Key Discussion: CORE: Pemda Hadapi Tekanan Finansial Berat pada 2026, Ruang Fiskal Kian Sempit

Key Discussion: Pemda Hadapi Tekanan Finansial Berat di 2026, Ruang Fiskal Semakin Terbatas

Key Discussion mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menurunkan alokasi dana transfer langsung ke daerah menjadi salah satu penyebab utama tekanan anggaran yang semakin berat di tahun 2026. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan bahwa hal ini mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah, yang kini semakin sempit dan berpotensi mengganggu kemampuan pembangunan serta pelayanan publik. Tekanan ini dianggap sebagai tantangan besar bagi daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Empat Faktor Utama yang Memicu Ketegangan Anggaran

Dalam Key Discussion, Yusuf menjelaskan bahwa ada empat faktor utama yang mendorong kondisi fiskal daerah memburuk. Pertama, ketergantungan Pemda terhadap dana transfer pusat masih tinggi, mencapai sekitar 80% dari total anggaran. Kedua, beban belanja pegawai meningkat karena kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dialihkan ke daerah. Ketiga, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melemah, menyebabkan penurunan dana cadangan. Keempat, pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) secara signifikan, hingga 37% pada 2026, yang berdampak langsung pada belanja modal dan layanan sosial.

“Tiga faktor utama telah diidentifikasi, tetapi ada faktor keempat yang kritis,” tambah Yusuf. “Penurunan TKD secara masif memaksa daerah menyesuaikan kebutuhan belanja, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini menunjukkan kebijakan pemerintah pusat sedang mengalihkan tanggung jawab ke daerah dengan tanpa memastikan penggantian dana yang memadai.”

Proyeksi Dana Transfer dan Konsekuensinya

Dana transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan pada 2025 mencapai Rp 919,87 triliun, tetapi proyeksi menunjukkan penurunan lebih lanjut pada 2026, dengan anggaran diperkirakan antara Rp 595,52 triliun hingga Rp 643,17 triliun. Yusuf menyoroti bahwa pos anggaran DAU khusus untuk gaji PPPK, yang sebelumnya mencapai Rp 15,36 triliun, akan hilang pada 2026, menyisakan tekanan besar terhadap daerah. Key Discussion menyebutkan bahwa hal ini mengurangi fleksibilitas Pemda dalam memprioritaskan kebutuhan penting.

“Penurunan dana transfer yang drastis menunjukkan pergeseran fokus kebijakan fiskal pusat,” ujar Azhar Syahida, peneliti CORE. “Sementara defisit anggaran daerah meningkat, Pemda harus memilih antara memangkas program pembangunan atau meningkatkan pajak, yang berpotensi merugikan masyarakat.”

Dalam Key Discussion, CORE juga menyebutkan bahwa 367 dari 415 kabupaten dan kota diperkirakan tidak akan mampu mencapai batas maksimal belanja pegawai 30% pada 2027. Hal ini memperparah situasi karena daerah masih bergantung pada dana transfer untuk menjalankan operasional rutin dan membangun infrastruktur. Tekanan fiskal yang terus meningkat membuat Pemda terpaksa mengoptimalkan pendapatan daerah atau mencari sumber dana eksternal.

Permasalahan Desentralisasi dan Tantangan Pemda

Key Discussion menekankan bahwa kebijakan penurunan dana transfer harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Yusuf Rendy Manilet menyoroti bahwa desentralisasi yang diharapkan memberikan ruang fiskal lebih luas justru mengalami kontraksi karena proyeksi penurunan TKD yang signifikan. Dalam Key Discussion, CORE menyatakan bahwa penurunan TKD sebesar 37% pada 2026 berdampak langsung pada kemampuan Pemda untuk membangun dan memelihara infrastruktur, terutama daerah-daerah yang memiliki PAD rendah.

“Pemangkasan dana transfer berdampak lebih luas daripada sekadar defisit anggaran,” jelas Yusuf. “Ini mengurangi daya tahan daerah terhadap perubahan ekonomi dan meningkatkan risiko penurunan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang sangat bergantung pada dana daerah.”

Dalam Key Discussion, CORE juga memberikan saran bahwa pemerintah pusat perlu mengembalikan ruang fiskal ke daerah melalui berbagai kebijakan. Salah satu rekomendasi adalah penguatan pengelolaan pendapatan daerah, seperti diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi pajak. Selain itu, CORE menyarankan pengalihan kembali sebagian dana transfer ke daerah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Dengan langkah ini, daerah diharapkan dapat menghadapi tekanan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.

Strategi Pemda dalam Menghadapi Keterbatasan Anggaran

Pemda terpaksa melakukan efisiensi dalam pengeluaran, terutama untuk belanja modal yang selama ini menjadi fondasi pembangunan. Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan bahwa beberapa daerah, seperti Kabupaten Pati, mengalami penurunan belanja pembangunan hingga 86% karena keterbatasan dana transfer. Key Discussion menyoroti bahwa efisiensi ini justru memperkecil peluang daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga.

“Daerah harus beradaptasi dengan kondisi fiskal yang kian sempit,” kata Azhar Syahida. “Ini memaksa Pemda mengalihkan prioritas ke pengeluaran rutin, sementara investasi jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan mendapat pengurangan yang signifikan. Key Discussion mengingatkan bahwa dampaknya bisa terasa dalam jangka waktu yang lebih panjang.”

Dalam Key Discussion, CORE menyoroti bahwa penurunan dana transfer ke daerah harus disertai dengan peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan yang lebih inklusif. Pemda perlu meningkatkan daya saing lokal melalui pengembangan usaha kecil menengah, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal yang sempit bisa diatasi melalui peningkatan kapasitas daerah secara mandiri.

Kebutuhan Konsistensi dalam Kebijakan Fiskal

Key Discussion mengingatkan bahwa konsistensi dalam kebijakan fiskal sangat penting untuk mencegah ketegangan yang terus berlanjut. Yusuf Rendy Manilet menekankan bahwa pemerintah pusat harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penurunan dana transfer ke daerah, terutama terhadap kemampuan Pemda dalam menyediakan layanan publik yang memadai. Key Discussion juga menyebutkan bahwa perubahan kebijakan yang terjadi pada 2026 perlu dikaji ulang untuk memastikan tidak ada penurunan kualitas pelayanan yang signifikan.

“Konsistensi kebijakan fiskal menjadi kunci agar daerah tidak terjebak dalam tekanan yang berkelanjutan,” ujar Yusuf. “Key Discussion menekankan bahwa pemerintah pusat harus berkolaborasi dengan daerah dalam menyusun anggaran yang lebih seimbang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.”