RUU Migas Cantumkan Aspek Keberlanjutan, Teknologi CCS Diatur

RUU Migas Cantumkan Aspek Keberlanjutan: Teknologi CCS Jadi Pilar Regulasi Energi Baru

Wartanaya.com – RUU Migas Cantumkan Aspek Keberlanjutan sebagai salah satu poin krusial dalam revisi regulasi energi nasional. Pemerintah memasukkan kerangka hukum teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) ke dalam naskah Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, langkah yang dirancang untuk menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dengan kewajiban dekarbonisasi sektor hulu migas. Dengan demikian, setiap aktivitas produksi minyak dan gas ke depan tidak lagi dipandang terpisah dari tanggung jawab lingkungan, melainkan terikat pada prinsip keberlanjutan yang diamanatkan undang-undang.

Mekanisme CCS dan Kapasitas Penyimpanan Nasional

Secara teknis, CCS berfungsi menangkap emisi karbon yang terlepas dari aktivitas pengeboran, pemrosesan, dan produksi migas, kemudian mengalirkannya melalui jaringan pipa menuju formasi geologi bawah permukaan untuk disimpan secara permanen. Proses ini mengubah emisi yang sebelumnya dilepaskan ke atmosfer menjadi aset geologi yang terkunci di kedalaman tanah.

Pemerintah memperkirakan total kapasitas penyimpanan karbon Indonesia mencapai 572,77 gigaton pada akuifer air asin (saline aquifer) dan 4,85 gigaton pada reservoir migas yang telah habis (depleted reservoir). Angka gabungan lebih dari 577 gigaton tersebut menjadi landasan bagi ambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat layanan penyimpanan karbon regional di Asia Tenggara, melayani permintaan offtake dari negara-negara tetangga yang belum memiliki infrastruktur CCS memadai.

Dimensi Legislasi: Keberlanjutan sebagai Prinsip Utama

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa RUU Migas Cantumkan Aspek Keberlanjutan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang, bukan sekadar sebagai catatan kaki atau penjelasan umum. Pernyataan tersebut ia sampaikan seusai menghadiri The 4th International & Indonesia CCS Forum 2026 pada Rabu (26/8).

“Di dalam undang-undang migas, ketentuan tentang CCS juga nanti akan dicantumkan dan diatur.”

Lebih lanjut, Soeparno menekankan bahwa arah regulasi migas ke depan akan berorientasi penuh pada prinsip keberlanjutan, menjadikan sustainability sebagai parameter utama dalam setiap keputusan operasional sektor hulu.

“Undang-undang migas ke depannya adalah undang-undang yang akan menekankan tentang keberlanjutan, tentang sustainability.”

Penempatan klausul keberlanjutan di tingkat undang-undang memberi kepastian hukum bagi investor dan operator migas, sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas produksi harus mempertimbangkan dampak lingkungan secara terukur dan dapat diaudit. Tanpa payung hukum ini, implementasi CCS berpotensi terhambat oleh tumpang-tindih regulasi antar-kementerian.

Status Pembahasan dan Proyek Implementasi Berjalan

RUU Migas saat ini memasuki tahap pembahasan akhir di Dewan Perwakilan Rakyat dengan target pengesahan sebelum akhir tahun 2026. Di sisi implementasi teknis, sebanyak 19 proyek CCS/CCUS tengah diproses di berbagai wilayah kerja hulu migas di seluruh Indonesia, mencakup tahap studi kelayakan hingga konstruksi awal.

Salah satu proyek unggulan adalah fasilitas liquefied natural gas (LNG) Abadi di Blok Masela, Maluku, yang tercatat sebagai instalasi LNG pertama di Indonesia mengintegrasikan teknologi CCS ke dalam rantai produksinya. Keberadaan proyek ini membuktikan bahwa RUU Migas Cantumkan Aspek Keberlanjutan bukan sekadar wacana legislasi, melainkan telah memiliki pijakan teknis nyata di lapangan dan menjadi rujukan bagi proyek-proyek serupa di blok-blok lain.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa tujuan utama pencantuman aspek keberlanjutan dalam RUU Migas? Tujuannya adalah memastikan seluruh aktivitas hulu migas—mulai dari eksplorasi, pengeboran, hingga produksi—mempertimbangkan dampak lingkungan dan emisi karbon secara terstruktur, bukan sekadar sebagai kewajiban administratif yang dapat diabaikan melalui interpretasi longgar.

Kapan regulasi CCS dalam RUU Migas diperkirakan mulai berlaku? Pengesahan RUU Migas ditargetkan sebelum akhir tahun 2026. Setelah berlaku, ketentuan CCS akan menjadi bagian integral dari perizinan, operasi, dan pelaporan lingkungan setiap kontrak kerja sama migas.

Bagaimana posisi Indonesia dalam peta CCS regional Asia Tenggara? Dengan kapasitas penyimpanan karbon gabungan lebih dari 577 gigaton dan infrastruktur pipa serta reservoir yang sudah tersedia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk menjadi hub penyimpanan karbon regional, melayani negara-negara tetangga yang membutuhkan layanan offtake CCS namun belum memiliki formasi geologi yang memadai.