Prabowo Pimpin Rapat Erupsi Anak Krakatau, Anggaran Bencana akan Ditambah

Presiden Prabowo Perintahkan Penguatan Anggaran dan Armada Penanggulangan Bencana Pasca Erupsi Anak Krakatau

Wartanaya.com – Indonesia kembali diuji oleh rangkaian bencana alam yang terjadi hampir bersamaan di beberapa titik geografis berbeda. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah provinsi, serta guncangan gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi tiga ancaman utama yang menuntut respons cepat dari pemerintah pusat. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi melalui konferensi video pada Senin (7/9), dengan fokus pada percepatan penanganan dan penguatan kapasitas mitigasi di seluruh lini.

Posisi geografis Indonesia yang berada di sepanjang jalur Cincin Api Pasifik membuat hampir setiap wilayah rawan terhadap aktivitas seismik dan vulkanik. Kondisi ini bukan sekadar catatan akademis, melainkan realitas operasional yang menuntut kesiapan infrastruktur, personel, dan anggaran dalam skala besar. Prabowo menegaskan bahwa kerentanan tersebut harus dijawab dengan peningkatan alokasi dana mitigasi secara signifikan, bukan sekadar respons reaktif setelah bencana terjadi.

“Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.”

Pernyataan itu disampaikan saat membuka rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari. Kehadiran pejabat dari ranah sipil maupun militer menunjukkan bahwa penanganan bencana kali ini diperlakukan sebagai urusan lintas-sektor yang membutuhkan koordinasi terpadu.

Kebakaran Hutan: Respons Masif dengan Keterlambatan di Lapangan

Dalam pembahasan mengenai karhutla, Prabowo mengakui bahwa upaya pemadaman telah dilakukan secara masif, namun masih terdapat keterlambatan di titik-titik tertentu. Keterlambatan tersebut, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi intensitas respons. Ia langsung menginstruksikan Prasetyo Hadi agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas guna memperkuat kebutuhan anggaran dan pengadaan peralatan penanggulangan.

“Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan, kita gunakan prinsip ‘lebih baik lebih dari pada kurang’.”

Prinsip tersebut mengisyaratkan pergeseran paradigma: dari pendekatan parsimonious yang menunggu data lengkap sebelum bertindak, menuju pendekatan yang menyediakan kapasitas berlebih agar waktu respons tidak terbuang menunggu logistik tiba. Dalam konteks kebakaran hutan yang dapat meluas dalam hitungan jam akibat angin kering, kelebihan kapasitas armada berarti perbedaan antara kerusakan terkendali dan kehancuran luas.

Secara konkret, pemerintah akan menambah jumlah helikopter, pompa air, serta armada pemadam kebakaran untuk mempercepat operasi di lapangan. Di tingkat desa, ekskavator berukuran kecil akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang secara historis menjadi episenter kebakaran hutan, sehingga penanganan awal dapat dilakukan sebelum api menjalar ke area yang lebih luas.

Gempa Flores dan Aktivitas Anak Krakatau

Di samping karhutla, rapat juga membahas dampak gempa bumi yang mengguncang Flores, NTT, serta peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Anak Krakatau, yang merupakan anak Gunung Krakatau dan telah beberapa kali mengalami erupsi dalam dekade terakhir, menjadi perhatian khusus karena lokasinya di jalur pelayaran internasional Selat Sunda. Erupsi dapat memicu tsunami lokal dan mengganggu keselamatan pelayaran, sehingga pemantauan dan evakuasi dini menjadi prioritas.

Gempa di Flores, yang berada di zona subduksi Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, menambah daftar tantangan yang harus ditangani secara simultan. Keterbatasan sumber daya di daerah kepulauan terpencil membuat respons dari pusat menjadi faktor penentu kecepatan penyelamatan.

Kapal Induk Giuseppe Garibandi: Aset Baru untuk Pemadaman Udara

Salah satu langkah strategis yang diumumkan dalam rapat tersebut adalah pemanfaatan kapal induk Giuseppe Garibandi asal Italia yang akan bergabung ke jajaran TNI Angkatan Laut. Kapal ini akan dimodifikasi agar berfungsi sebagai platform induk untuk helikopter dan drone, bukan semata-mata sebagai aset pertahanan konvensional.

Modifikasi tersebut memungkinkan kapal menampung hingga sepuluh helikopter kelas menengah. Prabowo menyebut bahwa helikopter tipe Black Hawk dan Mi-17 memiliki kapasitas membawa sekitar empat hingga lima ton air per penerbangan, sehingga satu armada helikopter dapat melakukan operasi pemadaman berulang dari udara dalam waktu singkat.

“Jadi kalau kita punya sepuluh helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak, ini juga akan sangat membantu respons kita.”

Kemampuan tersebut mengubah dinamika penanganan karhutla secara fundamental. Selama ini, keterbatasan jumlah helikopter dan jarak tempuh menjadi kendala utama dalam menjangkau titik api yang terpencil. Dengan platform kapal induk yang dapat diposisikan di perairan terdekat, armada helikopter dapat dikerahkan secara cepat dan berulang tanpa harus kembali ke pangkalan darat yang jauh.

Rencana Induk Kesiapsiagaan Bencana

Di luar respons taktis terhadap bencana yang sedang berlangsung, Prabowo menginstruksikan kabinetnya untuk menyusun rencana induk atau master plan kesiapsiagaan bencana secara menyeluruh dan masif. Rencana induk ini diharapkan menjadi kerangka kerja jangka menengah-panjang yang mencakup pemetaan risiko per wilayah, standar minimum peralatan di setiap daerah, protokol evakuasi, serta mekanisme pendanaan yang tidak bergantung pada siklus anggaran tahunan biasa.

Langkah-langkah yang diumumkan dalam rapat tersebut—penambahan anggaran, pengadaan armada udara dan darat, modifikasi kapal induk, serta penyusunan rencana induk—menunjukkan upaya pemerintah untuk menggeser posisi Indonesia dari responsif menjadi proaktif dalam pengelolaan risiko bencana. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi yang terus meningkat di kawasan rawan, kapasitas mitigasi yang memadai bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan struktural bagi keberlangsungan kehidupan ekonomi dan sosial di seluruh negeri.