LPEM UI: Program Pemerintah Menutupi Lesunya Pertumbuhan Ekonomi

Analisis LPEM FEB UI: Angka Pertumbuhan Kuartal II 2026 Didominasi Belanja Negara

Wartanaya.com – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyampaikan bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 tidak mencerminkan penguatan yang merata di seluruh sektor. Menurut lembaga riset tersebut, sebagian besar dorongan datang dari belanja pemerintah dan program-program negara, bukan dari perbaikan struktural.

Perbedaan antara Realisasi dan Perkiraan Awal

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 5,29% secara tahunan (yoy). Angka ini melampaui proyeksi awal LPEM FEB UI yang hanya memperkirakan 4,80%. Selisih 0,49 poin persentase itu, menurut LPEM, menuntut penelusuran lebih jauh terhadap sumber-sumber pertumbuhan yang menggerakkannya.

Belanja Pemerintah sebagai Penggerak Utama

Dalam telaah rinciannya, LPEM FEB UI menemukan bahwa konsumsi pemerintah melonjak 15,97% yoy pada kuartal II 2026. Meskipun laju tersebut melandai dari 21,81% yoy pada kuartal sebelumnya, tingkatannya tetap tergolong sangat tinggi. LPEM mencatat bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah di atas 15% hanya pernah terjadi pada dua kuartal lain sejak tahun 2010, sehingga lonjakan kali ini berada di luar pola historis.

“Apabila mengeluarkan komponen belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,52% (yoy) di Triwulan-II 2026.”

Lebih jauh, apabila pertumbuhan konsumsi pemerintah diasumsikan mengikuti rata-rata historis periode 2010–2025 sebesar 3,40% yoy, LPEM memperkirakan pertumbuhan PDB kuartal II 2026 hanya akan berada di sekitar 4,45% yoy.

Dampak Program MBG dan KDMP pada Investasi Kendaraan

Dorongan pemerintah tidak berhenti pada konsumsi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga tercermin dalam lonjakan impor kendaraan. Nilai impor kendaraan naik dari US$ 3,7 miliar (setara Rp 65,48 triliun pada kurs Rp 17.700 per US$) di kuartal I 2026 menjadi US$ 4,3 miliar (Rp 76,1 triliun) di kuartal II 2026. Secara tahunan, pertumbuhan impor kendaraan melonjak menjadi 24,11% yoy, jauh di atas 11,45% yoy pada kuartal sebelumnya.

Lonjakan tersebut mendorong subkomponen kendaraan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melompat dari 12,39% yoy menjadi 26,03% yoy pada kuartal II 2026.

“Apabila konsumsi pemerintah dan subkomponen kendaraan dalam PMTB dikeluarkan, maka pertumbuhan PDB hanya sebesar 3,13% (yoy) di Triwulan-II 2026.”

Verifikasi melalui Hodrick-Prescott Filter

Sebagai langkah validasi tambahan, LPEM FEB UI menerapkan metode Hodrick-Prescott (HP) filter dengan parameter λ=1.600 terhadap data PDB riil yang mencakup rentang kuartal I 2010 hingga kuartal II 2026. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB berbasis tren yang telah disesuaikan hanya mencapai 4,97% yoy pada kuartal II 2026, atau 0,32 poin persentase di bawah angka resmi. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian pertumbuhan pada periode tersebut lebih banyak dipicu oleh faktor musiman dan siklikal ketimbang penguatan struktural.

Implikasi dan Rekomendasi

“Pertumbuhan Triwulan-II 2026 yang lebih tinggi dari perkiraan awal tidak merepresentasikan pertumbuhan secara luas dan inklusif karena sebagian besar hanya didorong oleh belanja dan program pemerintah.”

LPEM menegaskan bahwa kondisi tersebut konsisten dengan perkiraan sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara struktural masih berada di bawah ambang 5%. Oleh karena itu, lembaga riset ini mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada euforia angka pertumbuhan PDB yang tinggi.

“Berkaca dari kondisi ini, tingginya angka resmi pertumbuhan PDB sebaiknya tidak diartikan sebagai capaian yang luar biasa dan pemerintah perlu tetap menjaga fokusnya dalam melakukan reformasi struktural dalam perekonomian.”

Menurut LPEM FEB UI, prioritas kebijakan harus tetap diarahkan pada penguatan daya beli masyarakat, perbaikan iklim usaha, serta penghapusan stagnasi produktivitas—tiga persoalan mendasar yang belum terselesaikan oleh belanja programatik semata.