Latest Program: Purbaya Respons Temuan ICW soal Mark Up Pikap Kopdes: Saya Bayar yang Diaudit

Purbaya Tanggapi Temuan ICW: Latest Program Dinilai Transparan

Latest Program – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terhadap laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait dugaan mark-up dalam pembelian mobil pikap untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diakui sebagai bagian dari Latest Program. Ia menegaskan bahwa proses pembelian akan dilakukan secara jelas dan audit akan menjadi alat utama untuk memastikan keandalan pengelolaan anggaran.

Respons Menteri Purbaya terhadap Temuan ICW

“Pembelian itu nanti akan diaudit. Saya bayar yang diaudit saja,” ujar Purbaya saat diwawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan hanya mencairkan dana setelah hasil audit resmi dikeluarkan. Ia juga mengklaim bahwa pihaknya belum memiliki data yang secara spesifik disebutkan dalam laporan ICW. Dalam penjelasannya, Purbaya menekankan bahwa seluruh proses pembelian mobil pikap telah diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan transparansi menjadi prioritas dalam program ini.

Proses Pengadaan dan Regulasi yang Mengatur

Program KDMP yang merupakan bagian dari Latest Program mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 15 tahun 2026. Regulasi ini memastikan bahwa pembelian mobil pikap dilakukan melalui mekanisme tender yang jelas, dengan alokasi dana desa dan dana alokasi umum sebagai sumber dana. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi selama dua tahun pertama untuk memudahkan desa dalam mengakses dana tersebut.

Pembelian mobil pikap dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan ketersediaan alat transportasi di daerah terpencil, sehingga mempercepat distribusi bantuan sosial dan ekonomi. Dalam pengadaan ini, perusahaan pemenang tender, PT Agrinas Pangan Nusantara (APN), bertanggung jawab atas pengiriman dan pembayaran sesuai kontrak yang ditandatangani. Proses audit yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan mampu memastikan bahwa selisih harga tidak berdampak signifikan pada anggaran.

Temuan ICW: Potensi Korupsi dalam Angka

Laporan ICW menyebutkan bahwa terdapat selisih harga pembelian mobil pikap mencapai Rp61 hingga Rp69 juta per unit. Dengan target pengadaan sebanyak 80 ribu unit, diperkirakan ada potensi korupsi yang mencapai Rp4,86 hingga Rp5,54 triliun. Temuan ini didasarkan pada pemantauan terhadap berbagai dokumen pengadaan, termasuk daftar harga dan kontrak dengan pihak penyedia.

ICW menyatakan bahwa mereka telah menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran dalam program KDMP. Meski tidak langsung menyebutkan pelaku, laporan ini membuka celah untuk investigasi lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan adanya Latest Program sebagai bentuk pengembangan Koperasi Desa, diperlukan pengecekan kembali terkait pengelolaan dana untuk memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi yang terlewat.

Perspektif Pemerintah: Konfirmasi dan Perbaikan

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menetapkan beberapa langkah untuk memastikan kejelasan penggunaan dana. Salah satunya adalah penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk kerja sama dengan lembaga audit independen. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk ICW, untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

Dalam Latest Program, pemerintah menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah elemen kunci dalam distribusi dana desa. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. Purbaya menegaskan bahwa seluruh proses telah diatur dengan rapi, dan jika ada temuan, akan segera diperbaiki melalui revisi regulasi atau penggantian penyedia jasa.