Main Agenda: Menteri Maruarar Sebut Gentengisasi Jalan Terus, Sudah Amankan Dana dari BRI
astikan Dana dari BRI Siap Dikelola Main Agenda - Program gentengisasi, yang menjadi bagian dari Main Agenda pemerintah, kini semakin mendapat dukungan dana
Main Agenda Gentengisasi Jalan: Menteri Maruarar Pastikan Dana dari BRI Siap Dikelola
Main Agenda – Program gentengisasi, yang menjadi bagian dari Main Agenda pemerintah, kini semakin mendapat dukungan dana signifikan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan warga dengan mengganti atap dari material yang kurang tahan lama menjadi genteng, sekaligus memperkuat visi pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari Main Agenda, gentengisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun kota-kota yang lebih indah dan layak huni.
Progres Pembangunan dan Dukungan Pihak Terkait
“Kemudian soal program lain dan gentengisasi, kami mendapatkan dukungan dari perbankan, khususnya dari BRI,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Marurar Sirait, di kantor Danantara, Jakarta, Jumat (19/6).
Selain BRI, pihak lain seperti Koperasi Merah Putih juga terlibat dalam mendukung program ini. Menteri Maruarar menekankan bahwa proses gentengisasi jalan telah berjalan dengan lancar, dan dana yang telah disiapkan akan digunakan untuk memastikan progres yang optimal. Dengan dana dari BRI, kebijakan ini bisa terus dijalankan sebagai bagian dari Main Agenda pembangunan nasional.
Pada awalnya, Prabowo Subianto, Presiden RI, memperkenalkan Main Agenda gentengisasi sebagai solusi untuk mengatasi masalah atap rumah yang rapuh. Menurutnya, penggunaan genteng tidak hanya meningkatkan estetika bangunan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi karena limbah batu bara dapat dimanfaatkan untuk produksi genteng. “Pabrik-pabrik genteng itu tidak mahal. Nanti Koperasi Merah Putih akan kita lengkapi dengan pabrik genteng,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2 Februari lalu.
Menurut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, program gentengisasi akan terus dijalankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. “Gentengisasi enggak sampai Rp1 triliun,” katanya di Indonesia Economic Summit 3 Februari lalu. Ia menambahkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat penerapan genteng di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan Main Agenda ini, pemerintah berharap masyarakat akan lebih terjangkau dalam mendapatkan atap yang lebih awet dan tahan banting.
Analisis Teknis dan Evaluasi dari Ahli
“Secara teknis, Ashar Saputra, dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, menyoroti perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap proyek tersebut. Menurutnya, penggunaan material atap harus disesuaikan dengan kondisi geografi, budaya, dan kemampuan ekonomi masyarakat,” ujar Pakar tersebut dalam wawancara terpisah.
Ashar menjelaskan bahwa seng, meski murah, memiliki risiko kebocoran yang lebih tinggi dibandingkan genteng. “Genteng lebih aman jika dipasang pada kemiringan lebih dari 30%, tetapi memerlukan struktur bangunan yang lebih kuat,” tegasnya. Ini menjadi pertimbangan penting dalam penerapan Main Agenda gentengisasi, agar program tidak hanya memperindah tampilan, tetapi juga aman bagi penghuninya.
Menurut Ashar, perluasan Main Agenda gentengisasi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan ketersediaan bahan baku. Ia menekankan bahwa penggunaan genteng dari limbah batu bara dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi harus diimbangi dengan pengelolaan yang tepat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak mengabaikan kebutuhan daerah-daerah yang lebih sederhana, agar tidak ada ketimpangan dalam penerapannya.
Dalam rangka memastikan keberhasilan Main Agenda, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek kebijakan dan partisipasi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa gentengisasi ini tidak hanya sekadar program pemerintah, tetapi juga menjadi inisiatif yang melibatkan masyarakat secara aktif,” tambah Menteri Maruarar. Hal ini berarti bahwa pemerintah akan terus mengupayakan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.
