Khususnya Guru, PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Jadi Penuh Waktu pada 2027

Guru PPPK Paruh Waktu Berpeluang Naik Status Menjadi Penuh Waktu pada 2027

Wartanaya.com – Pemerintah telah menetapkan bahwa seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu akan memperoleh jalur pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, dengan pelaksanaan ditargetkan pada tahun 2027. Kebijakan ini merupakan bagian dari hasil finalisasi antara eksekutif dan legislatif mengenai status kepegawaian, yang secara khusus menyasar kalangan pendidik.

Dasar Kebijakan dan Proyeksi Kebutuhan Guru

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menyampaikan pengumuman tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/8).

“Untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027.”

Berdasarkan data yang diungkapkannya, jumlah PPPK paruh waktu yang berprofesi sebagai guru saat ini tercatat sebanyak 231.246 orang. Jika dilihat secara keseluruhan, total PPPK di bidang pendidikan mencapai 955.245 individu.

Rini juga mengungkapkan bahwa pemerintah memproyeksikan kebutuhan formasi guru nasional sebesar 526.689 posisi. Angka tersebut mencakup tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Jalur Tambahan: Seleksi Menjadi PNS

Di luar pengangkatan dari paruh waktu ke penuh waktu, pemerintah turut membuka kesempatan bagi guru berstatus PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pendaftaran untuk proses tersebut diperkirakan akan dibuka pada awal tahun 2027.

“Juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.”

Keberlanjutan Fiskal Dijamin

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh langkah kebijakan tersebut telah diperhitungkan dalam simulasi anggaran negara. Ia memastikan bahwa pengangkatan massal PPPK tidak akan mengganggu stabilitas fiskal pada tahun anggaran 2027.

“Langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap terjaga di 2,4% defisitnya.”

Purbaya menambahkan bahwa kebutuhan anggaran untuk kebijakan ini telah dihitung secara cermat guna menjaga keberlanjutan fiskal negara.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Perubahan Status

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan kepegawaian guru dilakukan melalui mekanisme koordinasi antar-kementerian. Pemerintah telah menyepakati perubahan status kepegawaian menjadi pegawai pemerintah pusat.

Dia menegaskan terdapat dua langkah utama yang telah disepakati: pertama, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu; kedua, pemberian kesempatan bagi guru berstatus PPPK penuh waktu untuk berproses menuju PNS.

“Alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS gitu.”