Bappenas: Indonesia Terjebak 3 Dekade Jadi Negara Berpendapatan Menengah
Indonesia Masih Terkunci di Perangkap Pendapatan Menengah, Kata Bappenas
Wartanaya.com – Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR pada Kamis (27/8), Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Indonesia telah terjebak dalam status negara berpendapatan menengah selama lebih dari tiga dekade. Menurut catatan resmi, sejak 1993 Indonesia memang sudah meninggalkan kategori pendapatan rendah, tetapi hingga kini belum berhasil melampaui ambang batas menuju kelompok berpenghasilan tinggi.
"Indonesia sudah terlalu lama di dalam ekonomi pendapatan menengah. Sejak tahun 1993 menurut catatan kami, Indonesia memang sudah keluar dari kategori pendapatan rendah, namun tetap belum bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi," kata Pambudy.
Alasan di Balik Dorongan Pertumbuhan Tinggi
Pambudy menyoroti bahwa pengalaman menghadapi krisis moneter 1998 serta pandemi Covid-19 membuktikan satu hal: meskipun fondasi ekonomi nasional relatif kokoh, pemerintah tetap harus waspada terhadap berbagai guncangan eksternal. Dalam konteks itulah, akselerasi pertumbuhan menjadi instrumen utama untuk melepaskan Indonesia dari middle income trap.
Ia merinci sejumlah alasan mengapa laju pertumbuhan yang tinggi tidak bisa ditawar. Pertama, kapasitas produksi nasional perlu diperluas secara signifikan. Kedua, penciptaan lapangan kerja harus dipercepat agar daya serap tenaga kerja meningkat. Ketiga, daya saing sektor industri wajib terus ditingkatkan agar tidak tertinggal dari kompetitor regional. Keempat, pendapatan per kapita masyarakat harus naik secara berkelanjutan.
"Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi tinggi juga dibutuhkan agar daya saing industri kita terus meningkat," katanya.
Menurut Pambudy, pertumbuhan tidak boleh sekadar dipahami sebagai angka statistik. Ia harus berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, serta diiringi pemerataan ekonomi dan penyempitan kesenjangan antarkelompok masyarakat.
Target RKP 2027 dan Strategi Pencapaiannya
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Pambudy menilai angka tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi hingga 2029, selaras dengan sasaran Asta Cita. Ia menekankan bahwa target itu harus dikejar dengan menjaga keseimbangan antara optimisme dan realitas kondisi perekonomian.
"Target tersebut harus kita capai dengan optimisme, namun tetap harus realistis melalui penguatan produktivitas, melalui peningkatan investasi, melalui percepatan industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas," kata Pambudy.
Di antara strategi yang disiapkan terdapat penguatan produktivitas, peningkatan arus investasi, serta percepatan industrialisasi. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mendorong pengembangan industri strategis, menaikkan produktivitas dan produksi pangan utama, serta meningkatkan produktivitas sekitar 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui program Prokesra.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Bappenas?Bappenas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Bappenas matter?Bappenas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.