Airlangga Bantah Tuduhan AS yang Sebut RI Terlibat Skandal Transhipment

Menko Perekonomian Sanggah Klamer AS soal Indonesia dalam Jaringan Transhipment

Wartanaya.com – Kantor Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur Gedung Putih menerbitkan laporan berjudul The Great Transhipment Scam yang menyoroti praktik pengalihan barang dari Tiongkok ke pasar Amerika Serikat melalui lebih dari 40 negara. Dalam dokumen itu, Indonesia turut disebut bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam sebagai bagian dari apa yang disebut Shadow Transhipment Network.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara tegas menolak tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjadi bagian dari skema penghindaran tarif dagang yang dituduhkan Washington.

“Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberitahu mengenai adanya studi ini,” ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).

Penjelasan soal Klasifikasi Tier 2 dan Kawasan Industri

Airlangga mengakui bahwa Indonesia memang masuk dalam kategori tier 2, yakni negara yang memiliki manufaktur terintegrasi dengan Tiongkok serta mencatatkan ekspor ke AS, terutama pada sektor plastik dan produk turunannya. Namun, ia membantah bahwa kawasan industri di Batam maupun Bekasi—yang secara spesifik disebut dalam laporan—merupakan simpul jaringan transhipment tersebut.

“Kita dapat menyatakan kawasan industri Batam dan Bekasi itu sudah ada sejak tahun 90-an. Dan industri yang ada di sana kebanyakan industri manufaktur,” tegasnya.

Industri Plastik Dalam Negeri Tidak Bergantung pada Bahan Baku Luar

Ia menambahkan bahwa sektor plastik di Indonesia memiliki kapasitas produksi bahan baku secara domestik, antara lain melalui PT Chandra Asri Pacific Tbk dan Lotte Chemical Indonesia. Dengan demikian, klaim bahwa produk plastik Indonesia diproses dari bahan baku impor lalu diekspor ke AS tidak sesuai kenyataan.

“Jadi tidak benar ini menggunakan transhipment dari negara lain untuk memproses,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, produk kemasan plastik hasil industri dalam negeri mayoritas dikonsumsi untuk kebutuhan domestik atau dikirim ke negara-negara tetangga, bukan ditujukan ke pasar Amerika Serikat.

“Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat,” paparnya.

Laporan Didasari Asumsi, Bukan Fakta Lapangan

Airlangga menilai pemerintah tidak perlu cemas menghadapi laporan tersebut karena studi yang melatarbelakangi tuduhan masih bertumpu pada asumsi yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Kami juga menegaskan studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan,” tandasnya.

Mekanisme yang Diduga dalam Laporan

Menurut dokumen Gedung Putih, eksportir dari negara-negara ber-tarif tinggi—terutama Tiongkok—mengalihkan barangnya melewati puluhan negara perantara sebelum masuk pasar AS. Tujuannya menghindari beban tarif. Metode yang disebut meliputi pelabelan ulang, pengemasan ulang, penerbitan faktur baru, pemrosesan minimal, hingga klaim negara asal palsu, sehingga barang tampak berasal dari negara dengan tarif lebih rendah.