Pemerintah Beri Sinyal Tak akan Bangun Infrastruktur Olahraga Baru

Pemerintah Dorong Pemanfaatan Fasilitas Olahraga yang Sudah Ada

Wartanaya.com – Pemerintah memberi arah baru bagi pengembangan sarana olahraga nasional dengan menitikberatkan pemanfaatan aset yang telah tersedia. Dalam periode pemerintahan saat ini, pembangunan infrastruktur olahraga baru belum menjadi prioritas utama. Fokusnya adalah menghidupkan kembali fasilitas yang belum digunakan secara maksimal melalui kolaborasi bersama sektor swasta.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa pemerintah tengah menunggu ketentuan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Aturan itu diperlukan agar berbagai aset olahraga dapat dikerjasamakan dan memberi manfaat ekonomi yang lebih luas.

Kami sedang menunggu aturan-aturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum supaya aset-aset yang adabisa dikerjasamakan. Bentuknya bukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick dalam Indonesia Sport Summit 2026 pada Jumat, 11 September. Skema yang disiapkan bukan KPBU, melainkan bentuk kerja sama lain yang memungkinkan fasilitas olahraga dikelola dan digunakan secara lebih efektif.

Aset Daerah Akan Dipetakan dan Dikonsolidasikan

Erick menilai masih banyak stadion, gelanggang, lapangan, dan fasilitas pendukung olahraga di daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi itu dipandang sebagai penggunaan anggaran publik yang tidak efisien apabila aset yang telah dibangun justru dibiarkan kurang produktif.

Untuk mengatasinya, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melakukan konsolidasi aset bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian UMKM. Tahap awalnya adalah mendata serta memetakan infrastruktur olahraga yang sudah siap digunakan. Pemetaan ini penting agar penyelenggara kegiatan tidak harus selalu memulai dari pembangunan baru ketika ingin menggelar kompetisi atau acara olahraga.

Pendekatan tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menjadikan fasilitas yang ada sebagai bagian dari aktivitas ekonomi lokal. Ketika sebuah arena dipakai secara rutin untuk pertandingan, turnamen, pelatihan, maupun acara komunitas, kebutuhan pendukung seperti transportasi, penginapan, konsumsi, dan jasa usaha kecil dapat ikut bergerak.

Fasilitas yang telah teridentifikasi nantinya akan ditampilkan melalui situs sportinindonesia.id. Platform itu dirancang untuk mempermudah pendaftaran dan penyelenggaraan ajang olahraga di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran satu pintu informasi diharapkan membantu calon penyelenggara menemukan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan mereka.

Sport Tourism Dibidik Tembus Rp 40 Triliun

Optimalisasi aset olahraga berkaitan langsung dengan target pertumbuhan pariwisata olahraga. Pemerintah membidik dampak ekonomi sektor ini mencapai Rp 40 triliun pada tahun depan. Nilai tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang telah mencapai Rp 39,45 triliun.

Target tersebut menunjukkan bahwa olahraga tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan kompetisi atau hiburan. Ajang olahraga dapat membawa pengunjung ke suatu daerah, memperpanjang aktivitas ekonomi selama acara berlangsung, serta menciptakan permintaan bagi pelaku usaha setempat.

Aset-aset olahraga yang terbengkalai ini harus benar-benar dikelola dengan baik.

Erick menekankan bahwa pengelolaan aset menjadi faktor utama agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada pembangunan fisik. Arena yang tersedia perlu memiliki agenda pemakaian, tata kelola yang jelas, serta koneksi dengan kebutuhan penyelenggara acara dan masyarakat di sekitarnya.

Ia juga melihat pariwisata olahraga sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Dampaknya dapat terasa di daerah penyelenggara karena kegiatan olahraga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan memperluas perputaran uang bagi usaha lokal.

Contoh dampak ekonomi itu terlihat dari kompetisi BRI Super League. Pada tahun lalu, kompetisi sepak bola tersebut mencatatkan perputaran ekonomi senilai Rp 10,5 triliun, atau sekitar Rp 1 triliun setiap bulan. Angka itu menggambarkan besarnya ekosistem yang bergerak di luar pertandingan, mulai dari perjalanan pendukung hingga berbagai aktivitas perdagangan dan jasa.

Ajang MotoGP Mandalika juga menjadi ilustrasi penting bagi pengembangan sport tourism. Kegiatan tersebut disebut telah memberi kontribusi ekonomi sebesar Rp 4,5 triliun di Nusa Tenggara Barat. Selama tiga hari penyelenggaraan setiap tahun, nilai perputaran ekonomi yang dicatat mencapai Rp 1,5 triliun per hari.

Penyederhanaan Regulasi untuk Mempercepat Kegiatan

Selain mengandalkan pemanfaatan infrastruktur, pemerintah berupaya mengurangi hambatan administrasi di sektor pariwisata olahraga. Erick menyatakan terdapat 191 aturan yang telah disederhanakan menjadi empat kebijakan. Jumlah pasalnya pun dipangkas dari sekitar 1.500 menjadi 600 pasal pada tahun ini.

Penyederhanaan regulasi dimaksudkan agar penyelenggaraan ajang olahraga memiliki proses yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Bagi daerah maupun pelaku usaha, kepastian prosedur dapat menjadi unsur penting ketika merencanakan kegiatan berskala nasional atau internasional.

Strategi ini menempatkan fasilitas olahraga sebagai aset produktif, bukan sekadar bangunan yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Penggunaan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga kondisi sarana sekaligus memperluas manfaatnya bagi atlet, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.

Kita harus sepakat bahwa olahraga bukan biaya, tapi investasi dan pertumbuhan. Ini semua harus terjadi dengan kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Keberhasilan target Rp 40 triliun akan bergantung pada kemampuan menghubungkan aset yang telah tersedia dengan kalender kegiatan olahraga, layanan pariwisata, serta keterlibatan masyarakat setempat. Dengan demikian, kebijakan optimalisasi fasilitas tidak hanya berfokus pada penghematan pembangunan baru, tetapi juga pada penciptaan nilai dari infrastruktur yang selama ini belum dimanfaatkan sepenuhnya.