Topics Covered: DPR Usul Kemenhub Lepas Operasional Kereta ke PT KAI, Fokus Bangun Jalur Baru

DPR Usulkan Kemenhub Lepaskan Operasional Kereta ke PT KAI

Topics Covered: Dalam upaya mendorong reformasi sektor perkeretaapian nasional, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyarankan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melepaskan sepenuhnya operasional kereta api kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Usulan ini bertujuan untuk memperjelas tugas dan fungsi antara regulator dan operator, agar efisiensi layanan kereta meningkat. Menurut Lasarus, dengan tugas operasional diberikan sepenuhnya ke KAI, pemerintah bisa lebih fokus pada pembangunan jalur baru serta reaktivasi jalur yang terhenti. Topics Covered juga menyentuh tantangan infrastruktur yang terus menghambat pertumbuhan sektor transportasi darat.

Strategi Transfer Kewenangan untuk Efisiensi

Lasarus mengungkapkan, keputusan untuk menyerahkan operasional kereta api ke PT KAI akan mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kecepatan respons terhadap kebutuhan pelanggan. Topics Covered menyoroti bahwa KAI saat ini bertindak sebagai operator sementara, sementara Kemenhub masih mengatur beberapa aspek seperti perawatan dan manajemen jalur. Hal ini menciptakan ketidakjelasan, yang berdampak pada kinerja keseluruhan sistem. “Mungkin sudah waktunya operasional kereta api kita lepaskan sepenuhnya ke PT KAI. Sekarang masih ada urusan yang dipegang Kemenhub, sehingga di sisi lain PT KAI tidak bisa secara maksimal menangani operasional,” ujarnya dalam rapat kerja.

Lasarus mengemukakan bahwa kebijakan ini akan memberi ruang lebih luas bagi KAI untuk mengembangkan layanan dengan efisiensi maksimal. Topics Covered dalam diskusi ini menyebutkan bahwa integrasi tugas operator dan regulator bisa mempercepat proyek infrastruktur. Dengan fokus pada pembangunan, KAI diharapkan mampu menyesuaikan kebutuhan pelanggan secara lebih responsif, terutama dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Kewenangan yang Tidak Jelas dan Pengaruhnya pada Operasional

Menurut Lasarus, pembagian kewenangan yang tidak jelas telah menyebabkan kebingungan di berbagai aspek operasional. Dalam rapat dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ia menyoroti bahwa KAI sering menemukan masalah infrastruktur, tetapi tidak bisa langsung mengambil tindakan karena kewenangan perawatan masih berada di Ditjen Perkeretaapian. Topics Covered dalam rekomendasi ini menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara operator dan pengatur untuk mencegah hambatan dalam pengoperasian.

“KAI bilang mereka tahu ini rusak, tahu bermasalah, tapi bukan kewenangan mereka. Mereka hanya operator sementara bagian perawatan ada di Ditjen Perkeretaapian. Padahal mereka yang menggunakan setiap hari sehingga paling memahami kondisi di lapangan,”

Dalam Topics Covered ini, Lasarus menekankan bahwa keterlibatan Kemenhub terlalu banyak dalam sektor perkeretaapian, sehingga mengurangi fokus pada peningkatan layanan. Ia mengusulkan bahwa kelembagaan KAI seharusnya lebih mandiri, agar bisa mengambil keputusan operasional secara langsung dan efektif. Hal ini akan memperkuat kapasitas KAI dalam menghadapi dinamika perekonomian dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Pembangunan Jalur Baru sebagai Fokus Utama

Lasarus menyampaikan bahwa usulan transfer kewenangan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengakselerasi pembangunan jalur baru. Topics Covered menunjukkan bahwa anggaran Ditjen Perkeretaapian masih terbatas, sehingga perlu adanya alokasi dana yang lebih optimal. Ia menyebutkan adanya defisit anggaran sekitar Rp3,4 triliun karena pagu indikatif hanya Rp4,65 triliun, sedangkan kebutuhan mencapai Rp8,59 triliun. Topics Covered juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan jalur baru harus lebih terintegrasi dengan kebutuhan operasional sehari-hari.

“Mungkin cara seperti itu bisa didiskusikan untuk perkeretaapian,”

Momentum Evaluasi Pasca-Kecelakaan di Bekasi Timur

Dalam Topics Covered ini, Lasarus mengungkapkan bahwa momentum evaluasi tata kelola perkeretaapian muncul setelah kecelakaan yang terjadi di Bekasi Timur. Dalam diskusi, ia menemukan bahwa salah satu penyebab utama kecelakaan tersebut adalah persinyalan kereta yang berasal dari berbagai negara dan produsen, sehingga belum terintegrasi. Topics Covered menyebutkan bahwa ketidakselarasan ini berdampak pada keselamatan dan keandalan operasional. “Terungkap kemarin di antara sinyal per blok ini tidak terkoneksi. Ada yang produksi Jerman, Jepang, Cina, ada yang dibuat sendiri oleh LEN. Tentu tidak terintegrasi. Ini berbahaya karena informasi perjalanan kereta tidak seluruhnya saling terhubung,”

Kebutuhan Revisi Undang-Undang untuk Penyempurnaan Sistem

Sebagai langkah lebih lanjut, Lasarus menekankan perlunya revisi Undang-Undang Perkeretaapian agar pembagian kewenangan antara regulator dan operator lebih terdefinisi. Topics Covered dalam rekomendasi ini menyebutkan bahwa dengan sistem yang lebih terstruktur, KAI bisa menjadi pihak yang lebih mampu mengelola operasional dengan efisiensi. Revisi undang-undang ini diharapkan juga mempercepat proyek pembangunan jalur baru, karena Kemenhub bisa fokus pada pengawasan dan koordinasi. Topics Covered menegaskan bahwa kebijakan ini harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah untuk mewujudkan transformasi sektor perkeretaapian.

Analisis Terhadap Implementasi dan Tantangan

Lasarus menyatakan bahwa implementasi usulan ini akan menghadapi beberapa tantangan, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang terbiasa mengelola operasional langsung. Topics Covered menyoroti bahwa pihak KAI perlu dibekali kekuatan teknis dan kelembagaan yang lebih kuat agar bisa menangani tugas operasional secara mandiri. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengadakan evaluasi berkala agar proses transfer kewenangan berjalan lancar. Topics Covered dalam analisis ini juga menegaskan pentingnya komunikasi transparan antara Kemenhub dan KAI selama proses transisi.