Belanja Bansos Semester I 2026 Rp 78,3 T, Termasuk PKH hingga Kartu Sembako
Kementerian Keuangan mencatatkan pencapaian signifikan dalam penyaluran bantuan sosial melalui APBN KiTA Edisi Juni 2026. Pemerintah berhasil menyalurkan
Realisasi Bantuan Sosial Capai Rp 78,3 Triliun di Paruh Pertama 2026
Wartanaya.com – Kementerian Keuangan mencatatkan pencapaian signifikan dalam penyaluran bantuan sosial melalui APBN KiTA Edisi Juni 2026. Pemerintah berhasil menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 78,3 triliun hingga akhir periode pertama tahun ini. Angka tersebut merepresentasikan 48,2 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 78 triliun, pertumbuhan realisasi bersifat marginal sebesar 0,4 persen. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas program perlindungan sosial di tengah dinamika ekonomi nasional.
Distribusi Program Perlindungan Sosial
Pertumbuhan belanja tersebut utamanya ditopang oleh penyaluran program perlindungan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk semester I tahun ajaran 2026. Dari keseluruhan realisasi, PKH menyalurkan Rp 14,5 triliun kepada 9,7 juta keluarga penerima manfaat. Sementara itu, Kartu Sembako telah menjangkau 17,6 juta KPM dengan nilai Rp 19,7 triliun. Kedua program ini menjadi pilar utama dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Belanja juga dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp 23,2 triliun yang mencakup 96,7 juta peserta. Program Indonesia Pintar (PIP) sendiri telah terealisasi Rp 8,8 triliun untuk 12,6 juta siswa. Pemerintah juga menyisihkan Rp 8,2 triliun melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diterima 940,5 ribu mahasiswa. Total alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Total Belanja K/L dan Pemerintah Pusat
Selain program-program di atas, anggaran Rp 3,9 triliun digunakan untuk asistensi dan rehabilitasi sosial serta penanggulangan bencana. Secara agregat, realisasi belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp 658,9 triliun atau 43,6 persen dari pagu APBN. Faktor lain yang mendorong kenaikan belanja K/L meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 aparatur sipil negara.
Total belanja pemerintah pusat pada Semester I 2026 tercatat Rp 1.298,6 triliun, naik 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara dengan 41,2 persen dari target APBN 2026. Komposisi belanja pusat terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 658,9 triliun dan belanja non-K/L Rp 639,7 triliun. Belanja non-K/L didominasi oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi energi berupa BBM dan listrik.
Realisasi belanja bantuan sosial ini menjadi indikator positif dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
