Polemik Desil, Ini Penjelasan Kepala BPS Soal Cara Penentuannya

Menjawab Keraguan Publik: Bagaimana BPS Menentukan Posisi Desil dalam DTSEN

Wartanaya.com – Isu pemeringkatan kesejahteraan keluarga yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sempat memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah hasil pemeringkatan tersebut benar-benar merefleksikan kondisi ekonomi riil setiap rumah tangga. Menanggapi hal itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan klarifikasi resmi melalui siaran pers pada Sabtu (22/8).

Desil sebagai Indikator Posisi Relatif, Bukan Ukuran Absolut

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa angka desil menggambarkan posisi relatif sebuah keluarga terhadap keluarga-keluarga lain berdasarkan sejumlah karakteristik sosial ekonomi. Ia bukan tolok ukur tunggal untuk menilai kondisi ekonomi satu rumah tangga secara mutlak.

“Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga.”

Dalam praktiknya, seluruh keluarga yang tercatat diperingkatkan lalu dikelompokkan ke dalam sepuluh strata, masing-masing menampung sekitar sepuluh persen populasi keluarga. Strata pertama (desil 1) menampung kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sementara strata kesepuluh (desil 10) menampung kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Dengan kerangka ini, desil tidak dapat diartikan sebagai indikator absolut kemiskinan, apalagi sebagai angka nominal pendapatan atau kekayaan.

Perlu dicatat bahwa dua keluarga yang berada pada strata desil yang sama tidak otomatis memiliki tingkat pendapatan, pola pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang identik. Perbedaan internal dalam satu strata tetap ada.

Metodologi: Proxy Means Test dan Multi-Indikator

Penentuan posisi desil tidak bertumpu pada satu variabel tunggal—baik penghasilan, kepemilikan barang tertentu, daya listrik, jenis pekerjaan, maupun indikator spesifik lainnya. Sebaliknya, pemeringkatan mempertimbangkan spektrum karakteristik sosial ekonomi secara simultan, meliputi:

kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi anggota keluarga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, kondisi kesehatan, dan keberadaan disabilitas.

Informasi-informasi tersebut diproses melalui pendekatan statistik bernama Proxy Means Test (PMT). Metode ini mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati secara langsung. PMT secara khusus relevan ketika data pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh secara lengkap atau diverifikasi secara memadai.

“Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga.”

Skala Data dan Dinamika Pemutakhiran

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 telah mengakomodasi 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Angka ini menegaskan skala masif dari basis data yang menjadi fondasi pemeringkatan.

BPS menegaskan bahwa desil bukanlah daftar penerima program bantuan tertentu. Akan tetapi, kementerian dan lembaga dapat memanfaatkan posisi desil sebagai salah satu dasar dalam menetapkan sasaran atau prioritas program sosial.

Posisi desil bersifat dinamis—ia dapat bergeser seiring perubahan kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga serta pergeseran posisi relatifnya terhadap keluarga lain. Oleh karena itu, relevansi DTSEN harus terus dijaga melalui pemutakhiran data secara berkala.

“Posisi desil dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dan perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lainnya. Karena itu, relevansi DTSEN perlu terus dijaga melalui pemutakhiran data.”

Walaupun demikian, perubahan pada satu indikator saja tidak serta-merta menggeser posisi desil, mengingat seluruh karakteristik dipertimbangkan secara kolektif dalam proses pemeringkatan.

Mekanisme Koreksi dan Sumber Pemutakhiran

Bila masyarakat menemukan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dan kondisi riil, BPS mengarahkan agar pembaruan dilakukan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia. Kanal-kanal tersebut antara lain:

Cek Bansos (cekbansos.kemensos.go.id) beserta aplikasinya; SIKS-NG yang diakses melalui operator desa atau kelurahan; serta Cek DTSEN (dtsen-form.bps.go.id).

Pengajuan pembaruan melalui kanal tersebut tidak otomatis mengubah posisi desil. Informasi yang disampaikan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan ulang, sehingga posisi desil tetap ditentukan berdasarkan data dan metode yang berlaku.

Di luar masukan masyarakat, pemutakhiran DTSEN juga bersumber dari data administrasi, hasil sensus dan survei, pemutakhiran oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, hingga pengecekan lapangan.

“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.”