Key Discussion: BGN Masih Hitung Ulang Anggaran Program MBG, Pastikan Pemangkasan Signifikan
asi Anggaran MBG, Pemangkasan Signifikan Key Discussion terkini mengungkap bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sedang meninjau ulang alokasi anggaran untuk
Key Discussion: BGN Evaluasi Anggaran MBG, Pemangkasan Signifikan
Key Discussion terkini mengungkap bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sedang meninjau ulang alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2026. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana dengan fokus pada tiga aspek utama: peningkatan manajemen, penyempurnaan skema insentif, serta refocusing ke prioritas yang lebih penting bagi masyarakat.
“Angka sementara belum bisa saya sampaikan, tapi pasti berbeda dari Rp 268 triliun. Ini jauh lebih rendah dari rencana awal,” ungkap Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai menghadiri Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/7).
Sebelumnya, anggaran MBG diestimasi mencapai Rp 335 triliun. Namun, setelah evaluasi yang sedang berlangsung, angka yang ditetapkan dalam APBN 2026 berubah menjadi Rp 268 triliun. Agustina menambahkan bahwa penghitungan lebih lanjut masih berlangsung, dan Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu satu bulan untuk memastikan evaluasi program ini selesai tepat waktu.
Pemangkasan Anggaran dan Refokus Prioritas
Pemangkasan anggaran MBG dilakukan sebagai langkah untuk memastikan dana dialihkan ke wilayah yang membutuhkan perlindungan gizi lebih darurat, terutama daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Agustina menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mengoptimalkan distribusi dana ke kelompok masyarakat rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam 1.000 hari pertama kehidupan.
Key Discussion menyebutkan bahwa anggaran MBG saat ini juga ditinjau berdasarkan perbedaan harga pangan di berbagai daerah. Wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara memiliki indeks harga pangan lebih tinggi dibanding Pulau Jawa, sehingga memerlukan pengalihan dana yang lebih besar untuk menjaga kualitas pangan bagi penerima manfaat.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan program MBG, menjaga keseimbangan antara manfaat yang diberikan dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, BGN juga akan mengevaluasi titik-titik layanan yang sudah ditetapkan, memastikan pelaksanaan lebih terarah dan efektif.
Pembenahan Sistem Data sebagai Dasar Evaluasi
Pemangkasan anggaran MBG dimulai dengan penyusunan basis data yang lebih akurat mengenai penerima manfaat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Agustina menegaskan bahwa penyempurnaan sistem data menjadi fondasi penting untuk menyesuaikan distribusi dana secara realistis.
“Kami sudah mengoptimalkan 27.469 SPPG yang beroperasi. Sementara 13 ribuan lagi sedang dalam proses pembangunan,” kata Agustina. Pembenahan ini dilakukan untuk memastikan data tidak terlalu berlebihan, sehingga anggaran dapat dialokasikan lebih efektif.
Key Discussion juga mencakup perubahan mekanisme penyaluran bantuan makanan, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau kinerja program secara real-time. Langkah ini diharapkan mengurangi kebocoran anggaran serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pemerintah masih berada dalam proses diskusi evaluasi MBG. Ia berencana bertemu dengan Ketua BGN dalam beberapa hari mendatang untuk membahas strategi penguatan program, termasuk kemungkinan penyesuaian anggaran ke arah lebih rendah.
“Kami akan melihat strategi mereka, dan ada kemungkinan kebutuhan anggaran akan berkurang,” ujar Purbaya. Pemangkasan ini dilakukan setelah analisis menyeluruh terhadap manfaat dan efisiensi MBG, dengan harapan program dapat berjalan lebih optimal di masa depan.
