Studi ITB: Perlu Koordinasi Lintas Sektor untuk Atasi Polusi Udara Jabodetabek

Polusi Udara Jabodetabek: Hasil Riset ITB Menuntut Aksi Regional Terpadu

Wartanaya.com – Dua kajian mutakhir yang diterbitkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) menegaskan satu hal: persoalan kualitas udara di kawasan Jabodetabek melampaui kapasitas satu wilayah maupun satu sektor untuk menanganinya secara mandiri.

Data Pengukuran Melampaui Batas Aman

Sampel PM2.5 yang diambil di Jakarta Barat selama periode Februari hingga Desember 2025 mencatat rata-rata konsentrasi sebesar 34,1 μg/m³. Angka tersebut melampaui baku mutu tahunan PM2.5 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni 15 μg/m³. Ia juga jauh di atas ambang US-EPA (9 μg/m³) dan mencapai sekitar 6,8 kali lipat nilai pedoman tahunan World Health Organization (5 µg/m³).

PM2.5 merujuk pada partikel udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, proses industri, pembakaran sampah, serta aktivitas lainnya.

Kontribusi Lintas Wilayah yang Terukur

Permodelan dispersi kualitas udara dalam kajian tersebut mengungkap adanya potensi kontribusi lintas wilayah terhadap tingkat konsentrasi PM2.5 di DKI Jakarta. Dalam skenario di mana seluruh emisi dari Jakarta diasumsikan nol, wilayah-wilayah penyangga—Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi—tetap menyumbang 38,51% terhadap konsentrasi PM2.5 yang terukur di ibu kota.

Profil Sumber Polusi Berbeda per Wilayah

Hasil analisis menunjukkan bahwa komposisi sumber polusi udara tidak seragam di seluruh Jabodetabek. Transportasi menempati posisi dominan di Jakarta serta sejumlah kota penyangga. Di Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang, sektor industri menjadi kontributor utama. Adapun di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang, pembangkit listrik tercatat sebagai sumber emisi paling signifikan.

Dalam sektor transportasi Jakarta sendiri, jenis kendaraan turut menentukan besaran emisi. Kendaraan berbahan bakar diesel menghasilkan emisi PM2.5 tertinggi. Truk menyumbang 34,96% emisi PM2.5, diikuti mobil penumpang diesel dengan kontribusi 21,21%.

Tim Riset dan Dukungan

Kajian bertajuk Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya (Jabodetabek) dan Source Apportionment PM2.5 di Jakarta dilaksanakan oleh tim peneliti Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah (KK PUL)–FTSL–ITB. Kepemimpinan riset dipegang oleh Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D, dengan dukungan pendanaan dari Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).

Pandangan Ketua Tim Riset

“Temuan ini menunjukkan persoalan kualitas udara Jabodetabek tidak dapat dilihat hanya dari satu jenis kendaraan atau satu sektor. Data kualitas udara dan inventarisasi emisi memperlihatkan keterkaitan antara kendaraan berat dan logistik, mobilitas komuter, aktivitas industri, dan pembangkit listrik.”

Puji, yang juga menjabat Guru Besar Teknik Lingkungan sekaligus Kepala KK PUL FTSL-ITB, menekankan bahwa polusi udara tidak mengenal batas administratif. Oleh karena itu, upaya pengendalian emisi pun tidak boleh terhenti pada garis demarkasi wilayah.

“Ketika sumber emisi berada di satu wilayah, sementara kontribusinya dapat terukur di wilayah lain maka respons kebijakan juga harus bergerak melampaui batas administratif.”

Ia menilai Jabodetabek perlu dikelola sebagai satu kesatuan kebijakan kualitas udara yang terintegrasi, dengan target yang ditetapkan secara kolektif meskipun kebijakan disesuaikan terhadap profil emisi masing-masing wilayah.

Lima Prioritas Rekomendasi

Berdasarkan kedua studi tersebut, Tim ITB bersama sejumlah organisasi yang bergerak untuk meningkatkan kualitas udara di Indonesia—khususnya di Jabodetabek—mengajukan lima prioritas tindakan:

1. Pemerintah perlu segera menetapkan tata kelola penanganan polusi udara melalui lembaga yang mampu melaksanakan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor. Penguatan peran Dewan Kawasan Aglomerasi dapat menjadi salah satu instrumen pendukung langkah ini.

2. Kualitas udara harus dijadikan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja pembangunan nasional, daerah, maupun sektor usaha.

3. Pendekatan lintas wilayah dan lintas sektor dalam mengendalikan sumber-sumber polusi udara di Jabodetabek perlu diperkuat, mencakup antara lain: percepatan adopsi kendaraan rendah emisi serta penguatan standar mutu bahan bakar rendah sulfur; penguatan standar dan sistem pengendalian emisi industri dan pembangkit; perluasan transportasi publik di Jabodetabek; serta perbaikan pengelolaan limbah disertai penegakan regulasi yang ketat.