Memangkas Subsidi BBM Tanpa Menghukum yang Rentan

Membatasi Subsidi BBM: Antara Kebutuhan Fiskal dan Keadilan Sosial

Beban Anggaran yang Tak Terhindar

Wartanaya.com – Alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN tahun ini mencapai Rp 381,3 triliun. Namun baru pertengahan Juni, realisasinya telah menyentuh Rp 233 triliun. Kementerian Keuangan memperkirakan angka akhir tahun bisa menembus Rp 525 triliun. Dengan Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dalam skala besar, setiap gejolak harga minyak global atau pelemahan rupiah otomatis memperbesar beban tersebut. Menahan harga bahan bakar murah bagi seluruh lapisan masyarakat berarti negara yang menanggung selisihnya.

Di tengah tekanan fiskal inilah, Menteri ESDM baru-baru ini mengumumkan larangan bagi warga Desil 9 dan 10 untuk membeli Pertalite. Respons di media sosial langsung membanjiri: banyak yang mempertanyakan akurasi penggolongan kesejahteraan ke dalam sepuluh lapisan, mulai dari Desil 1 (sangat miskin) hingga Desil 10 (sangat kaya).

Status Hukum Pertalite: Bukan Subsidi dalam Arti Sempurna

Sejak menggantikan Premium (RON 88) pada 2021, Pertalite (RON 90) berstatus Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berdasarkan Perpres 191/2014. Secara teknis-legal, bahan bakar ini didistribusikan di wilayah penugasan dan, sesuai bunyi peraturan tersebut, tidak memperoleh subsidi. Harga jualnya memang berada di bawah keekonomian, tetapi selisihnya dibayarkan pemerintah kepada Pertamina sebagai kompensasi — bukan subsidi dalam pengertian ketat belanja APBN.

Kondisi ini berbeda dengan solar dan minyak tanah yang berstatus Jenis BBM Tertentu (JBT) serta tercatat eksplisit sebagai pos subsidi. Sejak status JBKP berlaku, regulasi mengenai siapa yang berhak membeli Pertalite nyaris kosong. Kuota pemerintah terus meningkat setiap tahun, kini berada di kisaran 29–31 juta kiloliter.

Revisi yang Tak Kunjung Terbit

Upaya merevisi Perpres 191/2014 guna menambahkan kriteria konsumen telah bergulir sejak 2022. Dulu diusulkan batas kapasitas mesin 1.400 cc untuk mobil dan 250 cc untuk motor. Hingga akhir 2025, revisi itu belum juga diterbitkan. Yang tersedia saat ini hanyalah barcode “Subsidi Tepat” pada aplikasi MyPertamina beserta kuota harian — instrumen administratif Pertamina atas penugasan BPH Migas, bukan aturan hukum yang mengikat.

Siapa yang Sebenarnya Menikmati Manfaat?

Kementerian ESDM pernah mencatat bahwa 80% konsumsi Pertalite oleh rumah tangga dinikmati oleh kelompok mampu. Data lebih mutakhir, dari Indonesia Economic Prospects Bank Dunia edisi Juni 2026 (berbasis Susenas 2025), bahkan menunjukkan bahwa 20% rumah tangga terkaya menerima lebih dari separuh manfaat subsidi BBM nasional. Ironinya nyata: semakin banyak bensin yang dibeli, semakin besar bantuan negara yang justru mengalir ke kantong mereka yang mampu.

Mengapa Desil Bukan Palang yang Aman

Mengurangi subsidi BBM memang krusial bagi stabilitas keuangan negara dan rasa keadilan. Akan tetapi, menjadikan Desil 9–10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai satu-satunya penghalang di SPBU merupakan jalan pintas yang berisiko tinggi.

BPS sendiri telah menegaskan bahwa desil hanya menunjukkan posisi kesejahteraan seseorang relatif terhadap orang lain — bukan angka pasti pendapatan, dan bukan pula daftar penerima program.

Pengemudi ojek daring, petani, maupun nelayan bisa tampak “berada” karena memiliki motor atau aset kerja, padahal pendapatan harian mereka tidak menentu. Jika data keliru, merekalah yang pertama merasakan dampaknya. Dalam kondisi ekonomi saat ini, individu yang sebelumnya berada di kedua desil atas bisa saja kehilangan pekerjaan tetap atau pendapatan rutin akibat PHK. Menggunakan klasifikasi desil untuk membatasi pembelian Pertalite, dalam konteks demikian, bukanlah langkah yang bijaksana.

Jalan Tengah: Pengurangan Bertahap dengan Jaring Pengaman

Pendekatan yang lebih aman adalah memangkas subsidi secara bertahap dalam rentang 18 hingga 24 bulan. Syarat mutlak: bantuan tunai bagi rumah tangga bawah dan pekerja rentan harus sudah cair sebelum tahap pertama dimulai, bukan menyusul belakangan.

Bank Dunia (2024) menghitung bahwa penghapusan bertahap selama dua tahun mampu menghemat subsidi sekitar 1,3% PDB. Di sisi lain, transfer satu bulan untuk menutup beban kelompok berpendapatan rendah hanya menyerap sekitar sepersepuluh dari penghematan tersebut, bahkan berpotensi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,3 poin persentase. Urutannya jelas: pemberian bantuan terlebih dahulu, penyesuaian harga menyusul.

Pelajaran dari Malaysia

Malaysia menawarkan preseden yang layak dipertimbangkan, meski tidak perlu ditiru secara mentah-mentah. Melalui skema BUDI95, subsidi BBM (RON 95) di negara itu tidak ditentukan oleh status miskin atau kaya warga.