Kemenhub Usul Ojol Jadi Transportasi Umum dalam RUU LLAJ
Pemerintah Dorong Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum dalam Revisi UU LLAJ
Wartanaya.com – Keberadaan ojek online atau ojol yang telah menjadi bagian dari mobilitas harian masyarakat kini didorong untuk memperoleh dasar hukum yang lebih tegas. Kementerian Perhubungan mengusulkan agar layanan angkutan berbasis sepeda motor tersebut masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RUU LLAJ.
Apabila usulan itu diterima, ojol akan memperoleh pengakuan resmi sebagai moda transportasi umum. Langkah ini dinilai penting karena penggunaan sepeda motor untuk layanan penumpang sudah berlangsung luas, sementara ketentuan yang berlaku belum menempatkan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum.
Keselamatan Menjadi Pertimbangan Utama
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyatakan pembentukan aturan khusus bagi ojol berkaitan erat dengan upaya meningkatkan keselamatan di jalan. Sepeda motor masih menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.
Sejak 2022, proporsi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor secara konsisten berada di atas 73% dari total kecelakaan. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan pemerintah untuk mengatur aktivitas angkutan sepeda motor yang digunakan masyarakat, termasuk layanan yang dipesan melalui aplikasi.
“Kalau kami tidak atur realita penggunaan ojol ini, akan ada kekosongan aturan terkait masalah angkutan sepeda motor yang digunakan oleh masyarakat secara terbatas,” kata Aan dalam sebuah acara di Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/10).
Data yang dipaparkan Aan menunjukkan terdapat 212.414 kecelakaan sepeda motor pada tahun lalu. Jumlah itu meningkat 5,59% dibandingkan 201.171 kejadian pada tahun sebelumnya. Dari total 275.649 kecelakaan lalu lintas yang terjadi tahun lalu, insiden yang melibatkan sepeda motor menyumbang lebih dari 77%.
Angka tersebut menempatkan keselamatan pengendara dan penumpang sebagai isu utama dalam pembahasan regulasi. Dengan aktivitas ojol yang melibatkan pengemudi, konsumen, perusahaan aplikasi, serta berbagai pihak lain, aturan yang lebih jelas diharapkan dapat memberi landasan bagi penyelenggaraan layanan yang lebih tertib dan aman.
RUU LLAJ atau Aturan Khusus
Kemenhub telah menyampaikan usulan kepada DPR agar model bisnis ojol masuk dalam RUU LLAJ. Namun, pemerintah belum memutuskan bentuk payung hukum yang akan digunakan. Pengaturan itu masih berpeluang dimasukkan ke dalam revisi undang-undang lalu lintas atau dituangkan dalam undang-undang tersendiri.
“Kami, pemerintah, mencoba mengatur masalah ini, tujuannya untuk menjamin keselamatan,” katanya.
Pilihan instrumen hukum tersebut akan menentukan seberapa luas ketentuan yang dapat diatur, mulai dari posisi sepeda motor dalam sistem angkutan, tata kelola operasional, hingga hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi daring. Yang pasti, pemerintah menilai kondisi saat ini tidak dapat dibiarkan tanpa kepastian aturan.
Selama ini, masyarakat memanfaatkan ojol untuk perjalanan jarak dekat, akses menuju simpul transportasi, maupun pengantaran kebutuhan sehari-hari. Peran praktis tersebut membuat pembahasan status hukumnya menjadi relevan, terutama ketika layanan aplikasi semakin berkembang dan jumlah pengemudi terus besar.
Pembahasan Perpres Masih Berjalan
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pembahasan Peraturan Presiden mengenai ojol belum mencapai tahap akhir. Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi agar penyelesaian regulasi transportasi berbasis aplikasi tetap dapat dilanjutkan.
Dudy menegaskan pemerintah akan menangani berbagai hal yang berkaitan dengan operasional ojol. Pertumbuhan jumlah pengemudi dan bertambahnya perusahaan aplikasi transportasi membuat pemerintah perlu mengambil peran dalam menata sektor ini.
Proses penyusunan aturan membutuhkan waktu karena persoalan ojol tidak hanya menyangkut transportasi. Pembahasannya juga melibatkan kementerian dan lembaga lintas sektor, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.
Keterlibatan banyak pemangku kepentingan mencerminkan luasnya dampak layanan ojol. Selain menjadi moda perjalanan, sektor ini juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi digital, pekerjaan pengemudi, penggunaan platform aplikasi, dan layanan bagi konsumen. Karena itu, penyusunan aturan memerlukan penyelarasan kepentingan agar kebijakan yang lahir dapat diterapkan secara efektif.
Status Sepeda Motor Masih Menjadi Persoalan
Salah satu pokok persoalan yang disoroti pemerintah ialah status sepeda motor dalam peraturan saat ini. Kendaraan roda dua belum diakui sebagai angkutan umum, meskipun jasa ojol dalam praktik telah digunakan luas oleh masyarakat untuk kebutuhan perjalanan sehari-hari.
“Ini yang dicoba dilakukan oleh perpres tersebut. Hanya memang sepertinya mungkin karena satu dan lain hal pembahasannya belum selesai,” ujarnya.
Pengakuan formal terhadap ojol melalui RUU LLAJ atau regulasi lain akan menjadi perubahan penting dalam tata kelola transportasi berbasis aplikasi. Bagi pengguna, kepastian aturan dapat memberi pemahaman lebih jelas mengenai posisi layanan yang mereka gunakan. Bagi pengemudi dan perusahaan aplikasi, regulasi akan menjadi rujukan dalam menjalankan kegiatan operasional.
Pemerintah kini menghadapi tugas untuk menyeimbangkan kebutuhan mobilitas masyarakat dengan aspek keselamatan di jalan. Usulan memasukkan ojol ke dalam revisi UU LLAJ menunjukkan bahwa layanan tersebut tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan bagian dari realitas transportasi yang memerlukan pengaturan resmi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kemenhub Usul Ojol Jadi Transportasi Umum?Kemenhub Usul Ojol Jadi Transportasi Umum is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kemenhub Usul Ojol Jadi Transportasi Umum matter?Kemenhub Usul Ojol Jadi Transportasi Umum matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.