Bukan Demokrasi, tapi Kekuasaan yang Bermasalah
Kekuasaan yang Bermasalah, Bukan Demokrasi
Wartanaya.com – Pada September 2025, tercatat 23,36 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Di pedesaan, angka itu menyentuh 10,72%, sementara di perkotaan berada pada 6,60%. Rata-rata upah buruh pada Februari 2026 hanya Rp3,29 juta per bulan, dan 42,49 juta orang masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan (Badan Pusat Statistik, 2026b, 2026c).
Kenyataan-kenyataan tersebut jarang muncul di podium pidato kenegaraan. Yang lebih sering terdengar adalah narasi lain: pertumbuhan ekonomi 5,61% pada triwulan pertama 2026, produk domestik bruto yang menembus Rp6.187,2 triliun, 147,67 juta orang yang tercatat bekerja, dan tingkat pengangguran terbuka yang merosot ke 4,68% (Badan Pusat Statistik, 2026a, 2026b). Dari kejauhan, deretan angka itu memang terdengar menggembirakan.
Siapa yang Merasakan Hasilnya?
Tidak ada kesalahan inheren dalam angka pertumbuhan. Yang patut dipertanyakan adalah kepada siapa hasil pertumbuhan itu benar-benar mengalir. Di sinilah sesungguhnya pembicaraan tentang demokrasi harus dimulai. Demokrasi tidak sekadar bersemayam dalam teks konstitusi, ruang sidang pengadilan, atau retorika pejabat negara. Ia diuji secara konkret di pasar, di pabrik, di sawah, di ruang kelas, di kantor pemerintahan, dan di meja makan setiap keluarga.
Warga biasa menilai demokrasi lewat pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana: apakah bekerja cukup untuk hidup layak? Apakah pendidikan membuka jalan memperbaiki nasib? Apakah hukum menakar orang biasa dan orang berkuasa dengan timbangan yang sama? Apakah kebijakan negara sungguh mendengar mereka yang tidak memiliki modal, akses media, atau koneksi politik?
Bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mengecewakan, demokrasi dengan mudah dijadikan kambing hitam. Padahal, yang bermasalah bisa jadi bukan demokrasi itu sendiri.
Bayangan Lama dari 1950-an
Indonesia pernah melewati perdebatan serupa. Pada dekade 1950, Sukarno menilai demokrasi multipartai sebagai sistem yang tidak selaras dengan kebudayaan politik bangsa dan dianggap turut memicu ketidakstabilan. Sebagai gantinya, ia menggaungkan Demokrasi Terpimpin yang dianggap lebih sejalan dengan semangat gotong royong (Setiawan & Tomsa, 2022, hlm. 25).
Sejarah mencatat konsekuensinya. Kekuasaan kepresidenan membengkak. Ruang gerak partai politik menyempit. Militer kian menguatkan posisi politiknya. Pada 1960, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia akhirnya dibubarkan (Setiawan & Tomsa, 2022, hlm. 25–26).
Pelajaran itu relevan karena godaan untuk menyalahkan demokrasi selalu mengemuka setiap kali politik terasa merepotkan. Pemilu yang mahal, politik uang, perebutan jabatan antarpartai, kritik yang membuat pemerintah gelisah, serta proses pengambilan keputusan yang menuntut negosiasi berkepanjangan—semua itu membuat sistem yang lebih ringkas dan lebih terkendali terdengar menggoda. Namun efisiensi prosedural tidak otomatis berarti pemerintahan yang lebih baik.
Mengalihkan Arah Pertanyaan
Pertanyaan yang tepat bukan mengapa demokrasi terasa terlalu mahal, melainkan mengapa biaya masuk ke politik begitu tinggi. Bukan mengapa partai membutuhkan dana, melainkan mengapa partai begitu bergantung pada segelintir penyandang dana besar. Bukan mengapa banyak kepentingan berdatangan ke arena politik, melainkan mengapa sebagian kepentingan memiliki pintu yang jauh lebih lebar menuju pembuat kebijakan.
Segera pertanyaan itu dialihkan, wajah masalah berubah. Inti persoalan bukan kelebihan demokrasi. Inti persoannya adalah distribusi kekuasaan yang masih sangat timpang di dalam kerangka demokrasi itu sendiri.
Jeffrey Winters menyebut salah satu paradoks demokrasi modern sebagai participatory inequality: warga memiliki hak pilih dan kebebasan politik, tetapi kemampuan memengaruhi keputusan tetap terbagi secara sangat tidak merata. Suara politik tersedia luas; daya pengaruh tidak (Winters, 2026, hlm. 6).
Konsep tersebut terasa sangat akrab dalam lanskap politik Indonesia. Setiawan dan Tomsa menggambarkan oligarki Indonesia sebagai jaringan pengusaha besar, birokrat, dan politikus yang berhasil menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga demokrasi pascareformasi. Mereka tidak perlu menolak pemilu. Mereka justru memanfaatkan sumber daya ekonomi, kepemimpinan partai, serta kepemilikan media untuk meraih pengaruh besar atas politik dan opini publik (Setiawan & Tomsa, 2022, hlm. 9).
Oligarki, dengan kata lain, tidak perlu membubarkan demokrasi. Ia cukup ikut pemilu. Ia tidak perlu menutup parlemen. Ia cukup memastikan bahwa mereka yang bergantung pada modal besar memiliki peluang lebih besar untuk duduk di dalamnya. Ia tidak perlu membungkam seluruh media. Kepemilikan media saja sudah memadai untuk menentukan siapa yang terlihat, isu apa yang mendapat panggung, dan wacana mana yang diizinkan beredar.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Bukan Demokrasi tapi Kekuasaan yang Bermasalah?Bukan Demokrasi tapi Kekuasaan yang Bermasalah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Bukan Demokrasi tapi Kekuasaan yang Bermasalah matter?Bukan Demokrasi tapi Kekuasaan yang Bermasalah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.