BGN Targetkan 2.700 Dapur MBG di Wilayah 3T Mulai Dibuka Bulan Depan
BGN Targetkan 2 700 Dapur MBG di Wilayah 3T: Operasional Bertahap Dimulai September 2026
Wartanaya.com – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan bahwa BGN Targetkan 2 700 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan diaktifkan secara bertahap mulai September 2026. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, seusai pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (28/8).
"Kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T, ada 2.700 dapur yang sudah siap secara bertahap kami buka," ujar Sudaryono.
Keputusan pengaktifan tersebut bukan tanpa pertimbangan teknis. Setiap dapur yang masuk daftar operasional wajib melewati proses verifikasi kesiapan infrastruktur, rantai pasok bahan pangan, serta kesiapan sumber daya manusia di lokasi. Dengan demikian, BGN memastikan bahwa layanan MBG yang tiba di wilayah 3T benar-benar dapat berjalan berkelanjutan dan tidak sekadar menjadi simbolis.
Antrean 13.000 Dapur dan Mekanisme Penyisiran
Skala permintaan MBG jauh melampaui kapasitas yang siap diaktifkan dalam waktu dekat. Saat ini tercatat sekitar 13.000 dapur yang masih mengantre untuk memperoleh izin operasional. Sudaryono menegaskan bahwa seluruh antrean tidak akan dibuka secara serentak; mekanisme penyisiran akan diterapkan berdasarkan tingkat kesiapan masing-masing lokasi.
"Dalam antrean ini kami sisir, memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah titik itu kemudian kami exclude. Mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah."
Penyisiran tersebut mencakup pengecekan ketersediaan lahan, akses logistik, serta kesiapan kelompok penerima manfaat di sekitar dapur. Dapur yang belum memenuhi ambang kesiapan akan ditunda hingga seluruh prasyarat terpenuhi, sehingga kualitas layanan tetap terjaga.
Prioritas di Luar Wilayah 3T
Perluasan MBG tidak berhenti pada kawasan 3T. BGN juga menempatkan pondok pesantren yang hingga kini belum tersentuh program serta daerah-daerah di luar Pulau Jawa sebagai prioritas pengaktifan berikutnya. Penentuan urutan lokasi akan mempertimbangkan kepadatan sekolah, kelompok penerima yang belum terlayani, serta kondisi geografis setempat. Pendekatan ini memastikan bahwa manfaat gizi merata tanpa memandang batas administratif.
Sudaryono menambahkan bahwa gelombang permintaan dari sekolah-sekolah terus berdatangan melalui berbagai saluran. Kanal pengajuan sangat beragam, mulai dari surat resmi, surel, pesan langsung di media sosial, hingga video yang dikirimkan secara pribadi kepada pejabat BGN.
"Ada yang kirim video ke saya, sekolah meminta MBG-nya segera dibuka di sekolahnya, ada yang kirim email, ada yang kirim surat, ada yang kirim DM di sosial media."
Efisiensi Anggaran 2026: Dari Rp 268 Triliun ke Rp 229 Triliun
Sebagai bagian dari penataan ulang fiskal, BGN melakukan efisiensi terhadap alokasi anggaran MBG tahun anggaran 2026. Angka yang semula ditetapkan sebesar Rp 268 triliun dipangkas menjadi Rp 229 triliun setelah dilakukan penyisiran kebutuhan pelaksanaan program secara menyeluruh. Hingga Kamis (27/8), total anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp 177 triliun.
"Jadi dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun, ada efisiensi di situ. Insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insyaallah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran."
Sudaryono menegaskan bahwa perluasan dapur di kawasan 3T akan dijalankan sepenuhnya menggunakan anggaran yang sudah tersedia, tanpa mengajukan tambahan ke Kementerian Keuangan.
Pelibatan DJKN dalam Penilaian Nilai Aset
Untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas, BGN melibatkan Kementerian Keuangan dalam pengawasan operasional dapur MBG di wilayah 3T. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ditugaskan melakukan appraisal terhadap aset-aset dapur, termasuk peralatan memasak, bangunan, dan infrastruktur pendukung. Hasil penilaian ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan besaran insentif operasional serta penyesuaian tingkat biaya di tiap wilayah.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Perluasan MBG di Wilayah 3T
Kapan dapur MBG di wilayah 3T mulai beroperasi?
Pengaktifan bertahap dijadwalkan dimulai pada September 2026. Urutan pembukaan disesuaikan dengan hasil verifikasi kesiapan masing-masing dapur, sehingga tidak seluruhnya beroperasi pada waktu yang sama.
Apakah sekolah di luar wilayah 3T juga bisa mengajukan MBG?
Ya. BGN menerima pengajuan dari sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah di luar Pulau Jawa dan pondok pesantren. Pengajuan dapat dilakukan melalui surat resmi, surel, pesan media sosial, atau video yang dikirimkan langsung.
Apakah perluasan ini memerlukan tambahan anggaran?
Berdasarkan pernyataan Kepala BGN, perluasan dapur di wilayah 3T akan dijalankan menggunakan alokasi anggaran 2026 yang sudah tersedia (Rp 229 triliun setelah efisiensi) tanpa mengajukan penambahan.