Topics Covered: Strategi AI Indonesia: Tak Pilih Kubu AS atau Cina, Tempuh Pendekatan Ini
Topics Covered: Strategi AI Indonesia Berjalan Tidak Berpijak pada Sisi Geopolitik Topics Covered adalah fokus utama dalam diskusi strategi pengembangan
Topics Covered: Strategi AI Indonesia Berjalan Tidak Berpijak pada Sisi Geopolitik
Topics Covered adalah fokus utama dalam diskusi strategi pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan AI nasional dirancang untuk memperkuat kedaulatan teknologi tanpa mengambil sisi pada konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif, Indonesia mencoba menjaga keseimbangan dalam berbagai inisiatif internasional, termasuk kerja sama dengan pihak AS dan Tiongkok.
Strategi Kolaborasi Global dalam Pengembangan AI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim bahwa Indonesia tidak berpijak pada satu sisi geopolitik dalam pengembangan AI. Ia menjelaskan bahwa ekosistem AI nasional dibangun dengan melibatkan berbagai mitra internasional, termasuk AS dan Tiongkok, sehingga memungkinkan pertukaran teknologi yang lebih luas. Dalam pidatonya, Airlangga menyebut bahwa AI adalah alat teknologi yang netral, tidak memihak antara satu negara dengan negara lain.
Kemitraan dengan Pihak AS dan Tiongkok
Indonesia tetap aktif dalam berbagai program yang dikembangkan AS, seperti PACT (Partnership for AI and Technology with China) dan SILICA, meskipun secara formal menjadi salah satu dari 29 negara pendiri WAICO (World AI Cooperation Organization) bersama Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memilih pendekatan yang lebih fleksibel, dengan tetap menjaga hubungan bilateral yang saling menguntungkan.
Salah satu alasan utama pendekatan ini adalah karena AI tidak hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga dengan pemanfaatan data dan infrastruktur. Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia memprioritaskan kepentingan nasional dengan mendorong transfer teknologi dari berbagai negara, termasuk AS melalui program PACT dan Tiongkok melalui WAICO. Dengan demikian, ekosistem AI di Indonesia bisa berkembang secara berkelanjutan tanpa bergantung pada satu kekuatan global.
“Kami menegaskan bahwa AI adalah produk yang netral dan tidak mengambil sisi dalam konteks geopolitik. Keterlibatan kami dalam WAICO dan PACT adalah bagian dari strategi untuk memperkuat kemampuan teknologi nasional,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring di Cina, Jumat (17/7).
Program WAICO, yang menandatangani kesepakatannya pada 16 Juli di Cina, berfokus pada pengaturan global dan penggunaan AI secara bertanggung jawab. Sementara itu, kerja sama dengan AS melalui PACT dan SILICA lebih menekankan pada aspek rantai pasok teknologi, seperti semikonduktor dan infrastruktur komputasi. Dengan pendekatan ini, Indonesia bisa memanfaatkan kelebihan dari berbagai negara tanpa mengorbankan kepentingan lokal.
“Sekarang, kita tidak hanya membangun AI secara nasional, tetapi juga berusaha mendorong kemitraan dengan negara-negara lain agar bisa memberikan kesempatan yang sama bagi UMKM mengakses data dan teknologi,” ujarnya.
Kebijakan multi-source ini juga diperkuat oleh agenda kunjungan pemerintah ke Tiongkok, di mana mereka tidak hanya menandatangani WAICO tetapi juga melakukan pertemuan dengan perusahaan teknologi seperti Huawei dan ByteDance. Selain itu, Indonesia terus menggali potensi kerja sama dengan negara lain, seperti Inggris melalui perusahaan desain chip Arm, untuk meningkatkan kemampuan semikonduktor dalam negeri.
Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Angga Raka Prabowo, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa AI tidak hanya menjadi alat kompetisi global, tetapi juga sebagai faktor peningkatan ekonomi digital. Ia menambahkan bahwa regulasi seperti Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI 2026–2029 dan Etika AI sedang dikerjakan untuk menciptakan kerangka hukum yang memadai.
“Kedua regulasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengembangan AI di Indonesia berjalan secara terencana dan tidak menyimpang dari prinsip kepentingan nasional,” ujar Angga.
Dengan memperkuat kebijakan multi-source dan mengembangkan regulasi yang komprehensif, Indonesia berupaya menjadi salah satu negara yang mampu memanfaatkan AI sebagai bagian dari transformasi digital. Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan stabilitas politik, sekaligus memberikan ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekosistem AI nasional.
