Diskon Biaya Admin Seller Marketplace 50% Dikebut, Verifikasi UMK Jadi PR

Verifikasi Status UMK Jadi Tantangan Utama Sebelum Diskon Admin Marketplace 50% Berlaku

Wartanaya.com – Kebijakan potongan biaya layanan marketplace sebesar minimal 50% yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) kini memasuki tahap akhir penyusunan. Namun, di balik progres regulasi tersebut, satu persoalan teknis masih menggantung: bagaimana memastikan hanya UMK yang benar-benar terverifikasi dan menjual produk dalam negeri yang berhak menerima insentif.

idEA: Mekanisme Verifikasi Harus Jelas dan Seragam

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menegaskan bahwa proses verifikasi status UMKM merupakan elemen paling menentukan dalam pelaksanaan kebijakan diskon biaya admin. Tanpa kejelasan prosedur, baik penjual maupun platform digital akan menghadapi kebingungan.

“Mekanismenya perlu mengacu pada ketentuan pemerintah, termasuk bagaimana status terverifikasi UMKM ditetapkan dan bagaimana data tersebut dapat diakses oleh platform,” kata Budi kepada Katadata.co.id, Kamis (9/7).

Budi menekankan bahwa prosedur verifikasi sebaiknya dirancang sesederhana mungkin, memiliki landasan hukum yang tegas, serta diterapkan secara konsisten di seluruh platform agar tidak menimbulkan tafsir ganda.

Secara prinsip, idEA mendukung penuh implementasi kebijakan tersebut. Akan tetapi, hingga pernyataan Budi disampaikan, anggota asosiasi belum menerima arahan resmi dari pemerintah mengenai jadwal pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya.

“Hingga saat ini kami belum menerima arahan resmi bahwa implementasinya akan dimulai pada 1 Agustus. Oleh karena itu, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai waktu pelaksanaan serta petunjuk teknisnya,” ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa begitu pemerintah menetapkan waktu dan aturan main, platform marketplace akan segera melakukan penyesuaian pada sistem serta alur operasional mereka.

Menteri UMKM: Proses Integrasi Sudah 95%

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa penyusunan kebijakan diskon biaya admin marketplace minimal 50% bagi UMK hampir tuntas. Pernyataan itu ia sampaikan saat ditemui di lingkungan Kementerian Perdagangan pada Kamis (27/8).

“Saya pikir (prosesnya) sudah 95%, tinggal (penyelesaian) 5%. Ada beberapa masalah terkait lini masa dan jadwal pada proses integrasinya. Tinggal sedikit lagi (selesai),” kata Maman.

Maman menjelaskan bahwa insentif diskon tersebut diperuntukkan bagi UKM yang memproduksi dan menjual produk dalam negeri melalui kanal e-commerce. Integrasi yang dimaksud merujuk pada penghubungan kebijakan dengan sistem SAPA UMKM.

Peran SAPA UMKM dalam Pemantauan dan Pemberdayaan

SAPA UMKM adalah platform layanan digital terpadu—atau superapp—yang dikembangkan oleh Kementerian UMKM. Aplikasi ini dirancang agar pelaku usaha dapat mengakses berbagai fasilitas dan program pemberdayaan dalam satu pintu.

Menurut Maman, keterhubungan kebijakan diskon dengan SAPA UMKM bukan sekadar urusan teknis. Pemerintah memiliki kepentingan untuk memantau perkembangan setiap usaha UKM yang aktif berjualan di kanal digital.

“Dalam rangka nanti ke depan agar kami dapat memberikan perlakuan insentif yang tepat dalam mendukung tumbuh kembang UKM yang berjualan di e-commerce,” ujarnya.

Keberhasilan Kebijakan Tergantung Koordinasi

Budi Primawan menutup pandangannya dengan catatan bahwa efektivitas diskon biaya layanan minimal 50% sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan platform digital.

“Kalau nanti implementasinya sudah ditetapkan, tentu platform akan melakukan penyesuaian sistem dan proses operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Yang terpenting adalah adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan platform, serta sosialisasi yang memadai kepada para pelaku usaha,” katanya.