Key Issue: Menteri Jumhur Minta Pembeli Sawit dan Pulp Ikut Tanggung Jawab Cegah Karhutla

Menteri Jumhur Minta Pembeli Sawit dan Pulp Ikut Tanggung Jawab Cegah Karhutla

Key Issue menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumhur Hidayat, menekankan pentingnya keterlibatan pembeli minyak kelapa sawit mentah serta bubur kertas (pulp) dalam menjaga kawasan konsesi perkebunan dan lingkungannya. Dengan mengajak para pelaku industri untuk bersama-sama mengurangi risiko pembakaran, Jumhur berharap bisa mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi memperparah dampak perubahan iklim.

Strategi Kolaborasi untuk Mengatasi Ancaman Karhutla

Dalam kunjungan ke Riau, Jumhur menyampaikan pesan bahwa pembeli akhir produk sawit dan pulp juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya karhutla. “Mereka yang menggunakan bahan baku ini untuk nilai tambah di negaranya, jangan lupa untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak tercemar oleh kebakaran,” ujarnya, saat ditemui di Pangkalan Kerinci, Riau, pada Jumat (19/6).

Jumhur menyoroti ancaman fenomena iklim El Nino yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun. Fenomena ini diperkirakan meningkatkan kekeringan di sejumlah wilayah, khususnya lahan gambut yang rentan terbakar. Dengan meningkatnya risiko kebakaran, ia menekankan pentingnya kesiapan pihak-pihak terkait, termasuk pembeli, dalam mengantisipasi peristiwa serius tersebut.

Menghadapi tantangan ini, Jumhur menyarankan kerja sama yang lebih erat antara perusahaan komoditas, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Dengan memastikan lahan gambut tetap terairi, kita bisa mengurangi risiko kebakaran yang berdampak besar pada lingkungan dan ekonomi,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi Key Issue utama dalam membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kunjungan ke PT RAPP: Evaluasi Sistem Pengelolaan Air Gambut

Kunjungan Jumhur ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) bertujuan untuk melihat langsung upaya pencegahan kebakaran di kawasan konsesi perusahaan. Sebagai bagian dari APRIL Group yang didirikan Sukanto Tanoto, RAPP dikenal sebagai salah satu produsen pulp terbesar di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Jumhur memantau sistem zona air yang diterapkan perusahaan sebagai strategi pencegahan karhutla.

Sistem ini melibatkan sekat saluran air untuk menjaga tinggi muka air tetap stabil. “Kami melihat bagaimana air gambut dikelola agar tetap terjaga kelembapannya,” ujarnya. Dengan memastikan lahan tidak kering, perusahaan bisa mengurangi peluang terjadinya api yang merambat ke wilayah sekitar. Jumhur menyoroti bahwa pengelolaan air gambut adalah Key Issue dalam meminimalkan dampak karhutla di Riau.

Sebagai langkah tambahan, Jumhur juga meninjau proyek penguatan sistem irigasi di permukiman warga Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Proyek ini dihasilkan dari kolaborasi antara instansi pemerintahan dan PT Arara Abadi, perusahaan swasta yang berperan dalam pengelolaan hutan dan lahan. Proses ini mencerminkan komitmen untuk menyatukan upaya semua pihak dalam mencegah kebakaran.

Langkah-Langkah Spesifik dalam Menghadapi Karhutla

Dalam situasi kemarau atau El Nino, Jumhur menyarankan peningkatan standar tinggi muka air di lahan gambut. Contohnya, target ketinggian air yang semula 4,6 meter kini dinaikkan menjadi 4,8 meter. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penurunan air lebih awal dan mengurangi risiko kebakaran yang bisa menyebabkan kerusakan besar.

Sistem water sharing di RAPP dijelaskan sebagai alat untuk memastikan air mengalir secara merata ke seluruh kawasan. Jumhur menyebutkan bahwa papan pemantau di setiap zona air menjadi penting dalam mengawasi kondisi lingkungan. “Dengan data ini, kita bisa mengambil keputusan tepat waktu,” katanya. Metode ini juga menjadi Key Issue dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya air di wilayah rawan karhutla.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi dampak lingkungan yang sering terjadi karena pembakaran. Jumhur menyebut bahwa setiap pengelolaan sumber daya alam harus diiringi pengawasan dan kebijakan yang jelas. “Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pembeli yang membutuhkan bahan baku ini untuk pertumbuhan ekonomi mereka sendiri,” tegasnya.