Topics Covered: Purbaya Akui Anggaran Pendidikan 2025 Hanya Capai 19% APBN, Tak Sesuai UU

Purbaya: Anggaran Pendidikan 2025 Capai 19% APBN, Kurang Sesuai UU

Topics Covered – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran pendidikan tahun 2025 hanya mencapai sekitar 19% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini masih di bawah ketentuan Undang-Undang yang menetapkan alokasi minimal 20%.

Kondisi Anggaran Pendidikan Tahun 2025

“Ini adalah kondisi yang terjadi karena hambatan dalam pelaksanaan program-program pendidikan, bukan karena kurangnya komitmen pemerintah,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Menteri Purbaya menjelaskan bahwa meskipun realisasi anggaran pendidikan belum mencapai target 20%, porsi pendanaan tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan melebihi 20% pada APBN tahun depan.

Kendala dalam Mencapai Target Anggaran

“Yang terpenting adalah peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Tahun ini, kita akan dorong agar angka tersebut benar-benar melebihi 20%,” tambahnya.

Purbaya menyoroti tantangan dalam menjaga proporsi anggaran pendidikan. Perubahan besaran APBN selama tahun anggaran berlangsung bisa memengaruhi alokasi dana, terutama ketika belanja di sektor lain mengalami peningkatan. Ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini tidak selalu bisa dilakukan secara instan karena perencanaan program pendidikan membutuhkan waktu.

Topics Covered – Dalam upaya meningkatkan pendanaan, pemerintah juga berencana memperkuat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan tambahan modal. Purbaya menyebut bahwa tahun ini rencananya menambah dana sebesar Rp25 triliun.

Topics Covered – Selain LPDP, pemerintah juga memperkenalkan berbagai inisiatif untuk memperluas kebutuhan dana pendidikan. Inisiatif tersebut mencakup pembangunan Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, rehabilitasi gedung sekolah, serta pengadaan panel digital untuk institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

“Program seperti Sekolah Rakyat dan panel digital membutuhkan dana yang cukup besar. Kami optimis bisa memenuhi target 20% melalui berbagai inisiatif ini,” katanya.

Topics Covered – Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sedang berupaya agar alokasi anggaran pendidikan tidak hanya sesuai dengan UU tetapi juga dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini tergantung pada koordinasi antarlembaga dan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.