New Policy: Gejolak Timur Tengah Kembali Memanas, Harga Minyak Bakal Cetak Rekor Lagi?

New Policy Memicu Kembali Ketegangan di Timur Tengah, Meningkatkan Risiko Harga Minyak Mencapai Rekor?

New Policy –

Gejolak Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Diperkirakan akan Meningkat Lagi

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin memuncak akibat adanya kebijakan baru yang memperkuat konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Hal ini memicu kekhawatiran pasar global bahwa harga minyak akan kembali mencetak rekor tinggi, meskipun ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, memperkirakan kenaikan harga masih berpotensi terbatas dibandingkan level tertinggi sebelumnya, yaitu US$ 118 per barel. New Policy yang diterapkan oleh kedua belah pihak seolah menjadi pemicu baru dalam dinamika perang dagang energi yang telah berlangsung lama.

“New Policy ini menambah ketidakpastian di pasar, tetapi tidak akan menjamin harga minyak mencapai rekor jika faktor-faktor lain stabil,” kata Syafruddin dalam wawancara dengan Katadata, Senin (13/7). Ia menekankan bahwa kenaikan harga minyak dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk permintaan global, cadangan minyak, serta kebijakan subsidi yang diterapkan pemerintah.

Analisis Pasar: Kenaikan Harga Masih Terkait dengan New Policy

Menurut Syafruddin, meski konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama, kebijakan New Policy juga memperbesar potensi lonjakan harga. Saat ini, harga minyak Brent mencapai US$ 79,37 per barel, sedangkan West Texas Intermediate berada di US$ 74,58 per barel. Kedua harga ini masih berada di bawah rekor tertinggi, tetapi kondisi geopolitik yang memanas bisa mengubah skenario tersebut jika New Policy memicu penutupan Selat Hormuz atau serangan terhadap fasilitas produksi.

Ketegangan terjadi akibat perbedaan pandangan antara Iran dan AS mengenai akses pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama pengiriman minyak dari Teluk Persia ke pasar internasional. Dalam kondisi normal, jalur ini mengangkut sekitar 20% dari pasokan minyak global. Namun, kebijakan New Policy yang menegaskan dominasi AS atas jalur tersebut menimbulkan risiko gangguan pasokan. Jika penutupan terjadi, permintaan akan minyak akan meningkat, yang secara otomatis mendorong harga naik.

Strategi Pemerintah: Mengelola New Policy untuk Stabilisasi Ekonomi

Syafruddin mengatakan bahwa pemerintah perlu proaktif dalam mengelola dampak New Policy terhadap perekonomian. Langkah ini mencakup pengendalian inflasi melalui kebijakan subsidi, manajemen anggaran, serta perbaikan nilai tukar rupiah. “New Policy bisa memperburuk tekanan inflasi jika harga minyak global melebihi asumsi dalam APBN 2026,” ujarnya. Kebijakan subsidi yang dijaga tetap menjadi alat penting untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga bahan bakar.

Dalam konteks impor, Syafruddin menyoroti bahwa asumsi harga minyak di APBN 2026 dianggap sebesar US$ 70 per barel. Jika New Policy mendorong kenaikan harga di atas angka tersebut, beban anggaran akan meningkat, yang berdampak pada subsidi, defisit, dan inflasi. Pemerintah harus mempersiapkan tiga skenario untuk menghadapi kemungkinan harga minyak yang lebih tinggi, terutama jika konflik berlangsung lebih dari tiga bulan tanpa titik balik.

Konsekuensi Global: New Policy Menjadi Faktor Kunci Kenaikan Harga

Kenaikan harga minyak akibat New Policy tidak hanya memengaruhi perekonomian Indonesia, tetapi juga berdampak pada negara-negara lain yang bergantung pada impor bahan bakar. Jika harga mencapai US$ 100–118 per barel, inflasi global akan meningkat, terutama di negara-negara berkembang. Pasar juga memperhatikan kebijakan New Policy yang berpotensi memicu kenaikan biaya produksi di sektor industri dan transportasi.

Analisis Syafruddin menunjukkan bahwa harga US$ 79 per barel saat ini masih bisa dianggap sebagai tekanan sementara, tetapi pemerintah harus siap menghadapi perubahan drastis jika New Policy memicu eksplosi konflik. Selain itu, BI diminta menjaga kestabilan kurs rupiah agar tidak memperparah tekanan inflasi. “New Policy menjadi batu loncatan dalam memperkuat dampak ekonomi, jadi perlu diantisipasi sejak dini,” tambahnya.

Dengan New Policy yang diterapkan, pemerintah diharapkan mampu meredam fluktuasi harga melalui kombinasi kebijakan subsidi, manajemen cadangan minyak, dan intervensi moneter. Selama ini, Indonesia terbiasa menghadapi volatilitas harga minyak karena ketergantungan pada impor. Kebijakan New Policy membuat risiko ini lebih besar, terutama jika pasokan terganggu atau pasar global mengalami kekacauan lebih lanjut. Dengan persiapan yang matang, Indonesia bisa tetap stabil meski harga minyak terus bergerak naik.

Kesimpulan: New Policy dan Kenaikan Harga Minyak Bukan Hal yang Mustahil Terjadi

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memanas akibat New Policy berpotensi membuat harga minyak kembali mencapai rekor. Meski kenaikan harga belum tentu mencapai titik tertinggi sebelumnya, skenario ini tetap perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan pelaku pasar. Dengan adanya New Policy, kenaikan harga minyak bisa menjadi pengujian kebijakan subsidi dan manajemen anggaran. Jika tidak diantisipasi dengan baik, dampaknya akan signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan kinerja ekonomi nasional.