OJK Buka Suara soal Rekening Donasi Demo Warga Pati Diblokir Bank Mandiri

OJK Tegaskan Dana Nasabah Tetap Aman di Tengah Polemik Rekening Donasi Warga Pati

Wartanaya.com – Sebuah rekening di Bank Mandiri yang tercatat atas nama Supriyono, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), menjadi sorotan publik setelah disebut diblokir. Rekening tersebut menyimpan sekitar Rp 80,9 juta yang berasal dari uang pribadi Supriyono serta donasi masyarakat untuk mendukung aksi warga Pati di Jakarta.

Supriyono menyatakan bahwa dana itu semula dialokasikan untuk kebutuhan operasional, akomodasi, dan logistik massa dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (27/8). Namun, akses terhadap rekening tersebut terhenti sebelum aksi dimulai.

Respons OJK: Penundaan Bukan Ancaman

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memberikan jawaban tertulis pada Selasa (25/8) untuk meredam kekhawatiran publik. Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menegaskan bahwa dana yang tersimpan di bank dilindungi kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Perbankan serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“OJK menyampaikan bahwa dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman, dijaga kerahasiaannya berdasarkan UU Perbankan, serta dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS),” kata Dian dalam jawaban tertulis, Selasa (25/8).

Dian menambahkan bahwa implementasi prosedur pengamanan rekening nasabah termasuk dalam cakupan pengawasan OJK, dan lembaga tersebut terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait penanganan persoalan ini. Ia juga mengakui bahwa berbagai isu maupun rumor seputar perbankan berpotensi memengaruhi persepsi terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan sekadar satu institusi.

“OJK sangat memahami bahwa kepercayaan (trust) adalah fondasi utama industri jasa keuangan dan OJK juga memahami bahwa kejadian sebagaimana berbagai pemberitaan tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ujar Dian.

Menurut Dian, penundaan transaksi yang dilakukan sesuai ketentuan justru merupakan bentuk perlindungan, bukan ancaman. Proses tersebut bersifat sementara dan akan berakhir setelah penyelidikan selesai. Apabila tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, akses terhadap rekening seharusnya dibuka kembali.

Klarifikasi Bank Mandiri dan Penjelasan Polda Metro Jaya

Bank Mandiri, yang tercatat di bursa dengan kode saham BMRI, menjelaskan bahwa tindakan terhadap rekening merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum. Bank tersebut menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah serta menegaskan komitmen terhadap prinsip good corporate governance (GCG), kepatuhan, dan kehati-hatian dalam menjalankan layanan perbankan.

Sementara itu, Polda Metro Jaya meluruskan bahwa tindakan yang dilakukan bukan pemblokiran, melainkan penundaan transaksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan hal itu pada Senin (24/8).

“Perlu kami luruskan bahwa yang diajukan penyelidik adalah permohonan penundaan transaksi. Jadi, hal ini berbeda dengan pemblokiran rekening,” kata Budi, Senin (24/8).

Budi menjelaskan bahwa penundaan transaksi dilakukan dalam rangka penyelidikan terhadap penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan AMPB. Durasi penundaan paling lama lima hari kerja, dan nominal dana tetap berada di rekening pemilik. Setelah proses selesai, dana dikembalikan kepada pemilik rekening.

Secara hukum, tindakan tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penyelidik juga tengah meminta klarifikasi terkait tujuan penghimpunan dana tersebut dan berkoordinasi dengan OJK serta Kementerian Sosial.