KLH Targetkan Ekosistem Pengelolaan Limbah Baterai EV, Rampung Tahun Depan

Indonesia Menyusun Peta Jalan Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik: Target Ekosistem Lengkap Sebelum Akhir 2026

Wartanaya.com – Arus kendaraan listrik yang kian deras di jalanan Nusantara membawa satu konsekuensi lingkungan yang tak bisa diabaikan: jutaan sel baterai lithium-ion akan mencapai akhir masa pakainya dalam satu dekade ke depan. Menyadari skala tantangan itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kini menggeser prioritasnya ke arah pembangunan ekosistem pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik (EV) secara menyeluruh — mulai dari regulasi, titik pengumpulan, logistik, hingga daur ulang industri.

Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 KLH, Amsor, menegaskan bahwa kerangka hukum akan dirampungkan pada tahun berjalan, sementara infrastruktur fisik dan operasional ekosistem ditargetkan berdiri paling lambat tahun depan. Dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Jumat (4/9), ia menyampaikan bahwa proses ini tidak lagi bisa ditunda mengingat laju adopsi kendaraan listrik di dalam negeri.

“Paling lambat tahun depan ekosistemnya sudah terbangun, didahului dengan peraturan tentang pengelolaan (limbah) tahun ini. Insyaallah di pertengahan tahun depan sudah bisa kami selesaikan.”

Mengapa Waktu Menjadi Faktor Kritis

Amsor menyoroti satu angka teknis yang menjadi pemicu urgensi: umur operasional kendaraan bermotor listrik berkisar antara lima hingga delapan tahun. Artinya, gelombang pertama kendaraan listrik yang mulai beredar di pasar domestik sejak beberapa tahun silam akan memasuki fase penggantian baterai secara masif dalam rentang waktu yang relatif singkat. Puncak volume limbah baterai, kata dia, tinggal menunggu waktu.

Konteksnya lebih luas lagi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target 2 juta unit kendaraan listrik pada 2035 sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Setiap unit membawa baterai berkapasitas puluhan kilowatt-jam yang, bila dibuang sembarangan, melepaskan logam berat dan elektrolit ke tanah serta perairan. Tanpa mekanisme pengelolaan yang terstruktur, beban lingkungan akan menumpuk di titik-titik yang tidak dirancang untuk menampungnya.

Regulasi sebagai Fondasi Pertama

Langkah awal yang sedang difinalisasi KLH adalah penyusunan peraturan khusus tentang pengelolaan limbah baterai EV. Dokumen ini akan menetapkan klasifikasi, standar penanganan, kewajiban produsen dan distributor, serta mekanisme pelaporan. Tanpa payung hukum yang jelas, seluruh rantai logistik di hilir tidak memiliki dasar operasional.

Baterai EV yang sudah tidak terpakai secara resmi dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Klasifikasi ini bukan sekadar label administratif — ia mengimplikasikan bahwa setiap tahap penanganan, dari pengumpulan hingga pemrosesan akhir, harus memenuhi protokol keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang ketat.

Model Pengumpulan: Dealer, Bengkel Resmi, dan Peran Daerah

Salah satu keputusan struktural yang telah dirumuskan adalah menjadikan jaringan dealer dan bengkel resmi EV sebagai titik utama pengumpulan baterai bekas. Amsor memperkirakan jumlah titik tersebut dapat mencapai ribuan unit di seluruh Indonesia, mengingat ekspansi jaringan penjualan dan purna jual kendaraan listrik yang terus meluas.

Mekanisme yang dirancang bersifat insentif: pengguna kendaraan listrik menyerahkan baterai yang sudah tidak berfungsi ke titik pengumpulan dan menerima baterai pengganti. Untuk memastikan partisipasi masyarakat tetap tinggi, pemerintah menyiapkan skema insentif finansial bagi setiap individu yang mengembalikan atau menukar baterai.

“Setiap individu yang mengembalikan atau menukar baterai EV, tentu harus ada insentif yang bisa diberikan, sehingga itu akan benar-benar bisa menarik.”

Pemerintah daerah turut dilibatkan dalam mendukung operasional titik-titik pengumpulan, mulai dari perizinan lokasi hingga koordinasi dengan dinas lingkungan hidup setempat. Kolaborasi lintas level pemerintahan ini dianggap esensial agar cakupan geografis tidak terkonsentrasi di kota-kota besar saja.

Rantai Pasca-Pengumpulan: Dari Pengumpul B3 ke Pusat Daur Ulang

Setelah baterai terkumpul di tingkat dealer atau bengkel, alur selanjutnya mengarah ke pengumpul limbah B3 yang telah mengantongi izin resmi dari KLH. Tahap ini memastikan bahwa material berbahaya ditangani oleh pihak yang memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan.

“Setelah dari pengumpul limbah B3, larinya ke recycling center.”

Di pusat daur ulang, baterai bekas menjalani proses pemilahan ulang. Sel-sel yang masih memiliki kapasitas memadai dapat dialokasikan untuk pemanfaatan sekunder — yang dalam terminologi industri dikenal sebagai second life — misalnya sebagai penyimpanan energi statis untuk instalasi surya atap atau sistem cadangan daya. Sel yang sudah di bawah ambang kinerja baru kemudian diurai untuk ekstraksi material bernilai seperti lithium, kobalt, nikel, dan mangan.

Standar Teknis untuk Pemanfaatan Sekunder

KLH sedang menyiapkan standar teknis khusus yang mengatur syarat baterai bekas agar layak masuk jalur second life. Standar ini akan mencakup parameter kapasitas minimum, tingkat degradasi sel, protokol pengujian keselamatan, serta batas dampak lingkungan selama masa pakai kedua. Tujuannya memastikan bahwa praktik pemanfaatan ulang tidak mengorbankan keselamatan pengguna maupun kualitas lingkungan.

“Sekilas teknis itu yang sedang kami siapkan, kami punya target waktu, sehingga pada saatnya nanti bisa berjalan dengan baik dan ini membutuhkan dukungan dari seluruh pihak.”

Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan

Amsor menekankan bahwa pembangunan ekosistem ini tidak dapat ditangani KLH secara unilateral. Diskusi teknis telah dilakukan dengan sejumlah kementerian terkait, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), serta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). Keterlibatan asosiasi industri memastikan bahwa kewajiban produsen dan rantai pasok diperhitungkan sejak tahap desain regulasi, bukan sekadar menjadi beban administratif di kemudian hari.

“Sehingga ekosistem itu akan kita bangun bersama-sama.”

Keberhasilan skema ini pada akhirnya bergantung pada satu variabel yang sulit diukur di ruang rapat: perilaku konsumen. Tanpa partisipasi aktif pemilik kendaraan listrik dalam mengembalikan baterai bekas ke titik resmi, seluruh infrastruktur yang dibangun akan menganggur. Di sinilah peran insentif, edukasi publik, dan kemudahan akses titik pengumpulan menjadi penentu apakah ekosistem ini benar-benar berfungsi atau sekadar menjadi dokumen di laci arsip.