WartaNaya
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Climate Catalyst dan UGM: Baja Hijau Bisa Bawa Surplus Dagang Miliaran Dolar

Published Agustus 20, 2026 · Updated Agustus 20, 2026 · By Patricia Miller - wartanaya.com

Foto : Patricia Miller - wartanaya.com

Baja Hijau dan Peluang Surplus Dagang Miliaran Dolar bagi Indonesia

Wartanaya.com – Industri baja dalam negeri sudah lama berada di bawah tekanan struktural. Sebelum kebijakan dekarbonisasi masuk ke agenda, sejumlah produsen berskala menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Rata-rata pemanfaatan kapasitas pabrik hanya menyentuh angka 62 persen, jauh di bawah ambang 80 persen yang dibutuhkan agar kesehatan keuangan perusahaan tetap terjaga.

Di tengah kondisi tersebut, sebuah laporan gabungan dari Climate Catalyst dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) menawarkan perspektif berbeda. Dokumen berjudul Green Steel for Growth: The Economic Case for Steel Decarbonisation in Indonesia memodelkan bagaimana peralihan ke baja hijau—khususnya melalui teknologi electric arc furnace (EAF)—dapat mengubah lanskap ekonomi nasional sekaligus memangkas emisi karbon.

Mekanisme Teknologi EAF

EAF bekerja dengan meleburkan bahan baku seperti besi tua (scrap) maupun direct reduced iron (DRI) menggunakan busur listrik. Bagi industri baja domestik, teknologi ini dinilai lebih menguntungkan karena sepenuhnya berbasis listrik dan membuka akses terhadap besi tua sebagai bahan baku utama, mengurangi ketergantungan pada jalur produksi berbasis batu bara.

Tiga Skenario Pemodelan Ekonomi

Laporan tersebut mensimulasikan tiga jalur kebijakan:

Business-as-Usual — tidak ada intervensi kebijakan khusus untuk mendorong transisi. Transisi Bertahap (Gradual Transition) — menerapkan harga karbon US$25 per ton emisi, menetapkan target pengadaan hijau 35 persen pada 2050, serta memperluas produksi baja berbasis EAF secara moderat untuk menggantikan teknologi Blast Furnace–Basic Oxygen Furnace (BF-BOF) yang mengandalkan batu bara kokas. Transisi Dipercepat (Accelerated Transition) — menaikkan harga karbon ke US$50 per ton emisi, menargetkan pengadaan hijau 70 persen pada 2050, serta mewajibkan fasilitas baru beremisi rendah beroperasi mulai 2027.

Dampak Ekonomi Skenario Transisi Dipercepat

Pemodelan menunjukkan tiga keuntungan utama apabila Indonesia menempuh jalur percepatan:

Keuntungan perdagangan. Defisit perdagangan baja sebesar US$405 juta (Rp6,48 triliun) berbalik menjadi surplus US$8,2 miliar (Rp131,2 triliun). Transisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi strategis menghadapi mekanisme perdagangan internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, sekaligus membuka akses ke pasar Asia Pasifik yang terus berkembang untuk produk baja rendah emisi.

Peningkatan kesejahteraan. Welfare gains diproyeksikan mencapai US$34 miliar (Rp544 triliun) bagi perekonomian nasional sepanjang periode 2025–2050.

Penciptaan lapangan kerja. Peralihan ke teknologi EAF menghasilkan lebih banyak tenaga kerja dibanding BF-BOF. Permintaan tenaga kerja di sektor pembuatan baja sekunder diproyeksi melonjak lebih dari 64 persen pada tahun 2050.

Sebaliknya, menunda transisi dan melanjutkan investasi pada pabrik baja berbasis batu bara dinilai berisiko menghasilkan aset terlantar bernilai US$35 miliar (Rp560 triliun), seiring pengetatan standar emisi dalam perdagangan global.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mempercepat transisi, laporan tersebut menyarankan beberapa langkah konkret. Pemerintah perlu menetapkan target pengadaan baja rendah karbon khusus untuk proyek konstruksi negara guna menciptakan permintaan yang stabil. Standar Nasional Indonesia (SNI) baja juga perlu diperluas dengan memasukkan kewajiban pengungkapan intensitas karbon. Selain itu, rantai pasok besi tua domestik harus diformalkan, dan produsen baja perlu difasilitasi dalam mengakses energi terbarukan yang andal serta terjangkau.

Pandangan Para Penggagas

"Saat ini, makin banyak yang menyadari bahwa hal tersebut bukan hanya peluang strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, tetapi juga terdapat risiko yang sangat besar jika kita mempertahankan kondisi business-as-usual," ujar Arief Aziz, Direktur Indonesia Climate Catalyst, sebagaimana dikutip dari siaran pers pada Rabu (19/8).

Arief Aziz menambahkan bahwa narasi lama—bahwa langkah keberlanjutan selalu menjadi beban ekonomi—kini telah berbalik arah.

"Indonesia tidak boleh memperlakukan transisi baja hijau hanya sebagai biaya dekarbonisasi yang harus diminimalkan, melainkan sebagai peluang industri yang harus dipetik. Risiko yang lebih besar adalah menunda transisi dan mengunci investasi pada aset yang dapat segera menjadi tidak kompetitif," tegas Ardyanto Fitrady, Peneliti Utama Pusat Studi Energi UGM.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Climate Catalyst dan UGM?

Climate Catalyst dan UGM is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Climate Catalyst dan UGM matter?

Climate Catalyst dan UGM matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.