DPR Minta Nutri-Level Segera Diterapkan pada Pangan Olahan
DPR Dorong Percepatan Label Nutri-Level untuk Pangan Olahan
Wartanaya.com – Penerapan label Nutri-Level pada produk pangan olahan didorong agar dipercepat sebagai bagian dari upaya menekan penyakit tidak menular di Indonesia. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai kebijakan tersebut perlu digunakan sebagai perangkat kesehatan masyarakat yang mendorong perubahan pola konsumsi sekaligus perbaikan mutu produk di pasaran.
Isu itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Pembahasan rapat mencakup percepatan akses masyarakat terhadap obat, vaksin, serta produk kesehatan inovatif, termasuk pelaksanaan Nutri-Level untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL.
Dalam pembahasan tersebut, perlindungan konsumen terhadap potensi risiko keamanan kemasan pangan juga menjadi perhatian. Charles memandang informasi pada bagian depan kemasan dapat membantu masyarakat mengenali tingkat kandungan gizi suatu produk secara lebih mudah.
Instrumen untuk Mengendalikan Risiko PTM
Nutri-Level merupakan label informasi gizi yang dapat ditempatkan di bagian depan kemasan pangan olahan. Charles menekankan bahwa manfaat kebijakan ini tidak seharusnya berhenti pada pemberian informasi ketika konsumen hendak membeli produk.
Ia berharap label tersebut menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi risiko penyakit tidak menular atau PTM. Kebutuhan itu dinilai mendesak mengingat prevalensi sejumlah penyakit terkait pola makan dan gaya hidup masih tinggi.
"Tadi kalau saya cermat mendengarkan, kita semua mengapresiasi sebetulnya inisiatif tentang Nutri-level ini dan ini saya rasa sesuatu yang memang dibutuhkan untuk saat ini di Indonesia untuk menurunkan angka PTM (penyakit tidak menular)."
Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan 30,8% penduduk berusia di atas 18 tahun mengalami hipertensi. Angka diabetes mencapai 11,7%, sedangkan obesitas tercatat sebesar 23,4%. Charles juga mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menyatakan bahwa 73% kematian di Indonesia berkaitan dengan penyakit tidak menular.
Kondisi tersebut turut berhubungan dengan besarnya kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Karena itu, kebijakan pencegahan dipandang penting, termasuk melalui penyediaan informasi yang lebih jelas serta dorongan bagi produsen untuk memperbaiki komposisi pangan.
Mempertanyakan Tahap Awal yang Terbatas
Charles mempertanyakan alasan kewajiban Nutri-Level pada tahap awal hanya diarahkan untuk produk minuman. Ia menilai pangan olahan juga perlu segera masuk dalam cakupan kebijakan karena banyak produk konsumsi sehari-hari berada dalam kategori tersebut.
"Walaupun kita mengapresiasi inisiatif ini, tetapi pertanyaan saya kenapa hanya diwajibkan untuk minuman saja di tahap awal? Kenapa tidak langsung diberlakukan pada pangan olahan?"
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti lamanya masa transisi penerapan Nutri-Level. Dalam pandangannya, situasi PTM yang sudah mendesak menuntut perubahan regulasi dilakukan lebih cepat agar manfaat kebijakan dapat dirasakan lebih luas.
Ia menilai pengenaan label tidak identik dengan penghentian kegiatan produksi. Produsen masih dapat menjalankan usahanya, sembari mendapat arah yang lebih jelas untuk meningkatkan kualitas kandungan pangan yang dipasarkan kepada masyarakat.
"Kenapa ini baru diberlakukan di tahun 2026? Mengapa deadline yang diberikan sangat panjang? Karena kebutuhannya sudah mendesak,"
Dorongan Perbaikan Produk dari Level C dan D
Charles meminta pemerintah mempercepat penyesuaian aturan agar Nutri-Level dapat diterapkan lebih luas pada pangan olahan. Ia menginginkan kebijakan ini memberi sinyal yang kuat kepada industri bahwa kualitas gizi produk perlu terus ditingkatkan.
Label di kemasan depan dapat menjadi titik awal bagi konsumen untuk mempertimbangkan pilihan pangan. Namun, Charles menilai tujuan akhirnya harus lebih jauh: mendorong produk dengan penilaian rendah agar secara bertahap dapat diperbaiki.
"Saya meminta segera diberlakukan lebih cepat lagi penerapan terkait Nutri-level dalam hal produk pangan olahan. Harapan saya ini bisa menjadi instrumen kesehatan masyarakat, bukan sekadar informasi, tetapi ada perencanaan ke depan bagaimana produk yang saat ini yang levelnya C dan D dalam sekian waktu, sekian tahun bisa naik ke level B dan A,"
Gagasan tersebut menempatkan Nutri-Level bukan hanya sebagai penanda di rak penjualan, melainkan bagian dari proses pembenahan ekosistem pangan olahan. Konsumen memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami, sementara produsen memiliki dorongan untuk memperhatikan kandungan gula, garam, dan lemak dalam produknya.
Untuk mencapai tujuan itu, edukasi perlu berjalan bersamaan dengan penerapan aturan. Masyarakat memerlukan pemahaman mengenai arti informasi gizi pada kemasan dan pentingnya memilih pangan yang lebih sehat. Di sisi lain, pelaku usaha juga perlu didorong untuk menghasilkan pilihan produk yang lebih baik bagi konsumen.
"Jadi ke depan produsen pun harus kita edukasi, harus kita dorong bisa memproduksi pangan olahan yang sehat untuk masyarakat kita. Jadi bukan sekadar informasi, tapi instrumen masyarakat kita mengonsumsi makanan yang lebih sehat,"
Percepatan Nutri-Level pada pangan olahan diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan PTM dari sisi konsumsi sehari-hari. Kebijakan ini juga diarahkan untuk membangun perubahan bertahap: informasi yang lebih jelas bagi publik, perhatian lebih besar terhadap kandungan produk, serta peningkatan kualitas pangan olahan yang tersedia di Indonesia.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPR Minta Nutri Level Segera Diterapkan?DPR Minta Nutri Level Segera Diterapkan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPR Minta Nutri Level Segera Diterapkan matter?DPR Minta Nutri Level Segera Diterapkan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.