8 Kandidat Berebut Kursi Bos PBB, dari Mantan Presiden hingga Diplomat

Delapan Nama Bersaing Merebut Puncak PBB

Wartanaya.com – Proses pemilihan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode ke-10 tengah berlangsung tahun ini. Siapa pun yang terpilih akan memimpin organisasi tersebut selama lima tahun, efektif mulai 1 Januari 2027, setelah masa jabatan Antonio Guterres berakhir.

Menurut Reuters, hasil jajak pendapat informal kedua yang dilaksanakan pada Jumat (21/8) menempatkan Carolyn Rodrigues Birkett asal Guyana di posisi terdepan dengan keunggulan tipis, sebagaimana diungkap oleh sumber yang mengikuti jalannya proses.

Berikut gambaran singkat para kandidat yang hingga kini masih berada dalam arena persaingan:

Rafael Grossi (Argentina, 65)

Diplomat karier ini menghabiskan enam tahun terakhir sebagai direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Di bawah kepemimpinannya, IAEA terus mengawasi jalannya program nuklir Iran.

Grossi memainkan peran sentral dalam upaya diplomasi untuk menyelamatkan sebagian isi kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan negara-negara besar, setelah Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian itu pada 2018. Meski demikian, pendekatan yang ia ambil terhadap Iran tidak luput dari sorotan. Sebagian pengamat menilai ia terlalu condong dalam mengejar kesepakatan dengan Teheran.

Di luar isu Iran, Grossi—yang memiliki delapan anak dan fasih dalam beberapa bahasa—memperkuat reputasinya melalui keterlibatan dalam berbagai krisis internasional. Salah satu langkah paling menonjol adalah keberhasilannya menempatkan tim kecil IAEA di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, yang saat itu berada di bawah pendudukan Rusia di Ukraina.

Beberapa diplomat menilai Grossi sebagai kandidat paling kuat berkat rekam jejaknya dalam menjaga hubungan dengan kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dukungan kelima negara itu dianggap kunci untuk merebut kursi sekjen. Kendati demikian, Rusia telah menyampaikan keberatan resmi terhadap pencalonannya.

Rebeca Grynspan (Kosta Rika, 70)

Mantan wakil presiden Kosta Rika ini mendefinisikan dirinya sebagai multilateralis reformis yang sepanjang karier profesionalnya harus menembus berbagai hambatan berbasis gender. Ia kini memimpin Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).

Grynspan menyatakan telah menjauhkan diri dari tugas operasionalnya hingga September guna menghindari potensi konflik kepentingan selama masa kampanye. Apabila terpilih, ia akan tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan sekretaris jenderal PBB.

Ia mengakui bahwa perjalanan kariernya di PBB menuntut kompromi antara kehidupan keluarga dan pelayanan publik. Pengalaman menjadi perempuan pertama yang memimpin UNCTAD, menurutnya, turut membentuk gaya kepemimpinannya.

“Saya tidak mengharapkan perlakuan khusus. Saya menginginkan perlakuan yang setara,” ujar Grynspan kepada Reuters.

Dari sudut pandang ekonomi, Grynspan menyebut dirinya sebagai “pemimpin yang matang” yang akan mendorong PBB menjadi lebih gesit melalui kolaborasi lintas pihak, tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental organisasi.

Michelle Bachelet (Cile, 74)

Dua periode sebagai presiden Cile dan jabatan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menjadi fondasi pengalaman internasional Bachelet. Ia juga pernah menjabat direktur eksekutif UN Women pada rentang 2010–2013.

Dukungan politik bagi pencalonannya datang dari Brasil dan Meksiko. Namun, pada Maret 2026, Cile menarik dukungan tersebut menyusul pergeseran haluan politik ke arah kanan di dalam negeri.

Di Amerika Serikat, kalangan konservatif menolak pencalonannya karena pandangan Bachelet yang mendukung hak aborsi. Pada April, utusan AS untuk PBB Mike Waltz tampak turut menghambat jalannya dengan menyuarakan keraguan atas kelayakan Bachelet. Senator Republik Pete Ricketts sebelumnya mengkritik Bachelet karena dinilai kurang tegas saat memimpin badan HAM PBB dalam menyebut perlakuan Tiongkok terhadap kaum muslim Uighur sebagai genosida. Pemerintah Tiongkok sendiri belum mengeluarkan pernyataan mengenai pencalonannya.

Macky Sall (Senegal, 64)

Ahli geologi ini memimpin Senegal selama 12 tahun hingga 2024. Selama masa kepresidenannya, Sall dikenal aktif mendorong agenda negara-negara berkembang, khususnya soal beban utang.

Ia juga menyerukan reformasi struktur Dewan Keamanan PBB agar negara berkembang memperoleh representasi yang lebih besar, termasuk kemungkinan memperoleh kursi tetap.

“Lebih dari sebelumnya, multilateralisme yang diperbarui tetap menjadi cara terbaik untuk menanggapi tantangan global,”