Beda Pola Elektabilitas Prabowo dan Pendahulunya di Tahun Kedua Pemerintahan
Beda Pola Elektabilitas Prabowo dan Pendahulunya
Wartanaya.com – Masuk tahun kedua pemerintahan, petahana Indonesia menghadapi ujian klasik: janji kampanye berhadapan langsung dengan realitas dapur, harga sembako, dan antrean di puskesmas. Beda Pola Elektabilitas Prabowo dan Pendahulunya terlihat jelas dari data survei terbaru—sentimen publik yang semula euforik kini bergeser ke arah evaluasi dingin, dan nama-nama di luar lingkaran kekuasaan mulai mendominasi daftar preferensi pemilih.
Pergeseran Tajam dalam Angka Survei
Temuan Tempo Data Science yang dipublikasikan 27 Agustus menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada angka 15 persen. Jauh di atasnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menembus 42 persen, diikuti Anies Baswedan (10 persen) dan Gibran Rakabuming Raka (6 persen). Pola serupa sudah tersirat lebih awal: survei SMRC bulan Juli mencatat elektabilitas Prabowo di 14,5 persen sementara Dedi berada di 35 persen. Kesenjangan dua digit antara petahana dan figur daerah bukan fenomena baru, tetapi skalanya kali ini lebih curam dibanding siklus-siklus sebelumnya.
Dedi Mulyadi bukan pendatang baru dalam percakapan politik nasional. Sebelum memimpin provinsi, ia menjabat Bupati Purwakarta dua periode (2008–2018) dan dikenal luas dengan sapaan "KDM" atau "Kang Dedi Mulyadi." Akar popularitasnya di tingkat akar rumput kini menemukan saluran baru melalui jabatan eksekutif tingkat provinsi, memperluas jangkauan pesan politiknya secara eksponensial.
Mekanisme di Balik Lonjakan dan Penurunan
Khairul Anam, General Manager Tempo Data Science, menjelaskan bahwa kedekatan personal dengan masyarakat menjadi salah satu pendorong utama popularitas Dedi. Namun ia menegaskan bahwa faktor kedekatan saja tidak memadai untuk menjelaskan lonjakan tersebut. Dalam periode survei 31 Juli–11 Agustus, tingkat kesan positif terhadap Dedi mencapai 98 persen dari responden—angka yang nyaris tidak memiliki padanan di antara figur politik nasional lainnya.
Indikator top of mind memperkuat gambaran tersebut: 30 persen responden menyebut nama Dedi sebagai tokoh pertama yang muncul di pikiran, berbanding 20 persen untuk Prabowo. Metodologi survei melibatkan 1.260 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, tersebar di 38 provinsi, dengan wawancara langsung menggunakan multistage random sampling. Margin of error ditetapkan −2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Kinerja Program sebagai Penentu Preferensi
Data Tempo Data Science juga memperlihatkan korelasi kuat antara penilaian publik terhadap program pemerintah dan elektabilitas petahana. Pada segmen responden yang menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai "sangat baik", elektabilitas Prabowo melonjak ke 59 persen. Untuk Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dinilai "baik", angkanya mencapai 41 persen.
Yang menarik, penilaian positif terhadap kebijakan pemerintah tidak serta-merta membuat Prabowo mengungguli Dedi. Pada segmen MBG "baik", elektabilitas Dedi justru mencapai 51 persen sementara Prabowo hanya 34 persen. Pada segmen Kopdes "baik", Dedi memperoleh 44 persen berbanding 41 persen untuk Prabowo. Artinya, bahkan di antara mereka yang mendukung kebijakan pemerintah, preferensi personal terhadap figur Dedi tetap lebih kuat.
"Karena itu, jika Prabowo ingin meningkatkan kembali elektabilitasnya, kuncinya cuma satu: perbaiki kinerja pemerintah. Perbaiki kondisi ekonomi, ciptakan lapangan kerja, dan jaga harga-harga," ujar Khairul Anam lewat pesan singkat WhatsApp pada Jumat (4/9).
Kurva Kepuasan yang Menukik
Penurunan elektabilitas petahana tidak berdiri sendiri. Ia berjalan paralel dengan erosi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran. Survei Tempo mencatat hanya 37 persen responden yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja kedua pejabat tersebut—anjlok drastis dari 75 persen pada Desember 2025 dan 58 persen pada Maret 2026. Penurunan 38 poin persentase dalam rentang kurang dari sembilan bulan merupakan anomali dalam konteks politik Indonesia, di mana efek "honeymoon" petahana biasanya bertahan hingga akhir tahun kedua sebelum evaluasi kebijakan mendominasi wacana.
Agung Baskoro, Direktur Trias Politika Strategis, menilai bahwa dinamika ini secara langsung terkait dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah. Ia menyoroti bahwa sejumlah program andalan presiden, terutama MBG, belum memberikan efek optimal yang dijanjikan. Pelaksanaan program tersebut belakangan kerap menjadi sorotan negatif, memperlebar jarak antara retorika kebijakan dan pengalaman langsung masyarakat.
FAQ
Apakah penurunan elektabilitas petahana di tahun kedua merupakan pola yang lazim? Ya, secara historis sentimen publik terhadap petahana cenderung bergeser dari euforia menuju evaluasi setelah tahun pertama. Namun kecepatan penurunan kali ini—38 poin dalam kurang dari sembilan bulan—lebih curam dibanding siklus-siklus sebelumnya dan mengindikasikan bahwa sejumlah kebijakan unggulan belum menghasilkan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Metodologi apa yang digunakan dalam survei Tempo Data Science? Survei melibatkan 1.260 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, tersebar di 38 provinsi, dengan wawancara langsung menggunakan multistage random sampling. Margin of error ditetapkan −2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dan periode pengumpulan data berlangsung 31 Juli hingga 11 Agustus.
Faktor apa yang paling menentukan preferensi pemilih antara petahana dan figur daerah? Berdasarkan data survei, kedekatan personal dan kesan positif figur daerah menjadi pendorong utama. Bahkan di antara responden yang menilai program pemerintah secara positif, preferensi terhadap figur daerah tetap lebih kuat, menunjukkan bahwa popularitas personal tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh dukungan kebijakan.