Mendag Cek Lapangan Usai Temuan 80% Beras Fortifikasi Tak Sesuai Standar

Pemerintah Akan Verifikasi Beras Fortifikasi Setelah Temuan 80% Tidak Sesuai Standar

Wartanaya.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan akan segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan bahwa sekitar 80% beras fortifikasi yang beredar di toko-toko ritel kemungkinan besar tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

Menurut Budi, Kementerian Perdagangan akan bekerja sama erat dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta Kementerian Pertanian guna memverifikasi kandungan nutrisi dalam beras fortifikasi yang tersedia di pasaran.

Nanti bisa kita cek apakah sesuai dengan komposisi atau sesuai dengan produk yang mereka jual. Akan kita lakukan pengawasan, kata Budi saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Beliau belum memberikan spekulasi mengenai langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan menarik produk dari peredaran. Pemerintah berencana menunggu hasil pengawasan lapangan sebelum mengambil keputusan final.

Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ada fungsi pengawasan yang akan kita lakukan, ujarnya.

Investigasi Mendalam Mengungkap Pelanggaran Massal

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah bersama Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum telah mengambil sampel beras dari berbagai daerah untuk menguji mutu, kandungan gizi, legalitas, serta kewajaran harga.

Dari hasil pengawasan tersebut, sekitar 80% beras fortifikasi yang beredar di ritel diduga tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Dugaan penyimpangan pada beras fortifikasi berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat hingga sekitar Rp71,9 triliun per tahun. Sementara itu, dugaan penyimpangan pada beras premium diperkirakan mencapai Rp98 triliun. Dengan demikian, total potensi kerugian masyarakat akibat dugaan pelanggaran tersebut hampir menyentuh Rp170 triliun.

Anggaran Besar Namun Distribusi Belum Adil

Menurut Amran, temuan tersebut menjadi ironi di tengah besarnya dukungan pemerintah terhadap sektor pangan. Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp144,6 triliun yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga, BUMN, transfer ke daerah, serta pembiayaan lainnya.

Dengan dukungan tersebut, produksi padi nasional mencapai nilai sekitar Rp537 triliun atau setara produksi beras sebanyak 34,69 juta ton. Namun, distribusi keuntungan di sepanjang rantai pasok dinilai belum mencerminkan keadilan.

Amran mengatakan pendapatan rumah tangga petani dari nilai ekonomi sektor beras masih relatif kecil, sedangkan sebagian besar keuntungan justru dinikmati pelaku usaha penggilingan padi skala besar.

Pemerintah juga menemukan dugaan adanya satu kelompok perusahaan yang memperoleh keuntungan tidak wajar hingga Rp2 triliun per bulan melalui praktik penipuan mutu beras.

Selain itu, hasil pengawasan menunjukkan sebanyak 85,56% sampel beras premium yang diperiksa tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah memperkirakan sekitar 39,75% beras premium yang beredar di pasar, atau setara 12,2 juta ton, tidak sesuai standar mutu maupun label yang dicantumkan sehingga berpotensi merugikan konsumen hingga Rp98 triliun.