Dipertanyakan Purbaya, DKI Gandeng Bank Dunia untuk Terbitkan Obligasi Daerah

DKI Jakarta dan Bank Dunia Sepakat Terbitkan Obligasi Daerah

Wartanaya.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan rencana penerbitan surat utang daerah dengan nilai mencapai Rp 3,5 triliun. Inisiatif strategis ini mendapat dukungan penuh dari Bank Dunia sebagai mitra internasional. Langkah tersebut dirancang untuk membuka jalur pembiayaan baru yang lebih fleksibel bagi pembangunan infrastruktur ibukota. Namun, keputusan ini sempat mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertanyakan urgensi penerbitan saat penyerapan anggaran daerah belum optimal.

Pertemuan Resmi di Balai Kota Jakarta

Kerja sama ini terungkap melalui pertemuan tingkat tinggi antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Elena Bourganskaia, Vice President Strategy and Operations Support World Bank Group. Diskusi berlangsung di Balai Kota Jakarta pada pekan ini dengan agenda utama membahas skema penerbitan obligasi daerah. Gubernur Pramono Anung menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Bank Dunia dalam proses ini.

Terima kasih atas dukungan World Bank untuk obligasi daerah Jakarta. Ini pertama kalinya negara ini punya obligasi daerah, ujar Pramono dalam pernyataannya yang dikutip pada Jumat (7/8).

Gubernur berharap penerbitan obligasi dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku dan membantu percepatan pembangunan di DKI Jakarta. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dari Bank Dunia dalam penyusunan kebijakan terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Elena: Kondisi Fiskal DKI Cukup Sehat

Elena Bourganskaia menilai bahwa DKI Jakarta memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menerbitkan obligasi daerah. Bank Dunia siap memberikan bantuan dalam bentuk penyusunan skema maupun pendampingan teknis selama proses penerbitan. Hal ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap stabilitas ekonomi ibukota.

Berdasarkan apa yang saya baca dan lihat, Jakarta memiliki kondisi finansial yang cukup sehat dan Jakarta memiliki kapasitas untuk menerbitkan obligasi. Kita bisa membantu dengan penyusunan, kita bisa membantu dengan nasihat. Saya pikir itu akan menjadi sinyal yang bagus bagi Jakarta, tetapi juga sinyal yang bagus bagi Indonesia, jelas Elena.

Target Peluncuran dan Dukungan DPRD

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menetapkan batas maksimal penerbitan obligasi daerah sebesar Rp 5,2 triliun. Dana dari surat utang ini akan dialokasikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dengan target peluncuran pada Juni 2027. Langkah ini juga mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta melalui pernyataan resmi dari anggota komisi terkait.

Hardiyanto Kenneth dari Komisi C DPRD DKI Jakarta menilai bahwa obligasi daerah merupakan alternatif pembiayaan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan saat ini. Ia mengapresiasi upaya Gubernur Pramono Anung menghadirkan skema pembiayaan kreatif di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Pada prinsipnya, saya sangat mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berupaya menghadirkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,2 triliun, kata Kenneth sebagaimana dikutip dari Antara.

Kenneth menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu mengembangkan sumber pendanaan yang lebih beragam agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, hal ini menunjukkan keberanian untuk mencari alternatif pembiayaan yang lebih modern dan komprehensif, sebagaimana telah diterapkan di berbagai kota besar di dunia.

Sorotan dari Menteri Keuangan

Meski demikian, rencana penerbitan obligasi sempat menuai keraguan dari Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri Keuangan mempertanyakan urgensi langkah tersebut mengingat masih adanya anggaran Pemprov DKI Jakarta yang belum terserap secara maksimal. Pernyataan ini memicu diskusi publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Saya belum tahu. Itu buat apa terbitin obligasi ya, kan uangnya banyak?, kata Purbaya beberapa waktu lalu.

Purbaya juga mengaku belum dapat menilai apakah penerbitan obligasi tersebut berisiko terhadap kondisi keuangan DKI Jakarta. Menurutnya, penerbitan surat utang daerah pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama daerah yang menerbitkannya memiliki kredibilitas dan kondisi fiskal yang sehat. Hal ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dari Kementerian Keuangan.

Jadi pertanyaannya adalah dia kan uangnya enggak kepakai banyak, buat apa nerbitin bond? Tapi saya enggak tahu, nanti saya cek lagi sama mereka, pungkas Purbaya.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Obligasi Daerah DKI

Apa itu obligasi daerah? Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek pembangunan. Instrument ini menjadi alternatif selain anggaran pemerintah pusat.

Mengapa DKI Jakarta menerbitkan obligasi? DKI Jakarta menerbitkan obligasi untuk membuka jalur pembiayaan baru yang lebih fleksibel. Dengan dukungan Bank Dunia, proses ini diharapkan lebih transparan dan terukur.

Berapa nilai maksimal obligasi daerah DKI? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan batas maksimal penerbitan obligasi daerah sebesar Rp 5,2 triliun. Nilai ini akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.

Kapan target peluncuran obligasi? Target peluncuran obligasi daerah DKI Jakarta adalah pada Juni 2027. Waktu ini memungkinkan persiapan teknis yang matang dengan pendampingan Bank Dunia.

Apakah ada risiko dari penerbitan obligasi? Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, risiko dapat diminimalisir jika DKI Jakarta memiliki kredibilitas dan kondisi fiskal yang sehat. Bank Dunia juga akan memberikan pendampingan teknis.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal DKI Jakarta, Anda dapat mengunjungi [artikel terkait di Katadata](https://katadata.co.id/finansial/makro/).