Bos BGN soal Anggaran MBG 2027 Rp 240 T: Untuk Operasional hanya Rp 6 Triliun

Bos BGN Soal Anggaran MBG 2027: Rp 240 T, Operasional Rp 6 T

Wartanaya.com – Bos BGN soal Anggaran MBG 2027 mengungkap rincian alokasi yang jarang dibahas publik. Dari total Rp 240 triliun yang telah ditetapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2027, hanya sekitar Rp 6 triliun—setara 3 persen—yang diperuntukkan bagi biaya operasional program. Sisanya, yakni 97 persen dari total anggaran, mengalir langsung ke pengadaan dan penyajian makanan bergizi bagi seluruh penerima manfaat di berbagai daerah.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, seusai pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (28/8). Sudaryono menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi prasyarat agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai rencana tanpa hambatan administratif.

“Ini kami sudah ada kenapa anggaran MBG 2027 (Rp 240 triliun), bagaimana rencananya dan lain-lain, kami brainstorming dengan Pak Menkeu.”

Penyelarasan Kebijakan dan Tata Kelola 2026

Agenda pertemuan tidak terbatas pada proyeksi 2027. Kedua pihak juga meninjau jalannya program di tahun berjalan 2026, mencakup evaluasi tata kelola dapur, mekanisme pelaporan keuangan, serta langkah perbaikan yang diperlukan agar setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Sudaryono menekankan bahwa penyamaan persepsi antara BGN dan Kementerian Keuangan merupakan fondasi agar kebijakan fiskal dan operasional program tetap selaras.

Dalam konteks itu, Bos BGN soal Anggaran MBG 2027 juga menyoroti pentingnya disiplin pelaporan di tingkat lapangan. Tanpa data keuangan yang akurat dan tepat waktu, pengawasan terhadap ribuan dapur menjadi mustahil dilakukan secara efektif.

Integrasi Sistem Digital dan Pelatihan SDM

Untuk menghapus praktik pencatatan manual yang masih ditemukan di sejumlah dapur MBG, BGN merencanakan penggabungan dua platform: Sistem Eksis milik Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) yang dikelola BGN. Dengan integrasi ini, seluruh transaksi keuangan dapur—mulai dari pembelian bahan baku hingga distribusi makanan—akan tercatat secara digital dan dapat diaudit secara real-time.

Seiring peluncuran sistem terpadu tersebut, BGN akan menggelar pelatihan intensif bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta akuntan di masing-masing dapur. Tujuannya agar personel lapangan mampu mengoperasikan platform pelaporan baru dan mematuhi ketentuan pengawasan keuangan yang berlaku tanpa memerlukan pendampingan berkelanjutan.

Status Operasional 27.485 SPPG

Dari total 27.485 SPPG yang terdaftar dalam sistem, sebanyak 27.022 unit telah ditetapkan aktif untuk melayani sekolah-sekolah penerima MBG. Sementara itu, 463 SPPG masih berstatus suspend karena kelengkapan profil administratif belum terpenuhi atau terdapat persoalan teknis lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian.

Dalam proses penataan, tim BGN mengidentifikasi tujuh dapur yang sudah lama tidak beroperasi—bahkan beberapa di antaranya terbukti tidak pernah benar-benar ada di lapangan. Ketujuh unit tersebut telah diberhentikan statusnya secara permanen guna menjaga akurasi data dan efisiensi alokasi anggaran.

Ekspansi ke Wilayah 3T Tanpa Tambahan Anggaran

BGN juga menyiapkan perluasan cakupan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sudaryono menegaskan bahwa pembukaan dapur di kawasan 3T akan dilakukan secara bertahap mulai September 2026. Ia menambahkan bahwa ekspansi ini tidak akan disertai permintaan anggaran tambahan dari pemerintah; seluruh biaya akan diakomodasi dalam kerangka alokasi yang sudah ditetapkan.

Keputusan ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran MBG 2027 telah memperhitungkan kebutuhan geografis sejak awal, sehingga penambahan wilayah layanan tidak memicu revisi fiskal di tengah tahun berjalan.

FAQ: Bos BGN Soal Anggaran MBG 2027

Berapa total anggaran MBG untuk tahun 2027? Total alokasi anggaran MBG tahun 2027 sebesar Rp 240 triliun, sebagaimana disampaikan langsung oleh Kepala BGN dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan.

Seberapa besar porsi anggaran untuk operasional dibanding pengadaan makanan? Hanya sekitar 3 persen (Rp 6 triliun) yang dialokasikan untuk operasional program. Sisanya, 97 persen, digunakan langsung untuk penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Kapan ekspansi MBG ke wilayah 3T dimulai dan apakah memerlukan anggaran tambahan? Pembukaan dapur di kawasan 3T dijadwalkan bertahap mulai September 2026. Sudaryono menegaskan tidak ada permintaan anggaran tambahan; biaya ekspansi sudah tercakup dalam kerangka alokasi yang ada.

Bagaimana status pelaporan keuangan dapur MBG saat ini? BGN tengah mengintegrasikan Sistem Eksis (Kementerian Keuangan) dengan SIPGN agar seluruh transaksi dapur tercatat digital. Pelatihan bagi kepala SPPG dan akuntan akan menyusul untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengawasan keuangan.