New Policy: Komdigi Siapkan 4 Strategi Tutup Kesenjangan AI, dari Sekolah hingga ASN

New Policy: Komdigi Siapkan 4 Strategi Tutup Kesenjangan AI, dari Sekolah hingga ASN

New Policy – Dalam upaya meningkatkan kesetaraan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, New Policy yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencakup empat strategi utama. Langkah ini bertujuan menutup kesenjangan kemampuan teknologi antara institusi pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor usaha, termasuk dalam penggunaan AI di bidang jasa keuangan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan. New Policy ini menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk mengakselerasi transformasi digital dan memastikan AI menjadi alat yang merata dalam mengubah cara hidup masyarakat.

“Adopsi teknologi AI di Indonesia saat ini tidak cukup hanya mengandalkan penggunaan perangkat, yang lebih penting adalah kemampuan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengoperasikan dan mengembangkan AI secara kreatif,” ujar Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dalam pernyataan resmi, Rabu (15/7).

New Policy ini berfokus pada penguatan kapasitas manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknologi. Nezar menegaskan bahwa saat ini sekitar 50% tenaga kerja di Indonesia sudah menggunakan AI setiap minggu, tetapi tingkat penerapan teknologi ini masih bersifat dangkal. “Kesenjangan kemampuan dalam pemanfaatan AI tidak lagi hanya tentang akses, tetapi lebih pada kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dan mengintegrasikan AI ke dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya. Dengan New Policy, pemerintah berharap mendorong pemanfaatan AI yang lebih mendalam, termasuk dalam peningkatan kualitas layanan publik dan produktivitas aparatur sipil negara (ASN).

Strategi 1: Pendidikan Sebagai Fondasi Pemanfaatan AI

Pertama, New Policy menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk menutup kesenjangan teknologi. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Dikti dan lembaga pendidikan lainnya untuk menyelaraskan kurikulum sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan pemanfaatan AI. Hal ini mencakup pembelajaran berbasis teknologi, pelatihan keterampilan komputasi, serta penumbuhan sikap kritis terhadap penggunaan AI. Dengan cara ini, generasi muda diberi kemampuan untuk mengoperasikan dan mengembangkan AI secara mandiri, sekaligus mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Strategi 2: AI dalam Pelayanan Kesehatan

Kedua, New Policy menargetkan pemanfaatan AI dalam sektor kesehatan untuk meningkatkan kualitas diagnosis dan pelayanan medis. Nezar menyebutkan bahwa AI telah diterapkan dalam penapisan tuberkulosis (TBC) di beberapa daerah, memungkinkan deteksi dini penyakit ini lebih cepat. Selain itu, teknologi ini juga direncanakan untuk membantu tenaga kesehatan di daerah terpencil yang masih kurang memiliki tenaga medis spesialis. “AI berperan penting dalam menunjang kerja dokter dan mempercepat proses klinis,” tambah Nezar, menekankan bahwa New Policy akan memastikan pemanfaatan AI tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai bagian dari sistem kesehatan yang lebih efisien.

Strategi 3: Penguatan Sektor Jasa Keuangan

Ketiga, New Policy menggarisbawahi perluasan penggunaan AI di bidang jasa keuangan. Saat ini, perusahaan besar telah mengintegrasikan AI dalam deteksi penipuan, pengelolaan SDM, dan layanan keuangan lainnya. Namun, New Policy berupaya mengembangkan teknologi ini ke level yang lebih luas, termasuk untuk lembaga keuangan mikro yang belum terdigitalisasi. “Dengan New Policy, masyarakat di luar kota besar juga akan merasakan manfaat AI dalam pengelolaan keuangan,” jelas Nezar. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan inklusivitas teknologi, memastikan keberagaman sektor usaha dapat memanfaatkan AI untuk pertumbuhan ekonomi.

Strategi 4: Peningkatan Efisiensi Pemerintahan

Keempat, New Policy menargetkan transformasi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan AI. Nezar menyatakan bahwa saat ini adopsi AI di instansi pemerintah masih bersifat terpisah, sehingga perlu harmonisasi. “Kementerian Kominfo berupaya memastikan ASN mendapatkan efisiensi teknologi yang sama dengan korporasi besar,” ujarnya. Dengan implementasi AI, birokrasi diperkirakan akan lebih cepat dan transparan, serta layanan publik lebih responsif. New Policy ini juga melibatkan pelatihan digital untuk ASN, agar mereka mampu mengoptimalkan AI dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“New Policy menjadi alat untuk menyatukan kebijakan teknologi, memastikan AI tidak hanya menjadi kekuatan bagi sebagian kecil, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara merata,” imbuh Nezar.

Untuk mendukung keberlanjutan New Policy, pemerintah sedang menyusun berbagai regulasi seperti Strategi Nasional Kecerdasan Buatan (Stranas KA), Peta Jalan AI Nasional, dan Etika AI Nasional. Regulasi ini akan mengatur penggunaan AI secara berbasis risiko, memastikan teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga mengurangi risiko seperti kesenjangan informasi atau penyalahgunaan data. “New Policy ini tidak hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga tentang struktur pemanfaatan AI yang sistematis,” kata Nezar. Selain itu, kementerian juga fokus pada kolaborasi antarlembaga dan sektor untuk menciptakan ekosistem AI yang berkelanjutan.