Awasi Anggaran dan Tuntut Optimalisasi Peran DPR

Memperkuat Peran DPR dalam Pengawasan Anggaran 2027

Wartanaya.com – Indonesia saat ini berada di persimpangan penting. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 telah dimulai, sebuah momen yang melampaui rutinitas teknokratis biasa. Proses ini menjadi arena politik strategis yang akan menentukan arah pembangunan bangsa selama bertahun-tahun ke depan. Dalam konteks ini, masyarakat perlu awasi anggaran dan tuntutan optimalisasi peran lembaga legislatif secara lebih intensif.

Seiring dengan itu, tiga bulan terakhir mencatatkan dinamika demokrasi yang tidak tenang. Kritik masyarakat terhadap pemerintah terus menguat, khususnya menyoroti sejumlah kebijakan yang dipandang bermasalah. Sayangnya, alih-alih menyatukan suara kritik sebagai kekuatan demokrasi, ruang publik justru terpecah-belah. Perdebatan sering kali kehilangan substansi, di mana mahasiswa saling berhadapan, dan rakyat dengan rakyat sendiri.

Dua Program Unggulan di Bawah Sorotan

Dalam konteks ini, energi publik seharusnya difokuskan pada dua hal: mengawal setiap rupiah anggaran negara dan memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerintahan Prabowo–Gibran memiliki dua program andalan yang menjadi pusat perhatian. Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Kedua, Koperasi Desa Merah Putih yang mengklaim memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Kedua inisiatif ini membawa narasi populis yang kuat. Namun, seperti umumnya kebijakan populis, tantangannya terletak pada tiga aspek: keberlanjutan fiskal, efektivitas pelaksanaan, dan prioritas yang dipilih pemerintah. Masyarakat perlu awasi anggaran dan tuntutan optimalisasi dalam setiap tahap implementasi kedua program tersebut.

Evaluasi Mendalam terhadap Program MBG

Program MBG memerlukan evaluasi komprehensif, khususnya terkait sumber pendanaannya. Penggunaan dana abadi pendidikan untuk menopang program ini patut mendapat penolakan tegas. Mandat jangka panjang dana tersebut adalah menjamin kualitas sumber daya manusia Indonesia, bukan menjadi bantalan fiskal bagi program-program populis.

Mengorbankan dana abadi pendidikan berisiko melemahkan investasi yang menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Masalah pendidikan di Indonesia masih sangat mendesak, mulai dari ketimpangan sarana prasarana, distribusi guru yang tidak merata, hingga kesejahteraan tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan.

Alih-alih mengalihkan anggaran ke program baru yang belum teruji, pemerintah seharusnya memperkuat sektor pendidikan yang sudah jelas membutuhkan intervensi serius. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan program, melainkan sering kali kekurangan fokus dalam menjalankan kebijakan yang sudah ada.

Transparansi sebagai Tuntutan Utama

Proses penyusunan anggaran selama ini kerap berlangsung secara elitis dan tertutup. Ruang-ruang seperti Badan Anggaran DPR RI menjadi contoh bagaimana pembahasan anggaran sering kali tidak terjangkau oleh masyarakat umum. Minimnya akses terhadap informasi publik mengenai rapat dan dokumen pembahasan membuat pengawasan yang bermakna menjadi sulit dilakukan.

Anggaran negara adalah uang publik yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dalam perspektif keterbukaan parlemen, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan pembahasan anggaran dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat. Ini bukan sekadar soal transparansi formal, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.

Optimalisasi Fungsi Check and Balances

Yang paling fundamental adalah peran DPR sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang. Dalam sistem presidensial, DPR bukan sekadar mitra pemerintah, melainkan juga pengawas yang memiliki kewenangan untuk menguji, mengoreksi, bahkan menolak kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik.

Namun, dalam praktiknya, fungsi ini sering kali melemah akibat dominasi koalisi besar di parlemen. Momentum pembahasan RAPBN 2027 seharusnya menjadi titik balik bagi DPR untuk menunjukkan independensinya. DPR harus berani menggunakan hak-haknya, baik hak angket, hak interpelasi, maupun hak menyampaikan pendapat.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah tidak hanya populer secara politik, tetapi juga rasional secara ekonomi dan adil secara sosial.

Jika DPR gagal menjalankan fungsi ini, maka yang terjadi bukan hanya pemborosan anggaran, tetapi juga erosi kualitas demokrasi. Anggaran negara akan menjadi instrumen politik jangka pendek, bukan alat pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, masyarakat sipil dan media perlu terus awasi anggaran dan tuntutan optimalisasi peran DPR secara konsisten.