Special Plan: Harga LNG Turun, Industri Plastik Minta Kuota HGBT Optimal Dongkrak Daya Saing

Special Plan: Harga LNG Turun, Industri Plastik Harap Kuota HGBT Optimal

Special Plan – Dalam rangka meningkatkan daya saing industri manufaktur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan Special Plan yang menurunkan harga regasifikasi LNG non-HGBT menjadi US$ 13 per MMBTU. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap industri plastik, yang sangat bergantung pada pasokan HGBT sebagai bahan bakar utama. Namun, para pengusaha menekankan perlunya kuota HGBT yang lebih optimal agar biaya produksi bisa diminimalkan dan keuntungan industri tetap terjaga.

Kebutuhan HGBT Masih Menjadi Fokus Utama

Kebutuhan industri plastik terhadap HGBT tetap menjadi isu utama dalam kebijakan energi nasional. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiyono, mengungkapkan bahwa harga gas bumi berikut tekanan (HGBT) berdampak signifikan pada biaya produksi. “Dengan harga HGBT yang lebih kompetitif, industri bisa mengurangi beban operasional dan mengoptimalkan produksi dalam rangka menunjang Special Plan,” terangnya.

“Kita berharap pemerintah dapat menyediakan kuota HGBT yang mencukupi kebutuhan industri, sehingga Special Plan bisa berjalan maksimal dalam meningkatkan daya saing sektor manufaktur,” kata Fajar.

Kebijakan menurunkan harga LNG non-HGBT memang memberikan ruang untuk mendorong penggunaan energi terjangkau, tetapi belum cukup untuk menggantikan HGBT sepenuhnya. Industri plastik masih butuh pasokan HGBT yang stabil, terutama dalam kondisi permintaan tinggi. Fajar menjelaskan bahwa harga HGBT yang terjangkau juga membantu memastikan produktivitas sektor ini tetap optimal dalam kerangka Special Plan.

Ketergantungan pada HGBT Masih Tinggi

Meski harga LNG non-HGBT turun, kecukupan pasokan HGBT tetap menjadi prioritas. Fajar Budiyono menyatakan bahwa saat ini realisasi penggunaan HGBT belum mencapai 40%, sehingga industri terpaksa mengandalkan sumber daya lain yang harganya lebih tinggi. “Ini berdampak pada biaya produksi yang masih tinggi, terutama dalam konteks implementasi Special Plan,” tambahnya.

Kebijakan ini sejalan dengan tujuan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, Fajar menekankan bahwa sektor plastik tidak bisa sepenuhnya bergantung pada LNG non-HGBT tanpa dukungan kuota HGBT yang memadai. “Dengan Special Plan, kita bisa menyesuaikan kebutuhan industri sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi,” jelasnya.

Permasalahan Listrik Jadi Ancaman Lain

Kebijakan Special Plan juga perlu diintegrasikan dengan kebijakan listrik. Fajar Budiyono mengingatkan bahwa gangguan pasokan listrik bisa menghambat kapasitas produksi industri plastik. “Kurangnya pasokan listrik menyebabkan utilisasi mesin turun hingga 5–10%, yang berdampak pada efisiensi produksi,” ujarnya.

Penurunan utilisasi ini bisa meningkatkan biaya energi secara tidak langsung, terutama ketika industri harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk listrik. Fajar menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan listrik agar selaras dengan target Special Plan dalam meningkatkan daya saing industri plastik.

Kebutuhan Bahan Baku dan Tekanan Impor

Dalam konteks Special Plan, industri plastik juga menghadapi tekanan akibat ketergantungan pada impor bahan baku. Polietilena (PE) dan polipropilena (PP), dua bahan utama dalam produksi plastik, masih didominasi oleh pasokan luar negeri. “Meski pasokan PVC dan PET memadai, impor PE dan PP terus meningkat, sehingga keuntungan produk lokal tergerus,” kata Fajar.

Fajar menambahkan bahwa ketergantungan pada impor ini mengurangi fleksibilitas industri dalam menghadapi fluktuasi harga energi. “Dengan Special Plan, kita perlu memastikan bahan baku lokal cukup untuk mengurangi biaya produksi secara keseluruhan,” tegasnya.

Langkah Strategis untuk Meningkatkan Daya Saing

Kebijakan Special Plan harus diiringi dengan langkah strategis lainnya untuk memperkuat daya saing industri plastik. Salah satunya adalah pengembangan infrastruktur energi, termasuk pasokan HGBT yang lebih stabil. “Pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan energi dalam rangka menunjang Special Plan dan menjaga keseimbangan harga bahan baku,” papar Fajar.

Fajar juga menggarisbawahi perlunya koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan pemangku kepentingan lainnya. “Dengan keterpaduan ini, Special Plan bisa menjadi pendorong utama untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menaikkan kapasitas produksi nasional,” katanya.