Danantara Ungkap Dana Pensiun Pos Indonesia Tekor Nyaris Rp 4 Triliun

Danantara Soroti Kekurangan Dana Pensiun Pos Indonesia Hampir Rp 4 Triliun

Wartanaya.com – Entitas pengelola investasi negara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), menyoroti secara khusus kondisi keuangan PT Pos Indonesia (Persero). Perusahaan logistik pelat merah tersebut tercatat memiliki defisit dana pensiun yang nilainya mendekati Rp 4 triliun.

Akar Masalah: Pengelolaan Investasi yang Tidak Terkendali

Dony Oskaria, yang merangkap jabatan sebagai Chief Operating Officer Danantara sekaligus Ketua BP BUMN, menjelaskan bahwa penyebab utama defisit tersebut terletak pada praktik pengelolaan investasi dana pensiun yang dilakukan secara asal-asalan. Akibatnya, dana yang tersedia tidak lagi memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada para pensiunan, sehingga pendiri terpaksa menutup celah dalam skala besar melalui mekanisme top up.

“Jadi semuanya persoalannya sama. Investasinya tidak dikeluarkan dengan baik, investasinya rugi, investasinya dilakukan tidak dengan proper,” ujar Dony dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia bertajuk Danantara BUMN Progres Update 2026, Senin (24/8).

Dua Skema Dana Pensiun dan Titik Risiko

Dony menguraikan bahwa pengelolaan dana pensiun beroperasi dalam dua kerangka utama. Pertama, skema iuran pasti, di mana besaran kontribusi telah ditetapkan secara tetap sehingga pendiri tidak menanggung risiko atas manfaat yang diterima peserta. Kedua, skema manfaat pasti, yang justru memindahkan seluruh risiko ke pihak perusahaan karena besaran manfaat bulanan atau tahunan bagi pensiunan dijamin tetap.

“Ini menyebabkan risikonya diambil oleh perusahaannya. Nah ini akan kami lakukan juga pembenahan ini. Supaya ke depannya tidak terjadi lagi,” kata Dony.

Ia menambahkan bahwa persoalan dana pensiun di lingkungan BUMN secara keseluruhan cukup besar, meskipun total nilai kekurangan yang harus ditutup belum dapat dihitung secara utuh. Danantara, menurutnya, sedang melakukan pembenahan menyeluruh pada seluruh aspek terkait.

Audit Pembukuan Rp 9 Triliun dan Pertemuan Strategis

Pembenahan PT Pos Indonesia menjadi salah satu prioritas yang terus dipantau BP BUMN bersama Danantara. Langkah ini dipicu oleh laporan manajemen baru perusahaan yang mengungkapkan hasil audit berupa penyesuaian pembukuan untuk periode 2023, 2024, dan 2025 dengan total nilai Rp 9 triliun. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari proses pembersihan serta pemulihan catatan keuangan perusahaan.

Pada 22 Juni, Dony bertemu langsung dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia yang baru dilantik, Iskandar Kunaefi. Agenda pertemuan mencakup langkah-langkah strategis untuk mempercepat transformasi perusahaan melalui pembenahan menyeluruh — mulai dari tata kelola, kondisi keuangan, hingga restrukturisasi model bisnis.

Arahan Transformasi: Menyerang Akar Masalah

Dalam arahannya, Dony menegaskan bahwa transformasi yang dijalankan harus dilakukan secara serius dan menyentuh akar persoalan perusahaan. Selain memastikan proses restrukturisasi berjalan komprehensif, pembenahan juga difokuskan pada strategi penataan keuangan yang efektif dan efisien guna mengurangi beban biaya.

Salah satu inisiatif utama yang ditekankan adalah peninjauan menyeluruh terhadap struktur pendapatan, komponen biaya, serta penerapan model bisnis yang lebih tepat dan berkelanjutan, dengan tujuan mempercepat penurunan utang perusahaan.

“Kalau bisnis intinya masih negatif terus, enggak ada gunanya. Fokus dulu membuat ini positif dan menurunkan cost. Jadi setiap inisiatif harus jelas targetnya, kapan selesainya, dan berapa hasilnya. kami hanya akan mengontrol berdasarkan itu,” tegas Dony, mengutip Instagram resmi BP BUMN.