Kementerian UMKM Akan Awasi Kemitraan Ojol dan Aplikator, Apa Saja yang Diatur?

Perpres Ojol: Kementerian UMKM Resmi Pegang Kendali atas Kemitraan Pengemudi dan Aplikator

Wartanaya.com – Peraturan Presiden mengenai Ekosistem Transportasi Digital — yang kerap disebut Perpres Ojol — ditargetkan diterbitkan paling lambat awal September, dengan harapan keluar pada akhir Agustus. Salah satu poin paling signifikan dalam aturan tersebut adalah penempatan hubungan kemitraan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikator di bawah pembinaan serta pengawasan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peran Kementerian UMKM dalam Ekosistem Ojol

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa lembaganya akan menangani aspek pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, dan monitoring terhadap kemitraan tersebut. Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta pada Jumat (21/8).

“Dari aspek pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan, monitoring, itu akan ada di kami.”

Lebih lanjut, Maman menjelaskan bahwa kewenangan Kementerian UMKM juga mencakup penyediaan akses insentif bagi pengemudi ojol yang akan diklasifikasikan sebagai pelaku usaha mikro. Ia menekankan bahwa pengaturan kemitraan ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan ekosistem transportasi daring mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Adapun bentuk spesifik hubungan kemitraan yang akan diatur dalam Perpres Ojol belum diuraikan secara rinci. Maman menyatakan substansi aturan akan diumumkan secara komprehensif setelah Perpres resmi ditetapkan.

Program Aceng dan Hemat dalam Sorotan

Pada 23 Juli, Katadata.co.id sebelumnya menanyakan kepada Maman soal kemungkinan Kementerian UMKM mengatur program aplikator seperti Hemat dan Aceng. Ia menjawab:

“Nanti akan kami cek. Itu kan teknis sekali. Yang terpenting, kami akan mendorong kebijakan berkeadilan untuk semua, sehingga ekosistem ini terjaga.”

Sebagai konteks, istilah Aceng merujuk pada program Mitra GoFood Jarak Dekat yang bersifat opsional — pengemudi wajib mendaftar terlebih dahulu untuk ikut serta. Sementara itu, Hemat mengacu pada program Akses Hemat yang memungut biaya langganan dari mitra pengemudi ojol. Grab Indonesia telah mengumumkan penutupan program langganan Akses Hemat untuk mitra pengemudi roda dua pada Mei. GoTo Gojek Tokopedia turut menyampaikan penghentian skema langganan GoRde Hemat untuk mitra driver pada periode yang sama.

Pergeseran Posisi Pemerintah: Dari Perhubungan ke Komdigi dan UMKM

Penempatan kemitraan ojol di bawah Kementerian UMKM menandai perubahan signifikan dalam arsitektur regulasi pemerintah. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa komisi yang dipungut aplikator atas layanan pengantaran barang dan makanan — termasuk program argo goceng atau Aceng — berada di luar ranah pemerintah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, pada Juli 2025 menyebut hubungan tersebut sebagai transaksi business to business (B2B) antara aplikator dan mitra pengemudi.

Kini, tarif ojol untuk layanan pengantaran makanan dan barang akan berada di bawah pengaturan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang juga akan tertuang dalam Perpres Ojol. Adapun kebijakan penurunan komisi aplikator dari layanan pengantaran orang — dari 20% menjadi 8% — sudah diberlakukan sejak Juli.