Latest Program: Kunjungi Phapros (PEHA), Komisi VI DPR Dorong Substitusi Bahan Baku Obat Impor

Kunjungan Komisi VI DPR ke PT Phapros (PEHA) Dorong Substitusi Bahan Baku Obat Impor

Latest Program – Komisi VI DPR mengambil langkah strategis untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional dengan program terbaru yang menitikberatkan pada substitusi bahan baku obat impor. Kunjungan kerja spesifik ke PT Phapros Tbk (PEHA) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/7) lalu, menjadi bagian dari inisiatif ini. Tujuan utama dari program tersebut adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri sektor farmasi, serta meningkatkan daya tahan industri kesehatan di tengah ketergantungan terhadap bahan baku impor yang masih tinggi.

Partisipasi Perusahaan BUMN dalam Evaluasi

Dalam program terbaru ini, Komisi VI DPR menghadirkan perwakilan dari berbagai perusahaan BUMN, termasuk BP BUMN, Danantara Asset Management, Bio Farma, dan Kimia Farma Tbk (KAEF). Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis potensi dan kebijakan yang dapat mendorong penggantian bahan baku obat dari luar negeri dengan produksi lokal. Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan dampak signifikan pada ketersediaan obat, biaya produksi, dan pengurangan risiko ketergantungan ekonomi terhadap impor.

“Ketergantungan pada bahan baku impor masih menjadi hambatan utama dalam mencapai kemandirian sektor farmasi,” ujar Anggia Erma Rini, ketua Komisi VI DPR, dalam pernyataannya yang dikutip Senin (13/7). “Dengan program terbaru ini, kita berharap bisa mempercepat pengembangan bahan baku lokal, sekaligus memanfaatkan kekayaan biodiversitas Indonesia sebagai keuntungan strategis.”

Anggia menekankan bahwa sinergi antara berbagai kementerian dan perusahaan BUMN farmasi sangat krusial untuk memperkuat ekosistem sektor kesehatan. Dia juga meminta data yang lebih akurat mengenai penggunaan produk dalam negeri dalam berbagai program kesehatan, termasuk kebijakan BPOM dan pemerintah daerah. Selain itu, komisi menyoroti pentingnya mengembangkan kemitraan dengan lembaga riset dan institusi pendidikan untuk mendorong inovasi bahan baku farmasi.

Dalam sesi evaluasi, Komisi VI DPR juga meninjau efektivitas kerja sama antara BP BUMN, Danantara, dan Bio Farma Group dalam pengelolaan aset serta pembiayaan investasi industri hulu farmasi. Tantangan struktural seperti keterbatasan skala ekonomi, penguasaan teknologi, dan sumber daya manusia masih menjadi fokus perbaikan. Menurut anggota komisi, program terbaru ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik untuk mencapai hasil maksimal.

“Kemandirian sektor farmasi harus dimulai dari penguatan kondisi keuangan perusahaan,” tambah Febriani Eddy, Managing Director Business PT Danantara Asset Management. “Program terbaru ini merupakan langkah awal dalam menyehatkan BUMN farmasi, sekaligus mengembangkan ekosistem industri yang berkelanjutan.”

Febriani menjelaskan bahwa pengembangan bahan baku lokal memerlukan konsistensi dalam investasi dan strategi pemasaran. Menurutnya, perusahaan-perusahaan BUMN farmasi harus berperan aktif dalam menguatkan kerja sama dengan produsen nasional, sekaligus memastikan akses ke pasar internasional. Penyehatan BUMN farmasi juga dianggap sebagai prioritas dalam memperkuat ketahanan sektor kesehatan di tengah dinamika global.

Kinerja PEHA dan Strategi Pengembangan

PT Phapros Tbk (PEHA), yang menjadi tuan rumah kunjungan kerja ini, merupakan anak perusahaan Kimia Farma yang beroperasi sejak 1954. Perusahaan ini telah menghasilkan lebih dari 200 jenis produk farmasi dan turut berpartisipasi dalam produksi kontrak serta ekspor ke Kamboja sejak 2013. Dalam kuartal I 2026, PEHA mencatatkan laba bersih Rp761,5 juta, yang menunjukkan perbaikan kinerja di tengah transformasi industri farmasi nasional.

“PEHA terus berupaya meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional melalui inovasi serta ekspansi produksi,” jelas Direktur Utama PEHA dalam wawancara terpisah. “Program terbaru ini memberikan peluang untuk memperkuat posisi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku obat lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.”