Ilusi Inspirasi dari Prancis dan Masalah di Balik Pendirian URI
URI dan Bayang-Bayang Elitisme Prancis: Ketika Simbolisme Menggantikan Substansi
Wartanaya.com – Murray Edelman, pakar kebijakan publik, pernah membedakan dua jenis kebijakan: yang substantif dan yang simbolik. Kebijakan substantif secara nyata mengubah distribusi sumber daya serta kapasitas kelembagaan. Sebaliknya, kebijakan simbolik lebih condong membangun makna-makna politis tanpa mengubah struktur dasar. Kerangka berpikir inilah yang relevan untuk menelaah pendirian Universitas Republik Indonesia (URI).
Akar Historis ENA: Lahir dari Krisis Legitimasi
Di Prancis, École nationale d'administration (ENA) bukan sekadar akademi biasa. Institusi ini lahir dari kehancuran legitimasi pemerintahan Vichy—negara boneka rezim fasis Jerman sepanjang Perang Dunia II. Ketika perang usai dan Vichy runtuh, Presiden Charles de Gaulle membutuhkan korps birokrat baru yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memikul nilai-nilai republikan untuk membangun kembali Prancis pascaperang.
Sebagai bagian dari keluarga Grandes Ecoles yang terbentuk pasca-1945, ENA mengadopsi meritokrasi ketat melalui sistem concours, yakni ujian terbuka berskala nasional. Pendidikan di dalamnya menanamkan bahwa pelayanan negara merupakan panggilan moral tertinggi. Namun, seiring waktu, sistem ini bermetamorfosis menjadi semakin eksklusif, teknokratis, dan elitis—bahkan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi di Prancis.
Ironisnya, Emmanuel Macron—sendiri seorang alumni ENA—memutuskan menutup institusi tersebut dan menggantinya dengan Institut national du service public (INSP). Langkah itu dimaksudkan untuk meruntuhkan warisan elitisme dan menghadirkan institusi yang lebih inklusif serta representatif.
URI: Prestise Tanpa Fondasi
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pendirian URI terinspirasi dari ENA yang kini bertransformasi menjadi INSP. Desain URI mengedepankan pelatihan kepemimpinan, administrasi pemerintahan, etika, integritas, dan wawasan kebangsaan—mirip dengan klaim bahwa ENA pernah melahirkan figur berpengaruh seperti Jacques Chirac, Presiden Prancis periode 1995–2007.
Rujukan tersebut memang terdengar prestisius. Akan tetapi, di baliknya tersimpan persoalan serius: sebuah upaya difusi kebijakan yang meminjam bentuk institusional dari negara lain tanpa memahami prasyarat historis, struktural, dan kontekstual yang membuat model itu berfungsi di tempat asalnya.
Perbedaan paling mencolok terletak pada proses kelahiran kedua institusi. ENA lahir dari konsensus pascaperang yang sangat luas, merentang dari kubu Charles de Gaulle hingga kelompok komunis—semua sepakat bahwa birokrasi baru Prancis memerlukan fondasi meritokrasi yang kokoh. URI, sebaliknya, diputuskan secara sepihak dari pemikiran presiden yang tiba-tiba, tanpa partisipasi publik yang bermakna, dan langsung memicu resistensi dari komunitas akademik, pakar hukum tata negara, serta praktisi kebijakan publik.
Aroma Simbolik yang Kental
Tanda-tanda bahwa URI lebih merupakan kebijakan simbolik tampak jelas dari urutan pelantikannya: pimpinan URI dilantik lebih dulu, sementara fondasi kurikulum, standar seleksi, standar lulusan, standar pengajar, hingga penentuan lokasi fisik kampus belum tersusun. Institusi baru semacam ini juga belum memiliki penerimaan dari para pemangku kepentingan—akademisi, birokrat, mahasiswa, dan masyarakat sipil—yang akan berinteraksi dengannya sehari-hari.
Dengan kata lain, URI tidak benar-benar meniru ENA. Ia hanya menggunakan nama besar institusi Prancis sebagai legitimasi simbolik untuk agenda yang berbeda.
Dua Pemenang di Balik Kebijakan Simbolis
Penelusuran lebih dalam mengarah pada pertanyaan: pihak mana yang diuntungkan secara politik? Dalam pandangan penulis, terdapat dua pihak utama.
Pertama, Presiden Prabowo Subianto memperoleh keuntungan politis dari salah satu kebijakan flagship-nya di sektor pendidikan, berdampingan dengan pendirian Sekolah Rakyat. URI memberikan legasi yang bersifat generatif: setelah institusi itu beroperasi, alumni yang dihasilkannya akan merasa berutang budi kepada pemerintahan yang membesarkannya.
Kedua, konteks ini selaras dengan pola khas pemimpin di negara semi-otoritarian yang cenderung melakukan sentralisasi kekuasaan, termasuk melalui pembangunan institusi pendidikan baru yang terikat langsung pada figur penguasa.
URI dilahirkan secara tergesa-gesa melalui kebijakan yang simbolik. Menarik untuk ditelisik lebih dalam pihak mana yang sekiranya diuntungkan secara politik dari kebijakan simbolis tersebut.
Alhasil, ilusi inspirasi dari Prancis yang dibungkus dalam narasi pendirian URI justru menutupi persoalan mendasar: ketiadaan substansi kelembagaan yang memadai, ketiadaan konsensus publik, dan orientasi politik yang lebih mengutamakan legitimasi simbolik daripada transformasi nyata dalam tata kelola pendidikan nasional.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Ilusi Inspirasi dari Prancis dan Masalah?Ilusi Inspirasi dari Prancis dan Masalah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Ilusi Inspirasi dari Prancis dan Masalah matter?Ilusi Inspirasi dari Prancis dan Masalah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.