Purbaya Siapkan Indeks untuk Ukur Kinerja SPPG di Daerah, Skala 1-5

Menteri Keuangan Purbaya Luncurkan Rencana Indeks Penilaian Kinerja SPPG Skala 1–5

Wartanaya.com – Purbaya Siapkan Indeks untuk Ukur kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan arahan langsung kepada jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) agar merancang instrumen penilaian berjenjang dengan rentang skor satu hingga lima yang akan diterapkan secara seragam di setiap wilayah.

Alat ukur tersebut dimaksudkan agar kualitas layanan gizi masyarakat dapat dipantau secara kuantitatif dan objektif. Hasil penilaian juga akan menjadi dasar perbandingan kinerja antarprovinsi sehingga pemerintah pusat memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas program di tingkat daerah.

Latar Belakang: Inspeksi Mendadak di Kanwil DJPb Jawa Barat

Arahan itu disampaikan saat Purbaya melakukan kunjungan tak terjadwal ke Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8). Agenda utama kunjungan mencakup peninjauan langsung operasional SPPG serta sejumlah program strategis lain yang sedang berjalan di provinsi tersebut.

Pemantauan yang telah dilakukan Kanwil DJPb Jawa Barat mencatat total 6.794 unit SPPG beroperasi di wilayah itu. Dari jumlah tersebut, target survei ditetapkan sebanyak 199 unit, tetapi realisasinya melampaui target hingga mencapai 275 unit. Kapasitas produksi tiap unit berada pada kisaran 1.600 sampai 2.800 porsi per hari.

Penerima manfaat mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat, ditambah kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Secara umum, hasil pemantauan menunjukkan mutu makanan yang disajikan tergolong baik dan dapat diterima oleh para penerima manfaat. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa standar penilaian harus dibuat lebih terukur dan berlaku seragam secara nasional agar tidak terjadi disparitas kualitas antarwilayah.

Program Strategis Lain yang Ditinjau

Di samping pengawalan SPPG, kunjungan tersebut juga menyoroti perkembangan dua program lain di Jawa Barat, yakni Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Terkait Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah menuntaskan survei terhadap 22 dari total 26 unit yang beroperasi. Purbaya menilai program ini memiliki sejumlah keunggulan, tetapi eksposurnya kepada masyarakat masih sangat terbatas.

“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” ujar Purbaya dalam keterangannya di Bandung, Senin (24/8).

Adapun untuk KDKMP, tercatat 5.970 unit beroperasi di Jawa Barat dengan target survei 147 unit. Hingga waktu kunjungan, survei baru menyentuh 22 unit, sehingga Purbaya meminta percepatan agar data yang terkumpul lebih representatif.

Kerangka Pengawalan dan Evaluasi Nasional

Purbaya menekankan bahwa pengawalan ketat terhadap program-program strategis merupakan prasyarat agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Keputusan Purbaya siapkan indeks untuk ukur kinerja SPPG secara nasional menjadi bagian integral dari upaya pengawalan tersebut.

Sebelumnya, ia telah membentuk tim gabungan dari DJPb dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di lingkungan Kementerian Keuangan guna menganalisis pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Temuan-temuan dari survei lintas provinsi akan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional sebagai landasan evaluasi kebijakan ke depan.

“Kami punya di seluruh provinsi sampai daerah tingkat II di seluruh Indonesia, per Kanwil Perbendaharaan. Itu kami manfaatkan sekarang, untuk melakukan survei ke semua SPPG,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (12/8).

FAQ: Hal yang Perlu Diketahui

<