Industri

Petani Sawit Rakyat Ingin Dilibatkan dalam Hilirisasi Sawit, Ajukan 3 Tuntutan

Konferensi_Nasional_Perkebunan_Rakyat_II-2026_09_21-18_27_47_f46b1d511cd38b3289e8bcfc9f9b73e1_960x640_thumb

Petani Sawit Rakyat Ingin Dilibatkan dalam Hilirisasi Sawit

Wartanaya.com – Petani Sawit Rakyat Ingin Dilibatkan dalam hilirisasi sawit agar tidak hanya menjadi pemasok tandan buah segar (TBS) dengan keuntungan tipis. Aspirasi tersebut mengemuka dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II yang diinisiasi koalisi organisasi petani dan masyarakat sipil di Jakarta, Senin (21/9).

Koalisi yang terdiri dari Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Sawit Watch, dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola perkebunan.

Agenda konferensi mencakup percepatan reforma agraria, pengawasan dampak penertiban kawasan hutan agar tidak mengorbankan ruang hidup masyarakat, serta penguatan koperasi petani untuk menguasai industri dasar sawit. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Tiga Tuntutan Petani untuk Transformasi Sawit

1. Reforma agraria perkebunan

Koalisi menilai ketimpangan penguasaan lahan masih menjadi akar persoalan di sektor perkebunan. Dari total areal sawit nasional, perkebunan besar swasta menguasai 54,08% atau 8,61 juta hektare, sedangkan perkebunan rakyat mencakup 6,74 juta hektare atau 42,29%.

Ketua Umum SPI sekaligus Ketua Panitia Pengarah Konferensi, Henry Saragih, mengatakan pembangunan perkebunan rakyat perlu dijalankan melalui koperasi yang benar-benar melaksanakan prinsip reforma agraria. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus berpihak pada kesejahteraan petani, kepastian pasar, serta keadilan hukum dan ekonomi.

Penasehat Senior IHCS Gunawan menambahkan, reforma agraria tidak cukup berhenti pada redistribusi tanah. Transformasi juga harus menyentuh penguasaan ekonomi melalui kelembagaan koperasi petani pekebun. Ia berharap Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria dapat mendorong pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan.

2. Perlindungan ruang kelola petani kecil

Tuntutan berikutnya adalah memastikan penertiban kawasan hutan tidak menjadi celah pemutihan ilegalitas korporasi atau justru salah sasaran terhadap petani kecil. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo meminta proses tersebut disertai transparansi data agar kepastian ruang kelola rakyat tetap terlindungi.

Koalisi menilai perlindungan hukum dan akses yang jelas terhadap lahan menjadi syarat penting bagi petani untuk membangun usaha secara mandiri. Tanpa kepastian tersebut, petani berisiko tetap berada dalam posisi lemah di tengah rantai pasok sawit.

3. Koperasi masuk ke rantai hilirisasi

Petani Sawit Rakyat Ingin Dilibatkan dalam industri pengolahan, bukan sekadar pada tahap produksi bahan baku. Ketua Umum SPKS Sabarudin menyatakan sekitar 40% petani sawit menguasai lahan dan seharusnya memperoleh kesempatan ikut membangun hilirisasi, termasuk melalui pabrik mini kelapa sawit.

“Kita siap membangun pabrik mini kelapa sawit,” kata Sabarudin.

Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono menyatakan kementeriannya mendukung koperasi petani sawit untuk masuk dalam hilirisasi. Ia menilai koperasi dapat membangun pabrik crude palm oil (CPO), sebagaimana perusahaan besar telah mengembangkan fasilitas pengolahan sendiri.

Sekretaris Jenderal API Muhammad Nur Uddin mengatakan pelaksanaan reforma agraria di lokasi Prioritas Reforma Agraria membutuhkan alokasi anggaran Rp100 triliun. Dukungan anggaran dibutuhkan untuk memperkuat kelembagaan, membangun infrastruktur pertanian, dan mendampingi koperasi pekebun.

Mengapa Keterlibatan Petani dalam Hilirisasi Penting?

Selama ini, petani swadaya dan pekebun skala kecil kerap hanya menjual TBS kepada pemodal besar. Kondisi tersebut membuat petani memiliki kendali terbatas atas rantai nilai dan menerima margin yang relatif tipis.

Dengan koperasi yang kuat serta akses ke fasilitas pengolahan, petani berpeluang memperoleh nilai tambah dari hasil kebun mereka. Petani Sawit Rakyat Ingin Dilibatkan agar pembangunan industri sawit nasional tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah perkebunan.

FAQ Petani Sawit Rakyat dan Hilirisasi

Apa yang dimaksud hilirisasi sawit bagi petani?

Hilirisasi sawit adalah keterlibatan petani dalam proses setelah panen, termasuk pengolahan hasil kebun. Tujuannya agar petani tidak hanya menjual bahan baku, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari produk olahan.

Apa peran koperasi dalam hilirisasi sawit?

Koperasi dapat menjadi wadah bagi petani untuk menghimpun modal, memperkuat posisi tawar, mengelola fasilitas pengolahan, dan membangun akses pasar. Model ini diharapkan membantu petani lebih mandiri dalam rantai industri sawit.

Apa tiga tuntutan utama koalisi petani?

Tiga tuntutan tersebut meliputi reforma agraria perkebunan, perlindungan ruang kelola petani dalam penertiban kawasan hutan, serta penguatan koperasi agar petani dapat terlibat langsung dalam hilirisasi sawit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *