdaftar dalam sistem digital. Menariknya, sekitar 79 persen dari mereka berasal dari luar Pulau Jawa, menunjukkan bahwa program ini tidak hanya terbatas di Jawa saja.

Untuk mendukung operasional, hampir 70 ribu agen telah disiapkan untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memastikan akurasi data dan efisiensi anggaran secara bersamaan.