Main Agenda: Jebakan Negara Berpendapatan Menengah Atas

Jebakan Negara Berpendapatan Menengah Atas

Main Agenda—pada kategori negara berpendapatan menengah atas, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menghadapi tantangan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan keberhasilan mereka dalam mencapai status tersebut. Dua negara Asia Tenggara, Vietnam dan Filipina, resmi memasuki kelas menengah atas sejak Juli 2026, berdasarkan kriteria GNI per kapita yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 7-8% per tahun sejak 2020, didukung oleh ekspor yang tumbuh lebih dari 15% pada 2024 dan 2025, sementara Filipina mencatatkan pertumbuhan rata-rata 5,8% selama lima tahun. Namun, Main Agenda mengingatkan bahwa kenaikan kelas ini justru menjadi pintu masuk ke jebakan yang lebih kompleks: pembangunan berkelanjutan menuju negara maju.

Pengalaman Indonesia dalam Menembus Ambang Batas

Indonesia, yang pertama kali mencapai status negara berpendapatan menengah atas pada 2020 berdasarkan GNI per kapita sebesar US$4.050, menghadapi perjalanan yang berliku. Pandemi mempercepat penurunan pendapatan nasional, sehingga negara ini sempat kembali ke kategori menengah bawah sebelum memperoleh kembali status menengah atas pada 2023. Peningkatan GNI per kapita menjadi US$4.910 pada 2024 menunjukkan kemajuan yang nyata, tetapi masih jauh dari ambang batas negara maju. Main Agenda menyoroti bahwa keberhasilan ini memerlukan perhatian lebih terhadap struktur ekonomi dan kebijakan yang mendorong transformasi.

Dalam rangka mempertahankan status menengah atas, Indonesia harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Meski laju pertumbuhan mencapai 5% sejak 2020, angka ini tidak cukup untuk mengangkat pendapatan per kapita hingga mencapai ambang negara berpendapatan tinggi, yang saat ini berada di atas US$14.375. Main Agenda menunjukkan bahwa jebakan ini sering kali terjadi karena keterbatasan dalam inovasi, kebijakan fiskal yang tidak selalu efisien, dan ketergantungan pada sektor-sektor tradisional yang kurang berkelanjutan.

Ambang Batas yang Berubah dan Tantangan Global

Bank Dunia secara berkala memperbarui kriteria klasifikasi negara berdasarkan perubahan harga kecukupan hidup (LPPH). Ambang batas negara berpendapatan tinggi, misalnya, telah meningkat dari US$12.535 pada 2020 menjadi US$14.375 pada 2026. Perubahan ini mencerminkan inflasi global dan peningkatan standar hidup di berbagai belahan dunia. Dengan GNI per kapita Indonesia hanya mencapai sekitar 35% dari ambang negara maju, Main Agenda menekankan bahwa negara ini harus mempercepat transisi dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam ke ekonomi yang lebih berorientasi pada teknologi dan produktivitas.

“Main Agenda menyoroti bahwa negara-negara ASEAN sering kali mengalami jebakan yang disebut middle-income trap,” tulis Yian Ke (2024). “Meski telah memasuki kelas menengah atas, mereka masih terjebak dalam pertumbuhan yang stagnan karena ketergantungan pada sektor-sektor yang tidak memiliki potensi ekspansi jangka panjang.”

Perluasan ke industri manufaktur dan teknologi menjadi kunci untuk melompati ambang batas. Namun, Indonesia masih menghadapi hambatan dalam investasi di sektor R&D, serta keterbatasan infrastruktur yang menghambat kecepatan pertumbuhan. Main Agenda memperingatkan bahwa tanpa perbaikan struktur ekonomi dan kebijakan yang lebih agresif, jebakan ini bisa mengakibatkan penurunan kemampuan kompetitif Indonesia di pasar global.

Peran FDI dalam Mendorong Peningkatan Pendapatan

Investasi asing (FDI) sering dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dan Main Agenda memperlihatkan bahwa Indonesia memang menarik sejumlah besar FDI. Pada 2024, negara ini menerima sekitar US$24 miliar dari total FDI ASEAN sebesar US$226 miliar. Kenaikan ini mengindikasikan minat global terhadap potensi pasar Indonesia. Namun, Main Agenda juga menunjukkan bahwa dampak FDI tidak selalu langsung berubah menjadi peningkatan GNI per kapita, tergantung pada efisiensi penggunaan modal dan kebijakan yang mendukung penyerapan teknologi.

Kebijakan fiskal dan regulasi yang kurang terpadu bisa mengurangi manfaat FDI. Misalnya, beberapa sektor di Indonesia masih bergantung pada insentif yang bersifat jangka pendek, sedangkan investasi dalam inovasi dan kualitas SDM memerlukan pendekatan jangka panjang. Main Agenda menekankan bahwa untuk mencapai target menjadi negara maju pada 2045, Indonesia harus mengalihkan FDI ke bidang-bidang strategis seperti teknologi tinggi, energi terbarukan, dan manufaktur modern. Tanpa langkah ini, peningkatan pendapatan per kapita mungkin hanya berjalan lambat.